Wednesday, April 29, 2009

Manajer Pos Logistik Diganjar 8 Tahun

BANJARMASIN - Berat nian hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru kepada terdakwa korupsi dana Pos Logistik PT Pos Banjarbaru, Muhammad Iskandar, Selasa (28/4), yakni delapan tahun penjara. Meskipun sebenarnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah 10 tahun penjara.
 Tak sekedar itu, majelis hakim yang diketai Heru Mustafa SH, juga menjatuhkan denda kepada Manajer Pos Logistik ini sebesar Rp300 juta atau jika tidak membayar, ganti hukuman penjara enam bulan. Tak cukup, terdakwa juga diperintahkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.790.000.000 atau hampir Rp1,8 miliar.
 Iskandar yang sebelumnya tidak terduga berbuat hal tersebut, karena penampilan sehari-harinya terkenal sederhana dan cukup agamis ini, hanya bisa pasrah mendengarkan vonis tersebut. Meski demikian, kemungkinan besar, terdakwa akan melakukan banding.
 Menurut Heru, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 15 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU RI No 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999.
 Sebelumnya, JPU yang dikoordinir Thailani M SH menuntut Iskandar 10 tahun penjara. Tuntutan ini sudah sesuai hasil gelar perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta.
 "Terdakwa sudah divonis bersalah oleh PN Banjarbaru dengan hukuman delapan tahun penjara, lebih rendah dua tahun ketimbang tuntutan JPU," terang As Pidsus Kejati Kalsel H Abdul Muni SH MH didampingi Kasi Penkum dan Humas Johansyah M SH, kemarin.
 Dua anak buah terpidana, lanjutnya, yakni Gusti Mastur dan Bahrudin dalam waktu dekat juga akan menghadapi vonis dari PN Banjarbaru. "Kita perkirakan, 6 Mei mendatang, sidang untuk dua anak buah Iskandar akan dilaksanakan. Keduanya, oleh JPU dituntut masing-masing empat tahun penjara," cetusnya.
 Disinggung empat tersangka lainnya, yang adalah rekanan dalam bisnis trading batubara Pos Logistik, masing-masing petinggi PT Tiara Citra Mandiri (TCM) Ufk, PT Aldarista Global Mineral (AGM) SJ, PT Regency Logistic Service (RLS) Cah dan PT Citra Persada Energytama (CPE) Nzr, Muni menjelaskan berkasnya juga dalam proses diserahkan ke PN Banjarbaru.
 Keempat perusahaan ini diduga turut berkolusi dengan oknum pejabat di Pos Logistik yang jadi tersangka. Kerugian negara yang mencapai Rp28 milyar itu sendiri, adalah dana yang dari versi perusahaan adalah dana yang belum terkembalikan ke Pos Logistik.
 Dari informasi terhimpun, dana yang belum 'terbayar' namun dianggap penyidik dikorupsi, masing-masing PT AGM sebesar Rp490 juta, RLS sebesar Rp3,2 milyar, PT CPE sekitar Rp2 milyar dan terbesar PT TCM sekitar Rp23 milyar, sehingga total Rp28 milyar.
Berkas lain
 Sementara, untuk berkas lainnya, masih dalam rangkaian korupsi dana Pos Logistik itu, Her dan istrinya Lis juga dalam tahap penyelesaian. Pasangan suami istri (pasutri) yang menjadi tersangka korupsi penyimpangan dana di Unit Pelayanan Transportasi (UPT) PT Pos Banjarbaru senilai Rp12 milyar itu kembali tersandung kasus baru. Kali ini, dana yang dikorupsi berasal dari unit tetangganya, Pos Logistik, senilai Rp1,7 milyar.
 Her adalah Manajer UPT dan istrinya yang adalah Direktur Utama CV Nur Abadi, rupanya tak puas sekedar menyimpangkan dana di UPT saja, melainkan merambah juga hingga ke kas milik Pos Logistik.
 Berkas lainnya yang juga menunggu tahap pelimpahan ke PN Banjarbaru adalah berkas tersangka mantan Kepala PT Pos Wilayah IX Banjarbaru, Put.
 Put diduga kuat terlibat sehingga keluarnya dana UPT untuk CV Nur Abadi yang berimbas pada kerugian negara. "Meskipun, tersangka berkilah telah menikmati uangnya, namun, karena kedudukannya, yang belakangan disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan orang lain, itu sudah termasuk tindak pidana korupsi," tegas Muni. adi



No comments: