Tuesday, April 14, 2009

Kepmen Dan Perda Semestinya Tidak Bertentangan

BANJARMASIN - Sidang lanjutan perkara illegal mining terhadap terdakwa H Amir H Nasruddin kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (13/4). Namun, agenda pemeriksaan saksi ahli hanya menghadirkan satu saksi dari empat saksi yang dipanggil oleh JPU.
 Meski demikian, kehadiran Guru Besar Tata Negara Unlam Banjarmasin, Dr Hadin Muhjad sebagai saksi ahli mengundang perhatian luas dari pers. Apalagi, dibahas tentang kontroversi antara Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 dengan Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002.
 Kepmenhut 453 terkait penunjukan kawasan hutan dan perairan di Kalsel, sedangkan Perda No 3 berkaitan dengan pengaturan tata ruang dan wilayah Kotabaru.
 Di depan majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH, Hadin ketika ditanya JPU yang dikoordinir Sandy Rosady SH mengatakan, Kepmen lazimnya adalah peraturan pelaksanaan dari UU, sehingga kedudukannya maupun kekuatannya, bisa dikatakan satu tingkat di bawah UU.
 Hadin menambahkan, jika ditanya perbandingan antara keputusan menteri dengan peraturan daerah, semestinya antara dua peraturan tersebut, jika sama-sama berlaku, tidak terjadi pertentangan. Jika bertentangan, maka tetap saja sebuah keputusan menteri lebih tinggi dibanding peraturan daerah.
 Meski demikian, kuasa hukum H Amir, Jongky SH mengatakan bahwa Kepmenhut 453 masih belum tentu sesuai dengan amanat UU, dalam hal ini UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di samping itu, Kepmenhut 453 masih berupa proses awal dari empat tahapan yang harus dilalui. Ia belum masuk pada pengukuhan, sehingga masih berupa penunjukan dan belum mengandung kepastian hukum.
 Ditambahkan pengacara dari Kantor Pengacara OC Kaligis ini, jika memang Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 bertentangan dengan peraturan di atas, kenapa hingga sekarang peratura daerah tersebut masih berlaku, serta belum dicabut.
 Sementara Sandy, mengatakan, walaupun terdakwa, Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP), sudah melaksanakan serangkaian perizinan yang diatur dalam Perda No 3 Tahun 2002, dalam arti sudah lengkap, namun berdasar ketentuan UU Kehutanan, tetap saja pemanfaatan sebuah kawasan hutan, apakah itu hutan lindung, atau hutan tanaman industri haruslah mendapat izin Menhut.
 "BCMP memang sudah melengkapi segala macam perizinan yang diatur oleh Pemkab Kotabaru, namun karena penambangan itu masuk kawasan hutan, maka tetap saja harus ada izin Menhut," tandas Sandy.  
 Kepada wartawan usai sidang, Sandy menerangkan, tiga saksi lainnya berasal dari ahli di Jakarta, tidak bisa hadir karena alasan kesulitan mendapatkan penerbangan ke Banjarmasin.
 "Rabu (15/4) depan, kita akan bisa menghadirkan saksi ahli dari Jakarta," janjinya.
 H Amir dijadikan terdakwa dan didakwa melanggar pasal 78 ayat (2), (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf a dan g UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 406 KUHP.
 BCMP dituding menambang di kawasan hutan dan HTI milik Kodeco tanpa izin Menhut di Desa Batu Ampar, Tanah Bumbu dan Desa Serongga, Kotabaru. adi



No comments: