Wednesday, May 13, 2009

Baca Pledoi Sambil Titikkan Air Mata

BANJARMASIN - Terdakwa H Amir Nasruddin, tak bisa menahan emosi dan kesedihannya di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Selasa (12/5). Presiden Direktur PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) yang didakwa menambang tanpa izin Menhut ini, menitikkan air mata ketika membaca pledoi (pembelaan) pribadinya.
 Sejumlah pengunjung sidang yang disinyalir dari keluarga dekat H Amir pun ikut terharu mendengarkan pembelaan terdakwa yang dibacakan dengan nada berat oleh terdakwa.
 Dalam peldoi tertulis yang diberi judul "Saya duduk di bangku terdakwa bukan karena hukum, tetapi karena kekuasaan" itu, H Amir menyatakan, sejak ia ditetapkan sebagai tersangka sampai ditahan penyidik Polda Kalsel, ia selalu bertanya-tanya apa sesungguhnya masalah hukum yang dituduhkan.
 "Setelah perkara ini disidangkan, barulah saya menyadari bahwa semuanya bukan karena hukum, melainkan karena kekuasaan," ujarnya.
 Dikatakan, perusahaannya, PT BCMP sudah didirikan secara legal, usaha yang dijalankan juga legal, begitu juga kewajiban kepada negara berupa royalti dan pajak serta lain-lain sudah dilaksanakan. "Namun, ternyata saya duduk sebagai terdakwa," ungkapnya dengan getir.
 Menurutnya, JPU sendiri, tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dituduhkan kepada dirinya. JPU pun, lanjutnya, tidak mengetahui, di mana batas kawasan hutan dan bukan kawasan hutan di Kalsel ini. Selain itu, di mana juga batas-batas fungsi hutan, atau batas-batas hutan lindung, hutan produksi, hutan cagar alam dan sebagainya, ia yakin JPU pun tidak mengetahuinya.
 JPU, tambahnya, tidak memahami tujuan dari diterbitkannya Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Kalsel dan relevansinya dengan Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRW.
 "Penyidik dan JPU telah bertindak seolah-olah mereka berhak menentukan suatu peraturan sah atau tidak. Padahal, kita semua dalam sidang ini, tidak berhak mengatakan, Perda No 3 Tahun 2002 yang masih berlaku bertentangan dengan Kepmenhut 453," paparnya.
 Padahal, ucapnya, tidak ada lembaga negara yang sah yang menyatakan Perda No 3 tersebut tidak sah atau bertentangan dengan Kepmenhut 453.
 H Amir juga mempertanyakan kenapa JPU menyatakan dirinya melakukan eksploitasi, padahal perusahaannya hanyalah pemegang KP, sementara untuk eksploitasi dilakukan oleh sejumlah perusahaan lain yang memiliki badan hukum sendiri.
 "Saya juga dikatakan sebagai Dirut PT BCK I dan PT BCK II yang bersama perusahaan lain melakukan eksploitasi seluas 482,278 hektar. Saya tidak tahu dari mana JPU dapat data atau fakta itu. Ini hanya ada satu kata, yaitu, rekayasa," cetusnya.
 Terdakwa menganggap bahwa tuduhan JPU bahwa perusahaannya memiliki empat KP dari Bupati Kotabaru seluas 1.076,6 hektar adalah kabur, karena KP yang dimiliki BCMP sebenarnya 4.226,8 hektar. "Dengan demikian, pemegang KP yang dimaksud JPU bukan ditujukan kepada saya," katanya.
 Ia juga heran karena JPU seolah-olah menobatkannya sebagai Menhut atau Pemda Kotabaru, sehingga suratnya dapat menentukan suatu wilayah menjadi kawasan hutan.
 Menurutnya, setelah ada kesepakatan dengan PT Kodeco, ia mengirim surat mempertanyakan data yuridis penguasaan lahan ke PT Kodeco, namun Kodeco tidak bisa memperlihatkannya, sehingga kesepakatan menjadi batal.
 "Selain itu, setelah saya pelajari, lahan Kodeco bukan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, melainkan di Desa Cantung, Kecamatan Kelumpang Hulu. Dengan demikian, surat saya itu bukan berarti mengakui PT Kodeco memiliki HPHTI di atas KP BCMP," tukasnya.
 Begitu juga surat ke Menhut 9 September 2007, ternyata sampai sekarang BCMP belum pernah menerima balasannya. H Amir membantah keterangan dari CV Anugerah Bumi Lestari, karena tidak ada satupun saksi. Selain itu, keterangan saksi dari CV Kharisma Kontraktor, uraian JPU tentang PT Oktasan Baruna Persada, PT Mitra Samudra, CV Saijaan Sejahtera Abadi dan CV Sari Gadung Jaya adalah tidak benar.
 Menurut H Amir, titik koordinat yang diambil adalah lokasi penambangan CV Saijaan Sejahtera Abadi yang berada di kawasan hutan, sementara areal KP milik BCMP, 75 % sebelumnya tanaman sawit milik PT Sinar Mas, 15 % lahan transmigrasi Tegal Rejo dan 10 % lahan garapan masyarakat dengan bukti segel dan SHM.
 Amir ketika jeda sidang kepada wartawan menambahkan, semua keterangan saksi ahli bahwa Kepmenhut 453 belum bersifat final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, karena belum dikukuhkan, ternyata oleh JPU diputarbalikkan, menjadi sudah final.
 "Kalau Kepmenhut 453 itu dijadikan dasar hukum, maka kenapa saya saja yang menjadi terdakwa, sebab banyak di sekeliling BCMP, perusahaan lain yang juga masih menambang hingga sekarang. Bahkan, 80 % Tanah Bumbu masuk kawasan hutan," bebernya.
 Kuasa hukum Amir, Jongky SH dan rekan-rekannya juga membacakan secara bergiliran, memori pledoi setebal lebih dari 600 halaman di hadapan majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay. Sidang berlangsung sejak tengah hari sampai sore. adi
















  


Setelah Jumat (8/5) lalu, pembacaan pledoi atau pembelaan tertunda akibat terdakwa H Amir Nasrudin sakit, maka sidang untuk mendengarkan pledoi, Senin (11/5) kemarin kembali tertunda. Kali ini, kuasa hukum beralasan kalau berkas pledoi masih perlu perbaikan.
 Jongky SH kepada Suryanto Daulay SH, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin meminta waktu hingga Rabu (13/5) mendatang, sehingga meminta sidang ditunda.
 "Yang mulia, kebetulan, berkas pledoi ini belum siap kami bacakan, karena masih perlu perbaikan. Ada berkas yang perlu kami pilah, dan itu perlu waktu karena tebalnya berkas (500-an halaman)," ujar Jongky memberi alasan.
 Suryanto tampak kecewa karena dirinya tidak lama lagi akan pindah tugas yang menurut kabar menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. "Saya minta supaya jangan lama-lama, karena saya mau keluar. Kalau bisa besok supaya bisa dibacakan," pintanya. Akhirnya disepakati kalau sidang mendengarkan pledoi terdakwa ditunda sampai hari ini, Selasa (12/5).
 Sebelum sidang, massa dari DPD Pemuda Islam pimpinan HM Hasan dan sejumlah LSM, juga warga Desa Serongga, Kotabaru mengadakan demo gabungan di halaman PN Banjarmasin.
 Uniknya, mereka secara koor menyanyi lagu dangdut milik Ridho Rhoma berjudul "Menunggu" yang sudah digubah. "Sekian lama kami menunggu untuk kedatanganmu, bebaskan, bebaskanlah Haji Amir," dendang massa pendemo sambil bergoyang dengan tangan ke atas, lengkap dengan iringan musik organ tunggal.
 Orator Din Jaya mengemukakan, majelis hakim jangan sampai terhasut oleh orang-orang yang hanya ingin menjegal H Amir sebagai pengusaha lokal untuk berusaha dan membantu puluhan ribu tenaga kerja di Kotabaru.
 "Kalau sampai operasi tambang terhenti, maka bagaimana dengan nasib 30.000 orang yang hidupnya bergantung dari perusahaan dan sekitarnya. Siapa yang bertanggung-jawab kalau keluarga mereka kelaparan," ujarnya seraya disambut sorak-sorai massa.
 Menurut Din, pihaknya mempertanyakan komitmen penegak hukum, karena sebenarnya ada perusahaan asing di daerah ini yang juga beraktivitas diduga di kawasan hutan yang tidak ikut ditindak. "Kalau memang ingin adil, kenapa perusahaan asing dan berskala nasional tidak ikut ditindak. Padahal, jelas-jelas sesuai Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002, tambang PT BCMP milik H Amir terletak di kawasan bukan hutan, melainkan masuk Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan," teriaknya.
 Hasan menambahkan, tidak ada alasan bagi JPU maupun majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada H Amir, mengingat usaha yang dijalankan H Amir sudah legal, dibuktikan dengan SK yang dikeluarkan Bupati Kotabaru. "Untuk itu, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, sementara orang yang bersalah justru tertawa senang di luar sana," bebernya.
 Salah seorang hakim, Purnomo Amin SH mengatakan, pihaknya akan memperhatikan aspirasi massa pendemo. "Aspirasi yang saudara-saudara sampaikan, akan kami tampung dan pasti akan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskannya nanti," janjinya.
Tertutup
 Selepas itu, puluhan perwakilan mahasiswa dari Unlam Banjarmasin dan sejumlah perguruan tinggi swasta melakukan pertemuan dan diskusi tertutup di ruang Ketua PN Banjarmasin, Suryanto Daulay.
 Koordinator mahasiswa, Dian usai pertemuan membeberkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mempertanyakan sejumlah dasar hukum baik yang digunakan JPU maupun oleh BCMP.
 "Kita mempertanyakan, kenapa sampai terjadi ada semacam kontradiksi antara Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 dengan Kepmenhut 453/Kpts-II/1999, sehingga muncul perkara BCMP di persidangan. Perda itu sendiri kabarnya belum dicabut, sehingga masih ada kewenangan daerah untuk mengatur fungsi kawasan di daerahnya sendiri, sesuai semangat otonomi daerah," ungkap Dian, mahasiswa Unlam yang kemarin mengenakan jaket almamaternya. adi



1 comment:

HE. Benyamine said...

Ass.

Kasus yang menimpa direktur BCMP memberikan isyarat perlu segera adanya verifikasi data ijin tambang yang ada di Kalsel secara keseluruhan, karena adanya kepmenhut 453 sebagai penujukan kawasan hutan harus diikuti pengukuhannya yang memerlukan data yang valid dan batas-batas yang jelas.

Selama data kawasan hutannya tidak jelas, maka secara tidak langsung kepmenhut 453 tidak bisa dijadikan dasar penuntutan. Oleh karena itu, peran gubernur dan bupati di wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan harus segera melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang berkepentingan untuk mempersiapkan segala hal dalam pengukuhan wilayah hutan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, maka apapun yang terjadi dalam suatu kawasan hutan yang ditunjuk tentu lebih berpedoman pada peraturan hukum yang dikeluarkan daerah tk. II.

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pihak yang seharusnya diajukan sebagai terdakwa, karena membiarkan suatu kawasan yang ditunjuk dibiarkan saja tanpa pengukuhan.