Friday, May 15, 2009

Bahrullah Dihukum 3 Tahun

BANJARMASIN - Bahrullah (40), Manajer Unit Usaha Otonomi Tambang (UUOT) KUD Gajahmada, divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin bersalah dan dihukum tiga tahun enam bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan, Jumat (15/5). Ketua majelis hakim, Surianto Daulay SH, didampingi hakim anggota, Suprapto SH,MH dan Didik Djatmiko SH menganggap, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Ia dituding telah menambang di kawasan HTI yang dikelola PT Kodeco Timber seluas 16 hektare di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru. Bahrullah telah mengeruk batubara secara ilegal, sebanyak 811.000 metrik ton (MT), sebab batubara yang telah dijual terdakwa sejumlah Rp27.776.750.000.
 Terdakwa sebagai Manajer UUOT KUD Gajahmada, dianggap pernah mengajukan izin kuasa pertambangan ke Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada 8 September 1998. Kemudian, oleh instansi itu dikeluarkan surat No 219 K/22.I/DJP/2000 tanggal 31 Mei 2000 untuk luas 686 hektar.
 Kemudian, terdakwa juga mengajukan permohonan izin kuasa pertambangan kepada Bupati Kotabaru, yang kemudian mengeluarkan izin No 545/05/KP/DPE tertanggal 13 Agustus 2001 dengan izin seluas 100 hektar.
 Kemudian, berturut-turut setelah ada permohonan terdakwa, Bupati Kotabaru juga mengeluarkan izin eksplorasi melalui SK No 545/15.A.KP/DPE tanggal 15 Agustus 2001 tentang izin penjualan, kemudian SK No 219 K/23.01/DPE tanggal 31 Oktober 2005 tentang perpanjangan izin eksplorasi seluas 686 hektar, dan lain-lain perizinan.
 Namun, seluruh perizinan yang dikeluarkan tersebut, berisi persyaratan bahwa terdakwa mesti melengkapi persyaratan lain, yakni izin Menhut, mengingat kawasan yang akan ditambang tersebut termasuk kawasan HTI milik Kodeco.
 Rupanya, terdakwa sebenarnya menyadari kalau izin Menhut tersebut mesti ada, sehingga terdakwa pernah mengajukan permohonan ke Menhut pada 16 Agustus 2006. Oleh Menhut kemudian dikeluarkan keputusan No S.153/Menhut-VII/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang isinya adalah izin prinsip.
 Menurut hakim, izin prinsip bukan merupakan izin pinjam pakai kawasan HTI, karena izin prinsip masih mengandung persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi terdakwa sebelum melakukan penambangan.
 Usai pembacaan putusan, Surianto menanyakan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya apakah akan mengajukan banding atau tidak, Sahri Banu SH, koordinator kuasa hukum terdakwa langsung menyatakan banding.
 Sementara JPU yang dikordinir Sandy Rosady SH dibantu Cipi Perdana SH dan Joe SH menyatakan pikir-pikir.
  Tidak adil
 Usai sidang, Sahri kepada Mata Banua mengatakan, putusan hakim sangat tidak adil dan memberatkan kliennya. "Klien kami sebenarnya sudah melakukan usahanya secara legal, makanya kami akan tetap mengajukan banding," tukasnya.
 Kawasan yang ditambang kliennya, ujar Sahri Banu, masih masuk kawasan budidaya tanaman tahunan perkebunan, sebagaimana diatur dalam Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002. Kemudian dalam UU No 24 Tahun 1999, sumber daya alam yang sudah menjadi garapan warga, harus dilepas dari kawasan hutan industri. Menurut mereka, kliennya sebelum menambang di lokasi, sebelumnya sudah berupa lebakan sawah garapan warga setempat dan sudah diberi ganti rugi maupun bagi hasil oleh kliennya. adi
 
 



No comments: