Thursday, April 16, 2009

Pengukuhan Belum, Berarti Belum Final

BANJARMASIN - Sidang lanjutan perkara illegal mining terhadap terdakwa H Amir H Nasruddin kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Rabu (15/4). Agenda pemeriksaan saksi ahli menghadirkan dua orang dari Jakarta.
 JPU yang dikoordinir Sandy Rosady SH menghadirkan masing-masing Prof Zuldan Arif SH MH dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Depdagri, serta Joko Edi SH, dari Biro Hukum Dephut. Satu lagi dianggap saksi biasa, yakni Mirhan, dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Banjarbaru.
 Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Suryanto Daulay SH tersebut masih berkutat pada Kepmenhut 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Kalsel, serta Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRW.
 Dari pertanyaan Sandy, saksi ahli, Zuldan menjelaskan mengenai kedudukan Kepmenhut 453 yang menurut pasal 7 ayat (1) dan (4) UU No 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan tetap mengikat sepanjang diperintahkan UU, dalam hal ini UU No 5 Tahun 1976 jo UU No 41 Tahun 1999.  
 "Sementara perda yang dibuat pemerintah daerah tentu lebih rendah ketimbang keputusan menteri yang dibuat pemerintah pusat. Hal itu sejalan dengan prinsip lex superiori derogat lex inperiori menurut teori ahli hukum dunia, Hans Kelsen," tuturnya.
 Ditambahkan, ada Inpres No 4 Tahun 2005 yang berkaitan dengan masalah kehutanan, di mana gubernur, bupati dan walikota mencabut peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan pusat.
 Ketika giliran Jongky SH, kuasa hukum Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP), H Amir bertanya tentang siapa yang berhak mencabut peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Zuldan mengatakan ada empat lembaga, masing-masing, lembaga di atasnya, lembaga yang menerbitkan, atau Mahkamah Agung (MA) yang berhak menguji peraturan di bawah UU.
 Disinggung perusahaan yang telah memegang izin Kuasa Pertambangan (KP) apakah bisa menambang, menurut Zuldan tergantung sifat tanah, apakah itu hak milik, tanah negara bebas ataukah tanah masuk kawasan hutan. "Jika tanah hak milik, maka cukup lewat pembebasan, manakala masuk tanah negara bebas, izin harus ke BPN, sedangkan jika masuk kawasan hutan, maka harus ada terlebih dahulu izin Menhut," terangnya.
 Sementara, terkait lahan yang masuk Area Penggunaan Lain (APL), maka menurut Zuldan sama sekali tidak memerlukan izin pinjam pakai dari Menhut.
 Kepmenhut 453 sendiri, lanjut Zuldan masih berstatus penunjukan, karena ada proses lanjutan seperti penatabatasan atau pembuatan patok, kemudian pemetaan, barulah pengukuhan lewat SK Menhut. "Kalimat yang dimaksud untuk ada kepastian hukum lewat pengukuhan agar bunyi peraturan perundangan bisa diwujudkan apa adanya. Karena pengukuhan belum dilakukan, maka pengukuhan belum final," ungkapnya.
 Sementara saksi ahli Joko Edi menerangkan, Kepmanhut 453 keluar disertai lampiran peta kawasan hutan dan perairan di Kalsel. "Kawasan hutan boleh digunakan untuk pertambangan, kalau sudah mengantongi izin pinjam pakai dari Menhut. Jika baru izin prinsip, belum bisa dilakukan penambangan, karena masih ada syarat-syarat yang mesti dilengkapi terlebih dahulu, seperti penggantian areal, pembayaran PSDH-DR dan lain-lain, sesuai PP No 43 Tahun 2008," tukasnya. 
 Ia menegaskan bilamana kawasan tidak termasuk kawasan hutan, misalnya APL, maka tidak perlu izin pinjam pakai dari Menhut. Hal itu mengacu pada PP No 33 Tahun 1970 dan UU No 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, di mana kawasan hutan boleh diubah, jika sudah menjadi hak ulayat, hak milik atau menjadi APL.
 Menariknya, dalam sidang itu, Sandy mengajukan bukti baru kepada hakim yang menunjukkan telah ada keputusan berkekuatan hukum tetap, di mana Dephut memenangkan sengketa kawasan hutan dengan sebagian warga Kotabaru. Sidang dilanjutkan pada Senin (20/4) mendatang.
 H Amir dijadikan terdakwa dan didakwa melanggar pasal 78 ayat (2), (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf a dan g UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 406 KUHP.
 BCMP dituding menambang di kawasan hutan dan HTI milik Kodeco tanpa izin Menhut di Desa Batu Ampar, Tanah Bumbu dan Desa Serongga, Kotabaru. adi.



No comments: