Friday, April 17, 2009

Polisi Kurang Serius Tangani Penyimpangan DAK

BANJARMASIN - Dugaan penyimpangan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kualitas pendidikan SD hingga SMP di Hulu Sungai Selatan (HSS) dinilai sudah sangat memprihatinkan. Sayangnya, upaya pengungkapan kurang diseriusi Polres HSS, meski data awal sudah diinformasikan.
 Kamis (16/4), Ketua LSM Poros Indonesia, Rahmat yang menghubungi Mata Banua via telepon mengaku agak kecewa dengan Polres HSS yang menurutnya kurang serius menindaklanjuti hasil temuan pihaknya soal mark-up sejumlah proyek DAK untuk pengadaan buku paket.
 "Data-data sudah kita berikan kepada polisi, namun Tipikor Polres HSS, sudah empat bulan terakhir ini, sepertinya kurang serius menanganinya. Padahal, indikasi mark-up sangat luar biasa," ujarnya.
 Menurutnya, dari sejumlah sekolah, diperoleh informasi kalau harga buku pelajaran bidang studi tertentu, sepertinya sama saja dengan buku lainnya. "Jadi, proyek pengadaan buku dari DAK, rata-rata dipukul dengan harga hampir sama, meski bukunya berbeda, yakni Rp90 jutaan," tukasnya.
 Padahal, lanjutnya, harga buku satu dengan buku lainnya tentulah ada perbedaan. Namun, proyek tersebut seolah-olah disengaja untuk dibuat dengan harga yang sama, rata-rata Rp90 juta.
 "Setelah kami coba tanyakan kepada pelaksana kegiatan, mereka selalu beralasan kalau harganya itu mengingat dana royalti dan lisensi buku yang tergolong mahal. Ini jelas mengada-ngada, sebab, dana royalti pengarang maupun lisensi buku, sudah menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan pihak penerbit sendiri. Koq kenapa justru masih dibebankan kepada sekolah," ungkapnya heran.
 Rahmat menambahkan, meski informasi berupa data sementara sudah pihaknya serahkan kepada Tipikor Polres HSS, namun sudah empat bulan terakhir ini, tanda-tanda kasus itu ditindaklanjuti hampir tak kelihatan. 
 "Sampai sekarang, siapa saja tersangka dugaan mark-up proyek DAK buku pelajaran ini tidak jelas, bahkan sepertinya ditutup-tutupi. Kami mencium gelagat yang kurang baik bahwa bakal ada bakal dijadikan korban, sementara calon tersangkanya diupayakan untuk terhindar dari kasus," cetusnya.
 Senada, Ketua LSM Gabik HSS, Syakrin alias Gus Dur juga memaparkan bahwa di SDN Hampar Raya, Karangan Kecamatan Simpur, HSS juga ada indikasi mark-up.
 Pembangunan gedung di SDN yang menelan dana Rp300 juta terindikasi mengalami mark-up hingga 30 persen, mengingat kualitas bangunannya tergolong biasa-biasa saja. 
 Ketika Kapolda Kalsel masih dijabat Brigjen Pol (sekarang Irjen Pol) Anton Bachrul Alam, tipikor tiap polres diminta menuntaskan paling tidak tiga kasus korupsi dim daerahnya masing-masing dalam setahun.
 Meski kebijakan tersebut didukung pula oleh pejabat baru, Brigjen Untung S Rajab, namun sepertinya sulit bagi polres-polres untuk memenuhi target yang mirip dengan target di setiap kejari. Disinyalir, di samping SDM polisi untuk menangani kasus korupsi yang kurang mumpuni, juga diduga adanya "permainan" kasus. adi




















No comments: