Thursday, April 2, 2009

PN Beri Izin Pinjam Pakai

BANJARMASIN - Jika sebelumnya penyidik Dit Reskrim Polda Kalsel dan Kejati Kalsel melakukan penyitaan barang bukti berupa puluhan alat berat tambang yang ada di kawasan tambang PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) di Serongga, Kotabaru, maka Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, justru memberi izin pinjam pakai.
 Pemberian izin pinjam pakai ini nyaris tidak diketahui media maupun masyarakat. Namun, kabar tersebut dibenarkan dan diakui sendiri oleh Ketua PN Banjarmasin, Suryanto Daulay SH, Rabu (1/4).
 "Ya, memang benar, kita (PN Banjarmasin) telah mengeluarkan izin pinjam pakai untuk puluhan alat berat di tambang BCMP yang sebelumnya disita penyidik. Namun, berapa banyak persisnya saya kurang hafal. Coba nanti cek ke jaksa," ujar Suryanto diwawancarai usai membatalkan sidang lanjutan atas terdakwa H Amir H Nasruddin, Presdir BCMP.
 Ketika disinggung atas pertimbangan apa sehingga izin itu dikeluarkan, hakim senior yang tidak lama lagi akan promosi sebagai hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini menjelaskan, salah satunya karena hampir seluruh alat berat dalam status bukan milik BCMP, melainkan masih dalam status leasing.
 "Selain itu, biaya untuk pengamanan barang bukti juga sangat besar dan petugas tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengamankan alat bukti tersebut. Makanya, kita bijaksanai agar diberikan izin pinjam pakai itu," jelasnya.
 Sementara itu, Sandy Rosady SH dari Kejati Kalsel mengakui memang 59 unit alat berat yang sebelumnya sempat disita baik penyidik Polda Kalsel maupun JPU, sudah dikeluarkan izin pinjam pakainya oleh PN Banjarmasin.
 "PN Banjarmasin kabarnya memberi izin itu karena beberapa sebab, seperti barang bukti masih dalam status leasing, dan berikutnya karena biaya pengamanan alat berat cukup besar, sehingga kurang efisien kalau terus-terusan dilakukan pengamanan," bebernya.
 Sebelumnya, Polda Kalsel melakukan penyelidikan di BCMP sendiri berdasar Laporan Polisi No Pol: LP/K-185/IX/2008/Dit Reskrim tanggal 18 September 2008. Kemudian Surat Perintah Penyidikan No Pol: SP Sidik/402-2/IX/Dit Reskrim tanggal 18 September 2008.
 Perihal penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang batubara dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan itu diduga melanggar pasal 78 ayat (2), (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf a dan g UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 406 KUHP.
 Penyitaan dilakukan terhadap 153.000 metrik ton batubara (sudah dilelang senilai Rp32 miliar), 40 unit eksavator, 11 unit dozer, 17 unit tronton, kemudian dokumen berupa rekap produksi, surat kirim, bukti pembayaran dan dokumen lainnya. Selain itu, sebuah harddisc, termasuk tugboat Martha I dan BG Sentana Marine dari Pelsus TCM, tugboat MBS 35 dan tongkang BG Delta 252 di Pelsus BIP. 
Sidang batal
 Sementara, sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi-saksi, ternyata dibatalkan oleh ketua majelis hakim, Suryanto Daulay SH. Pasalnya, JPU gagal menghadirkan saksi yang sebenarnya mencapai 20-an orang.
 Alhasil, karena saksi-saksi tersebut sudah beberapa kali dipanggil, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamat pastinya itu, pemeriksaan saksi biasa akhirnya dianggap selesai.
 "Saksi-saksi sebenarnya sudah beberapa kali dipanggil. Bahkan, karena awalnya sebagian besar saksi ini diam di mess karyawan, sekarang setelah aktivitas tambang stop, tidak diketahui lagi alamat pastinya," terang Sandy.
 Jumat ini, diagendakan pemeriksaan saksi di depan pengadilan adalah saksi dari penyidik Polda Kalsel sebanyak empat orang. Masih ada delapan orang lagi yang berstatus sebagai saksi ahli. adi


No comments: