Tuesday, April 7, 2009

Sebagian Hutan Belum Ditata Batasnya

BANJARMASIN - Sidang lanjutan perkara illegal mining dengan terdakwa Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) H Amir H Nasruddin kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (6/4). Hanya saja, dari delapan saksi ahli, hanya seorang yang hadir, yakni Yesaya.
 Yesaya adalah pegawai di Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru. Ia menjelaskan di depan majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH bahwa kawasan hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi pohon-pohon yang penunjukan dan penetapannya dilakukan oleh Menteri Kehutanan (Menhut).
 Ditanya kuasa hukum H Amir, Jongky SH terkait Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999, Yesaya menjelaskan bahwa surat itu adalah penunjukan kawasan hutan dan perairan di Kalsel seluas kurang lebih 1.800.000 hektar dari luas wilayah Kalsel seluruhnya, 3,7 juta hektar.
 "Sebelum keluarnya Kepmenhut 453 ini, didahului proses Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) di Bappeda Kalsel yang selanjutnya dibawa ke Dephut yang setelah dipaduserasikan dibuatlah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982. Hasil itu lalu ditandatangani bersama antara Gubernur Kalsel dengan Menhut sehingga kemudian muncullah Kepmenhut 453 itu," paparnya.
 Penunjukan kawasan itu, lanjutnya, dilakukan per wilayah kabupaten/kota di Kalsel. Ketika ditanya Jongky, apakah penunjukan tersebut sama dengan penetapan atau pengukuhan, Yesaya mengatakan bahwa hal itu tidak sama.
 "Penunjukan itu baru proses awal dari sejumlah proses, sebelum dilakukan penetapan dan pengukuhan kawasan hutan. Setelah penunjukan itu biasanya dilakukan tata batas (pemasangan patok). Hanya saja, belum seluruh kawasan yang ditunjuk itu dilakukan tata batas. Sepengetahuan saya baru di Paringin dan Tanjung yang sudah ditata," ungkapnya.
 Yesaya mengaku tidak tahu persis batas kawasan hutan di Kabupaten Kotabaru. Namun, ia menjelaskan bahwa untuk menentukan batas biasanya terlebih dahulu mencocokkan titik koordintas yang ditunjuk dalam Kepmenhut 453.
 Pegawai BPKH ini mengakui bahwa perlunya penetapan dan pengukuhan kawasan hutan (tahap IV), tentunya setelah semua proses dilalui, adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan kawasan hutan tersebut sebagaiman aturan dalam pasal 14, 15 dan 16 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 H Amir ketika dimintai pendapatnya oleh hakim mengatakan, dirinya bisa menangkap dari keterangan saksi ahli bahwa penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan di Kalsel memang belum definitif, sehingga Kepmenhut 453 tersebut masih belum mengandung kepastian hukum.
 Koordinator JPU, Sandy Rosady menjelaskan bahwa saksi ahli lainnya tidak bisa hadir karena sebagian besar berasal dari Jakarta, sehingga kesulitan untuk keluar daerah menjelang Pemilu 2009. "Yang mulai, mereka beralasan, kalau ke Banjarmasin, belum tentu bisa pulang sebelum hari pencoblosan. Sehingga, mereka minta kebijakan diundang setelah Pemilu 2009," ungkapnya.
 Akhirnya Suryanto menutup sidang dan memerintahkan sidang dilanjutkan kembali pada Senin (13/4) mendatang.

 H Amir dijadikan terdakwa dan didakwa melanggar pasal 78 ayat (2), (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf a dan g UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 406 KUHP.
 BCMP dituding menambang di kawasan hutan tanpa izin Menhut dan Hutan Tanaman Industri milik Kodeco di Desa Batu Ampar, Tanah Bumbu dan Desa Serongga, Kotabaru. adi


















  


Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP), H Amir Nasruddin dan Manajer Unit Usaha Otonomi Tambang (UUOT) Koperasi Gajahmada, Bahrullah resmi menjadi terdakwa setelah jadwal persidangan sudah dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
 Rabu (4/2), Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Johansyah SH membenarkan kalau jadwal sidang dari PN Banjarmasin untuk kedua terdakwa sudah dikeluarkan.
 "Dari jadwal, H Amir akan disidangkan besok (hari ini). Sedangkan Bahrullah bakal disidang perdana pada Senin (9/2) depan. Jadi, JPU kita pun sudah mempersiapkan surat dakwaan di persidangan besok," ujarnya.
 Dalam persidangan ini pihak kejaksaan menurunkan setidaknya lima JPU, yakni Pratikto SH, Pranoto SH, Sandy Rosady SH, Johannes SH, Cipi Perdana SH dan Thailani M SH. Baik untuk persidangan terdakwa H Amir, maupun Bahrullah, susunan JPU tetap sama.
 Kejati Kalsel bersama Kejari Banjarmasin kabarnya juga sudah meminta bantuan pengamanan sidang kepada Polda Kalsel, menyusul rawannya persidangan, mengingat bakal banyaknya pengunjung sidang. Sebagaimana diketahui, H Amir termasuk publik figur sebagai pengusaha besar asal Kotabaru.
 "Kita tentunya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya, kita juga telah meminta bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian," terangnya.
 Terdakwa H Amir diperkirakan akan didampingi Aga Khan SH dan Narsiqa SH dari Kantor Pengacara OC Kaligis. Hanya saja, apakah OC Kaligis hadir mendampingi kliennya itu belum bisa dipastikan.
  H Amir sendiri dalam satu kesempatan ketika akan diserahkan ke JPU menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut.
 "Kalau ditanya harapan, ya saya semestinya dibebaskan. Sebab, saya sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini," tegasnya sambil menuruni anak tangga kantor Dit Reskrim Polda Kalsel.
 Menurutnya, mengenai dirinya dianggap bersalah, hal itu karena pihak penyidik menganggapnya demikian.
 Senada, kuasa hukum H Amir, Aga Khan SH didampingi rekannya, Narisqa SH dari Kantor Pengacara OC Kaligis Jakarta menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah namun hanya menjadi korban konspirasi kelompk tertentu yang ingin mencaplok lahan tambang milik kliennya.
 "Sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang berkonspirasi mematikan usaha klien kami. Buktinya, pengadilan kasus tersebut kenapa dilakukan di Banjarmasin, bukan di PN Kotabaru, sesuai locus de licti," katanya. adi



No comments: