Wednesday, April 29, 2009

Kejati Kebanjiran Kasus Korupsi Sedangkan Polda "Memble"

BANJARMASIN - Usaha keras Kejati Kalsel disokong kejari-kejari di Kalsel memang patut diacungi jempol. Betapa tidak, baru tiga bulan atau triwulan pertama, Januari hingga Maret, As Pidsus Kejati Kalsel sudah kebanjiran perkara korupsi, yakni sebanyak 54 kasus.
 Jika dibandingkan dengan Polda Kalsel, maka Polda Kalsel tidak ada apa-apanya. Di institusi ini, tak ada satupun kasus yang sedang dalam tahap penyidikan. Meski demikian, polisi menyatakan juga akan berbenah, membentuk Satuan Petugas Khusus (Satgasus) tangani korupsi.
 "54 kasus itu terdiri, 43 kasus yang baru saja dilimpahkan dari As Intel Kejati Kalsel, dalam artian ditingkatkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sedangkan 11 kasus lainnya, adalah kasus yang sudah kita selesaikan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," ujar As Pidsus Kejati Kalsel H Abdul Muni SH MH bangga, Selasa (28/4).
 Menurut Muni yang didampingi Kasi Penkum dan Humas Johansyah M SH, kasus-kasus korupsi tersebut belum termasuk dengan kasus-kasus yang ditangani oleh kejari-kejari seantero Kalsel. "Jangan lupa, ini baru yang ditangani Kejati Kalsel. Jumlah ini, melebihi jumlah kasus yang ditangani selama setahun dalam 2008 lalu. Di 2008 lalu, jumlah kasus keseluruhan adalah sebanyak 45 kasus," ujarnya.
 Jika sampai triwulan pertama saja, sudah ada 54 kasus, maka tidak terbayangkan jika sampai akhir tahun 2009 ini, berapa kasus yang akan ditangani. 
 "Memang di tahun 2008 ada target dari Kejagung bahwa untuk kejaksaan tinggi mesti menangani sedikitnya lima kasus. Namun, hal ini saja sudah terlampaui. Hanya saja, berdasar instruksi Jampidsus Kejagung Pak Marwan Effendi, setiap jajaran diupayakan supaya bisa sebanyak-banyaknya menangani perkara korupsi, sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi," bebernya.
 Diterangkan, diantara kasus yang menonjol adalah kasus PT Pos Amuntai yang menempatkan Her sebagai tersangka. Kerugian negara dari kasus yang modusnya mirip trading di Pos Logistik PT Pos Banjarbaru ini sebanyak Rp3 miliar lebih.
 Kemudian, kasus tersangka Tjip, mantan petinggi di PT Giri Jaladhi Wana (GJW), yang diduga terlibat korupsi pada proyek Sentra Antasari (SA). Selanjutnya, proyek pengadaan pakaian dinas Hansip di Kotabaru yang melibatkan pejabat di Kesbanglinmas Kotabaru yang diduga merugikan negara senilai Rp600 juta.
Satgasus Polda Kalsel 
 Sementara itu, Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin didampingi Wadir Reskrim AKBP Kliment dan Sat III Tipikor AKBP Slamet menyatakan telah membentuk Satuan Petugas Khusus (Satgasus) yang fokus utama ke kasus korupsi.
 "Sebagaimana kesepakatan bersama antara Kapolri Jendral Bambang Hendarso dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, polisi akan bahu-membahu dengan kejaksaan dalam memberantas korupsi. Makanya, di tubuh Polri akan dibentuk Satgasus ini sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi," ujarnya.
 Di Polda Kalsel akan dibentuk dua Satgasus, sementara di polres-polres, dibentuk satu Satgasus. Tiap Satgasus beranggotan setidaknya lima orang penyidik.
 Kasus yang diselidiki, dan sudah keluar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan diberitahukan ke kejaksaan setempat. " Ini dalam rangka koordinasi, sehingga kejaksaan pun bisa segera menyiapkan penyidiknya untuk membantu penuntasan kasus. Demikian pula sebaliknya, kasus yang ditangani kejaksaan, tidak menutup bantuan akan dibantu pula penanganannya oleh polisi," tuturnya. 
 Hanya saja, Machfud mengakui kalau hingga saat ini, belum ada kasus korupsi yang ditangani pihaknya menyentuh tahap penyidikan. "Belum, nanti juga bakal ada," kilahnya. adi 



No comments: