Thursday, April 9, 2009

Sudah Ditangguhkan, Perjalanan Berkas Lama

BANJARMASIN - Tersangka illegal mining, H Par, Dirut PT Satui Bara Tama (SBT) cukup lama menghirup udara di luar sel setelah ditangguhkan penahanannya, 2 Januari lalu. Tak hanya itu, berkas kasusnya sendiri sudah bolak-balik beberapa kali.
 Ini berbeda dengan kasus yang dialami H Amir Nasruddin, Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) dan Bahrullah, Manajer Otonomi Tambang KUD Gajahmada yang ditahan sejak menjadi tersangka serta perjalanan berkasnya cukup cepat.
 Baru-baru tadi, berkas kasus dinyatakan Kejati Kalsel masih P-18 atau belum lengkap, sehingga lembaga itu kembali mengembalikan berkas ke Dit Reskrim Polda Kalsel disertai petunjuk melengkapi berkas (P-19).
 Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH didampingi Sandy Rosady SH membenarkan jika berkas kasus H Par, masih belum lengkap. Disinggung apa saja item yang belum lengkap, Sandy menyebutkan cukup banyak, termasuk keterangan saksi ahli.
 Sementara itu, Rabu (8/4) kemarin, kuasa hukum H Par, Fikri Chairman SH ketika ditelepon sehubungan hal tersebut mengatakan, masalah P-18 atau P-19 merupakan urusan penyidik Polda Kalsel, dan hal itu merupakan rahasia penyidik.
 "Jadi, kita tidak akan terlalu mengurus hal tersebut. Yang jelas, kita masih pada prinsip sebelumnya, bahwa klien kita tidak bersalah dan sudah memenuhi ketentuan dalam melakukan penambangan," ujarnya kepada wartawan.
 Menurutnya, Kepmenhut 453/Kpts-II/1999 soal penunjukan kawasan hutan di Kalsel, masih sebatas penunjukan bukan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan sendiri masih belum dilewati tahapannya alias belum terlaksana.
 Padahal, lanjutnya, untuk didapatkannya kepastian hukum terkait kawasan hutan, mesti ada pengukuhan terlebih dahulu. Dari pengukuhan itulah nanti ada konsekuensi hukum atau pidana, bilamana ada yang melanggar kawasan hutan.
 "Sementara, Kepmenhut 453 yang dijadikan acuan penyidik, baru sebatas penunjukan, sehingga kurang tepat jika dijadikan patokan untuk melakukan tindakan hukum," tukasnya. Bahkan dalam suatu kesempatan ketika kliennya ditahan, Fikri mengatakan bahwa tindakan penyidik sebagai terburu-buru (prematur). 
 Sebelumnya Direktorat Reskrim Polda Kalsel melakukan penyegelan terhadap perusahaan tambang PT SBT karena diduga melakukan tindak pidana aktivitas penambangan tanpa izin Menhut atau melanggar UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
 Tindakan penyegelan berdasarkan pada dugaan PT SBT melakukan kegiatan pertambangan di luar areal semestinya atau merambah kawasan yang bukan haknya, ujar Dir Reskrim Machfud Arifin. 
 PT SBT yang beroperasi di Desa Makmur Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalsel diduga melakukan kegiatan pertambangan di areal perkebunan milik PT Rindang Banua dan tidak mengantongi izin Menhut terkait izin pinjam pakai kawasan hutan. 
 Dengan demikian, pihak Polda Kalsel terpaksa melakukan penyegelan kawasan tambang beserta mengamankan sejumlah barang bukti sekitar 7.000 metrik ton batu bara yang diduga kuat hasil penambangan ilegal, lima unit eksavator, tiga unit dozer dan 10 unit dumptruck. 
 Atas perbuatan tersangka, pihak berwajib sementara mengenakan pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara diatas lima tahun serta denda, terang Machfud. 
 H Par, sempat ditahan pada 19 Desember 2008, kemudian pada awal Januari 2009, ditangguhkan penahanannya dengan alasan H Par mengidap penyakit jantung koroner. 25 persen pembuluhan darahnya sudah tidak normal. adi



No comments: