Wednesday, April 29, 2009

Objek Kasus Bakal Ditutup

BANJARMASIN - Lahan yang menjadi objek kasus dugaan pemalsuan surat keterangan tanah dengan tersangka Rid, oleh Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel bakal ditutup.
 Jika lokasi seluas 12 hektare di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) ditutup, maka otomatis, aktivitas eksploitasi yang dilakukan PT Arutmin yang diduga membeli tanah itu dari tersangka akan dihentikan untuk sementara waktu. Padahal, Arutmin dikabarkan sudah melakukan pengupasan untuk mengeruk batubara tahap dua di lokasi bermasalah tersebut.
 "Guna kepentingan penyidikan, maka tanah yang diduga surat keterangan tanahnya dipalsukan oleh tersangka, terletak di Desa Sungai Cuka bakal kita tutup. Demikian juga kegiatan di atasnya akan dihentikan dahulu," ujar Dir Reskrim Kombes Pol Machfud Arifin didampingi Kasat I Krimum AKBP Endro Kiswanto kepada pers, Selasa (28/4).
 Menurut Machfud, pihaknya tentu sudah memiliki dasar-dasar yang kuat untuk menahan tersangka Rid. Apalagi dari keterangan sejumlah saksi berikut barang bukti yang dikantongi, terindikasi kuat jika tersangka memalsukan surat keterangan tanah, sehingga merugikan pelapor, H Rudy (dari PT BJM) yang sudah membeli lahan itu dari pemilik sah, H Darkasi.
 Ditambahkan Endro, pihaknya tetap akan menjalan prosedur hukum yang benar, meskipun ada upaya kuasa hukum tersangka mempraperadilankan pihaknya. "Demikian juga aksi demo sejumlah LSM itu, kita yakin ada yang menungganginya. Dari 30-an pendemo, tak satupun warga Sungai Cuka, sebab rata-rata dari Kayu Tangi, Banjarmasin," cetusnya.
 Sebelumnya, di depan Polda Kalsel, 30-an pendemo yang menamakan diri dari Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kezaliman (Kompak), LSM Barisan Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (Bamper) serta Komando Barisan Rakyat (Kobra) melakukan aksi atas penangkapan tersangka yang tak sesuai prosedur.
 "Penangkapan yang dilakukan polisi terhadap korban (tersangka), tidak sesuai prosedur, karena tidak disertai surat pemanggilan maupun surat penangkapan," ucap Rafiq dari Kobra.
 Sementara itu, Agus dari Kompak menambahkan, pihaknya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan polisi, selama memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku. "Jangan sampai, warga yang semestinya mendapat perlindungan dan pengayoman, justru menjadi korban hanya karena ada intervensi dari pihak lain," bebernya.
 Pihaknya mempermasalahkan adanya nuansa kental, jika penyidik sudah diintervensi oleh pelapor, di mana ketika tersangka diperiksa, justru pelapor, H Rudy turut menginterogasi tersangka.
 Persoalan penangkapan Rid, tersangka dugaan pemalsuan surat-surat tanah, ternyata bakal berbuntut. Pasalnya, kuasa hukum Rid, Fahlevi Zastan SH akan mengadu ke Kompolnas. Tak hanya itu, pihak keluarga yang didukung sejumlah LSM menggelar demo.
 Dibeberkan kuasa hukum Rid, Fahlevi Zastan SH, ketika penangkapan Kamis (23/4) itu, Rid sama sekali belum mendapat surat panggilan. Surat panggilan baru diserahkan ketika klien kami sudah ditahan.
 Tak hanya itu, kliennya juga turut diinterogasi oleh H Rudy, dari PT BJM yang menjadi pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang diatur pada pasal 263 KUHP itu.
 Oleh Polsek Satui, penahanan Rid dilimpahkan ke Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel. Riduan dikawal polisi kabarnya tiba di Polda Kalsel pada Kamis (24/4) sekitar pukul 03.00 Wita.
 Dari keterangan Fahlevi, kliennya memiliki tanah sesuai segel tahun 1994 di Desa Sungai Cuka. Berbekal sertifikat hak milik (SHM), Riduan kemudian menjual tanahnya ke perusahaan besar pemegang PKP2B (Arutmin) sebagai lahan tambang batubara pada tahun 2008.
 Tiba-tiba, H Darkasi dari Desa Sungai Danau, mengaku sebagai pemilik lahan yang sama dan telah menjualnya pula kepada PT BJM yang diwakili H Rudy. Segel milik Rid maupun Darkasi, memiliki nomor yang sama. Hanya saja, luas lahan yang sesuai SHM milik kliennya, luasnya 12,9 hektar, sedangkan luasan lahan yang dijual H Darkuni, luasnya 18 hektar lebih. adi



No comments: