Tuesday, April 14, 2009

Korupsi PT Pos Amuntai Pejabat Pos Pusat Diperiksa

BANJARMASIN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU) berupaya menuntaskan kasus dugaan korupsi di PT Pos Amuntai, HSU senilai lebih dari Rp1 miliar.
 Senin (13/4), penyidik menghadirkan seorang pejabat PT Pos, yakni Satuan Internal Pos Pusat, Darkuni Saleh untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
 Darkuni adalah pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan internal di Pos Amuntai pada Juni 2008 lalu, sehubungan ditemukannya kejanggalan dalam penggunaan dana instansi itu untuk bisnis yang tidak lazim, yakni trading batubara.
 Darkuni diperiksa di ruang Kasi Penyidikan Kejati Kalsel, Agus Suroto SH. Kepada wartawan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Johansyah SH didampingi Agus menerangkan, keterangan Darkuni sangat diperlukan penyidik, mengingat saksi diperkirakan mengetahui adanya kejanggalan di Pos Amuntai, sehubungan saksi pernah mengadakan pemeriksaan internal pada Pos Amuntai.
 "Jadi, saksi kita minta memberikan keterangan bagaimana hasil pemeriksaan yang sudah ia lakukan di Pos Amuntai pada Juni 2008 lalu. Intinya, ia membeberkan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada dana Pos Amuntai, sehingga sampai dipergunakan untuk trading batubara yang berujung pada kerugian negara itu," cetusnya.
 Sebelumnya, Senin (6/4) lalu, tercatat ada tiga orang karyawan PT Pos Amuntai yang dimintai keterangan di Kejati Kalsel. Mereka adalah Manajer Keuangan PT Pos Amuntai Fahmi Amrozi, Asisten Manajer Keuangan Bidang Akuntansi Budi Santoso dan petugas loketnya, Yudianur.
 Karyawan PT Pos Amuntai diundang untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di PT Pos Amuntai. Disinggung apakah ada tersangka dalam kasus ini, Johansyah mengatakan, pihaknya baru sebatas mengatakan sebagai calon tersangka. Adapun calon tersangkanya adalah pihak yang dianggap sangat bertanggung jawab dalam penyimpangan dana PT Pos Amuntai, yakni Her, Kepala PT Pos Amuntai.
 Menurutnya, modus penyimpangan dana, mirip dan serupa dengan kasus yang terjadi pada Pos Logistik PT Pos Banjarbaru, di mana dana perusahaan disimpangkan untuk bisnis angkutan batubara yang pada akhirnya justru merugikan perusahaan milik negara tersebut.
 "Dana dipakai untuk bisnis angkutan batubara (trading), namun dana itu tidak kembali lagi ke kas perusahaan yang notabene dana itu adalah milik negara," cetusnya.
 Menyangkut kerugian negara, Kejati Kalsel mengestimasi bahwa dana yang digunakan untuk trading yang tidak kembali lagi ke kas PT Pos Amuntai kurang lebih Rp1 hingga 4 miliar. adi



1 comment:

SMOGMARATUS said...

Sudah biasa walai. Klo udah dapat gula batunya pihak terkait/berwenang diam aja. Kelihatannya semangat reformasi di daerah kita mati.