Friday, April 24, 2009

OC Kaligis Ajukan Pengalihan Penahanan

BANJARMASIN - Tidak seperti biasanya, sidang lanjutan perkara illegal mining terhadap terdakwa H Amir H Nasruddin yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Rabu (22/4) dihadiri pengacara terkenal Indonesia, OC Kaligis. Ia datang dari Jakarta mendampingi H Amir.
 Selain mengajukan pertanyaan terhadap saksi ahli, Muhammad Effendi SH MH--dosen Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, OC Kaligis juga mengajukan permohonan kembali agar kliennya dialihkan status penahanannya.
 "Yang mulia dalam kesempatan ini, saya mengajukan kembali untuk pengalihan status penahanan terhadap klien saya. Yang bersangkutan selama ini cukup proaktif menghadiri sidang-sidang yang mulia," ucap Kaligis.
 Oleh ketua majelis hakim, Suryanto Daulay SH, permohonan itu akan dpertimbangkan. "Baiklah, permohonan ini akan kami pertimbangkan lagi," ucapnya.
 Dalam sidang tersebut, Effendi banyak menjawab pertanyaan dari kuasa hukum H Amir, baik Kaligis, maupun asistennya, Jongky SH. 
 Menurut pakar tata negara ini, Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 berisi perintah Menhut kepada Badan Planologi untuk menindaklanjuti penunjukan kawasan hutan dan perairan di Kalsel, dengan cara melakuka penatabatasan, pemetaan untuk kemudian oleh Menhut akan dikukuhkan.
 "Hanya saja, saya kurang mengetahui apakah Badan Planologi sudah melakukan tugas itu seluruhnya atau baru sebagian. Sebab, tujuan dilaksanakannya rangkaian kegiatan selepas penunjukan itu, untuk dilakukannya pengukuhan kawasan hutan. Menurut saya, pengkuhan itu perlu dilakukan untuk adanya kepastian hukum," tukasnya.
 Ditambahkan, jika belum ada pengukuhan, maka Kepmenhut 453 itu sifatnya baru penunjukan, sehingga belum memiliki kekuatan hukum mengikat keluar. "Kalau ada kewajiban bagi Badan Planologi untuk melaksanakan tugas-tugas yang tercantum di dalamnya, itu memang benar," bebernya.
 Disinggung soal Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002, menurutnya tidak bisa dikesampingkan selama masih berlaku dan belum dibatalkan oleh lembaga di atas Bupati Kotabaru atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berhak menguji materi peraturan di bawah UU.
 "Kalau izin KP yang dipegang BCMP berpedoman pada Perda No 3 Tahun 2002, di mana kawasan yang akan ditambang masuk Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan, maka saya berpendapat bahwa tambang BCMP masih legal," ucapnya. Sebab, lanjutnya, Bupati Kotabaru pada 2007 pernah menyurati Menhut bahwa kawasan tersebut bukan kawasan hutan.
 Sementara JPU melalui koordinatornya, Sandy Rosady SH mempertanyakan, kenapa di Kepmendagri Tahun 1998 ada konsideran bahwa pengesahan RTRW kabupaten maupun provinsi mesti dilaporkan ke Mendagri 15 hari setelah ditetapkan, untuk mendapat pengesahan atau revisi. 
 "Menurut saya, Kepemendagri itu sudah tidak berlaku lagi setelah terbit UU No 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan, karena Perda diberi legitimasi oleh UU sebagai produk hukum pemerintah daerah. Mungkin masalah pelaporan itu hanya bersifat administrasi. Perda tetap sah, ketika sudah disahkan lembaga yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah bersama DPRD setempat atau selama belum dibatalkan oleh pejabat lebih tinggi atau MA," tegasnya. 
 H Amir dijadikan terdakwa dan didakwa melanggar pasal 78 ayat (2), (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf a dan g UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 406 KUHP.
 BCMP dituding menambang di kawasan hutan dan HTI milik Kodeco tanpa izin Menhut di Desa Batu Ampar, Tanah Bumbu dan Desa Serongga, Kotabaru. adi



No comments: