Monday, April 27, 2009

Suara Golkar Turun, Oknum Calegnya Meningkat

MARTAPURA - Pemilu kali ini selain '"bobrok" mulai Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun juga kerap ditemukan penggelembungan suara yang sangat berlebihan. Jika beberapa waktu lalu PAN Banjar secara internal ribut, maka kali ini Golkar Banjar juga ribut-ribut soal ini.
 Betapa tidak, perolehan suara Golkar di Kecamatan Martapura Barat Dapil I Banjar untuk DPRD Banjar, mengalami penurunan yang sangat drastis. Anehnya, salah seorang oknum calegnya, justru mengalami kenaikan suara yang cukup banyak di tingkat PPK Martapura Barat, ketimbang perolehan yang dicatat saksi-saksi.
 Minggu (26/4), seorang saksi dari Golkar, Alex menyebutkan, suara Golkar di Martapura Barat mengalami penurunan, dari sebelumnya yang sempat ia catat dalam formulir DA-1, 1.255 suara, menjadi 1.055 suara saja atau hilang 200 suara, setelah data dikeluarkan PPK Martapura Barat kepada KPUD Banjar.
 "Saya sangat yakin, ketika ikut mencatat pada formulir DA-1, suara Golkar itu 1.255. Tetapi, kenapa begitu PPK Martapura Barat melaporkan ke KPUD Banjar, suara Golkar di Martapura Barat hanya tinggal 1.055. Ini jelas ada permainan," tudingnya seraya dibenarkan rekannya, Yani.
 Ironisnya, selain suara menurun, Golkar mengalami hal serupa seperti PAN di Martapura Timur. "Pasalnya, ada oknum caleg yang diduga melakukan jual beli suara dengan oknum caleg lainnya. Ini tentu saja merugikan bagi caleg lain yang perolehan suaranya murni tidak berubah," paparnya.
 Dijelaskan, caleg urut 7 atas nama M Yusri sebelumnya berdasar formulir DA-1 yang disaksikan oleh para saksi, adalah 883 suara. "Suara Yusri yang adalah penghulu terkenal di kawasan itu kami nilai wajar memperoleh hasil begitu. Namun, ketika PPK Martapura Barat melaporkan ke KPUD, suara Yusri hanya tinggal 92. Anehnya, suara caleg 2, Kartasiah, yang sebelumnya cuma 44, justru meningkat sangat besar menjadi 685 suara. Kalau beda tiga atau lima suara itu mungkin masih bisa terima akal. Bedanya sudah ratusan," ucapnya.
 Sebagai perbandingan, lanjutnya, Yusri yang berasal dari Desa Sungai Rangas, pada formulir DA-1 PPS Sungai Rangas suaranya mencapai 370, namun menurut PPK Martapura Barat hanya tinggal 10 suara. Di desa yang sama, Kartasiah sebelumnya hanya meraih 18 dukungan, namun ketika diumumkan PPK Martapura Barat ke KPUD, justru menjadi 82 suara. "Yang lain tidak berubah. Ini merugikan caleg lain," jelasnya.
 Menurut Alex, dirinya mencurigai kalau permainan suara terjadi antara Yusri dengan Kartasiah, mengingat hingga saat ini, Yusri tidak protes atau mempermasalahkan suaranya dikurangi secara "brutal". "Pemilu dahulu, Yusri kalau ada selisih satu atau dua suara saja, ributnya bukan main. Kali ini, dia malah diam saja," tudingnya.
 Ditambahkan, persoalan tersebut mulai dipermasalahkan oleh caleg Golkar lainnya. "Kabarnya, Guru Hasanuddin yang sama dapilnya, sudah mengadukan soal itu ke Panwaslu Banjar dan KPUD," bebernya.
 Selain itu, persoalan yang muncul adanya dugaan penggelembungan suara pada PNBK yang sebelumnya tercatat 523 menjadi 523. Tak hanya itu, tambahnya, PIB mengalami hal sebaliknya, dari yang sebelumnya 257 suara, menjadi 107 suara. Caleg PIB, Kasnadi yang sebelumnya mendapat 233 suara, belakangan cuma dapat 83 suara.
 "Kenapa kami katakan ada permainan, sebab paraf saksi yang terdapat dalam formulir DA-1, meski mirip, berbeda dengan paraf yang ada dalam laporan PPK Martapura Barat kepada KPUD. "Di dalam formulir DA-1, paraf saksi hampir semuanya masih dalam kolom, namun ketika di formulir PPK Martapura Barat, rata-rata paraf keluar dari kolomnya," cetusnya.
 Ketua PPK Martapura Barat, Anang Zailani tidak berhasil dikonfirmasi. Beberapa kalai dihubungi via ponselnya, meski aktif tidak juga diangkat. adi  













 


Tampaknya, Pemilu Legislatif 2009 memang gelaran terburuk sepanjang sejarah. Pasalnya, di mana-mana terjadi protes akibat dugaan kecurangan termasuk penggelembungan suara yang diduga dilakukan oknum pencatat suara di berbagai tingkatan.
 Tingkatan itu mulai, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tingkat TPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan, hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan sampai KPUD kabupaten/kota.
 Hanya saja, dari informasi yang beredar, keributan perhitungan suara lebih kerap terjadi di sejumlah PPK. Jumat (24/4) kemarin, misalnya, terjadi keributan di PPK Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian di KPUD Banjar.
 Darmajaya dari Partai Patriot, menginformasikan bahwa di PPK Banjarmasin Selatan sempat terjadi ketegangan. Pasalnya, saksi banyak yang keberatan atas perolehan suara salah satu parpol yang diduga digelembungkan secara sengaja oleh oknum PPK Banjarmasin Selatan.
 "Di PPK Banjarmasin Selatan terjadi ketegangan karena sejumlah saksi tidak terima adanya suara parpol tertentu yang diduga digelembungkan. Pasalnya, berdasar catatan saksi di tingkat KPPS maupun PPS se-Banjarmasin Selatan, perolehan suara parpol tersebut tidak sebesar ketika suara itu keluar dari PPK Banjarmasin Selatan," ungkapnya.
 Kasus tersebut, lanjutnya, kabarnya sudah dilaporkan ke Panwaslu Banjarmasin Selatan. "Bahkan, saya dengar, dan kabar ini patut dipercaya, salah satu anggota PPK Banjarmasin Selatan berinisial As, sedang dicari polisi, karena diduga terlibat penggelembungan suara dengan imbalan uang diduga puluhan juta rupiah," cetusnya.
 Ditambahkan, As sendiri ketika diadakan rekapitulasi di PPK Banjarmasin Selatan, tidak berada di tempat, sehingga kuat dugaan ia melarikan diri, menghindari protes maupun pengusutan aparat berwajib.
 Sayangnya, Ketua Panwaslu Banjarmasin, Sulhan tidak berhasil dikonfirmasi. Dihubungi via telepon, ponsel Sulhan ternyata tidak aktif. Begitu juga ketika masalah ini coba dikonfirmasi kepada Kapolsek Banjarmasin Selatan, AKP Jainal Rahman SIK, ponsel bersangkutan tidak aktif.
Juga terjadi
 Di Kabupaten Banjar, dugaan penggelembungan suara di tingkat PPK juga terjadi. Menurut Ketua DPD PAN Banjar, Supiansyah SE, pihaknya menduga sudah terjadi penggelembungan suara di PPK Tatah Baru, bagian dari Dapil II Banjar.
 "Dari catatan para saksi PAN, sesuai formulir model C dan C-1, ternyata ada perbedaan yang mencolok dengan hasil rekapitulasi di PPK Tatah Baru. Ternyata, ada dugaan suara parpol tertentu digelembungkan oleh oknum, sehingga kami dari PAN menjadi dirugikan. Kami akan melaporkan masalah ini ke Panwaslu Tatah Baru dan juga Panwaslu Banjar. Jika ini juga mentok, kami akan koordinasikan dengan DPP PAN supaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
 PAN Banjar rupanya sangat berkomitmen terhadap kejujuran Pemilu 2009. Bukan hanya menggugat dugaan penggelembungan suara dari parpol lain saja, sebab dugaan penggelembungan yang dilakukan oleh oknum caleg PAN sendiri turut dikritisi dan digugat.
 "Hasil rekapitulasi PPK Martapura Timur Dapil I Banjar, suara caleg PAN untuk DPRD Kalsel, Sugeng Susanto, terjadi penggelembungan dari 71 suara menjadi 417. Ini sudah keterlaluan, karena berbeda sangat jauh dari hasil catatan para saksi maupun catatan formulir model C dan C-1," tukasnya.
 Dari segi suara partai, lanjutnya, memang penggelembungan suara tersebut sangat menguntungkan PAN. "Namun, kita tidak ingin pelaksanaan Pemilu ini dinodai oleh aksi-aksi penggelembungan suara yang bertolak belakang dengan azas kejujuran. Maka, meski itu diduga melibatkan oknum anggota PAN, kita akan tetap laporkan ini ke Panwaslu Martapura Timur maupun Panwaslu Banjar untuk ditindaklanjuti," cetusnya.
 Supi menduga, ada "permainan" angka yang dilakukan oleh oknum di PPK Martapura Timur, sehingga sampai terjadi perbedaan suara yang sangat jauh dari catatan saksi PAN di TPS-TPS, maupun di PPS. adi























  



No comments: