Monday, April 13, 2009

Kasus Proyek Disnak Kalsel Semestinya Tersangka Korupsi Ditahan

BANJARMASIN - Keragu-raguan pihak Kejari Banjarbaru yang sampai sekarang belum melakukan penahanan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi angkutan fiktif fi Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Kalsel disayangkan.
 Minggu (12/4), Ketua LSM Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat Borneo (KSHNMB), Darmajaya mengatakan, semestinya, tiga tersangka, masing-masing Kadisnak Kalsel, Mas, dua bawahannya, Sul dan Nop, ditahan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
 "Di negara kita, tersangka maling ayam saja dilakukan penahanan, kenapa untuk kasus korupsi dilakukan perbedaan. Semestinya, ketiga tersangka yang sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka, bisa pula dilakukan penahanan," ujar Darma, kemarin.
 Ditambahkan, jika tersangka tidak ditahan, dikhawatirkan akan mempengaruhi saksi-saksi lainnya, dengan menggunakan jabatannya. Belum lagi, para tersangka dimungkinkan untuk menghilangkan atau merekayasa barang bukti yang kebetulan belum didapat oleh penyidik.
 Selain itu, lanjutnya, tersangka yang berasal dari kalangan pejabat juga mestinya dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara waktu, sehingga kasusnya klir. "Untuk itu, atasan yang bersangkutan bisa saja melakukan penonaktifan sementara, dengan jalan menunjuk pejabat pengganti untuk mengisi jabatan tersebut," imbuhnya.
 Sementara itu, Katua LSM Kesatuan Aksi Peduli Penderitaan Rakyat (Kappera), Safrian Noor alias Yayan mengatakan, dirinya awalnya heran juga kenapa Kejari Banjarbaru tidak menahan para tersangka.
 "Dari diskusi saya dengan pejabat di Kejari Banjarbaru, belum dilakukannya penahanan, karena penyidik masih berusaha melakukan penguatan bukti dan saksi," ungkapnya.
 Memang diakui pejabat di sana, lanjutnya, ada indikasi keterlibata Kadisnak dalam proyek fiktif tersebut, mengingat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), turut membubuhkan tandatangan untuk disposisi pencairan dana.
 "Masalahnya, apakah Kadisnak mengetahui proyek tersebut sudah beres atau belum. Sebab, KPA biasanya bertandatangan, kalau orang-orang di bawahnya, atau pimpro sudah menandatangani. Atau mungkin juga, Kadisnak menandatangani karena dapat bagian juga dari dana yang dikorup. Itu masih dilakukan penyidikan," cetusnya.
 Menurutnya, jika ternyata Kadisnak menyadari proyek tidak beres namun tetap bertandatangan, maka hal itu merupakan kekeliruan dan Kadisnak bisa dijadikan tersangka pula karena terlibat.
 "Saya berpendapat, segala kemungkinan bisa saja terjadi, apalagi beliau pejabat wanita, yang mungkin kurang tegas juga dengan bawahannya yang menyimpang," bebernya.
 Meski demikian, lanjutnya, penyidik harus lebih jeli lagi, karena ada informasi bahwa ada pejabat di instansi tersebut yang banyak berperan, dengan jalan meminjam perusahaan lain untuk menjalankan proyek secara sendiri.
 Menurut Kajari Banjarbaru, Said Muhammad SH MH, ketiga tersangka kasus yang diduga merugikan negara Rp190 miliar itu adalah Kadisnak Kalsel, Ir Mas, dan dua bawahannya, pelaksana kegiatan, Ir Sul, dan pelaksana lapangan, Nop.
 Ketiga tersangka dijerat penyidik dengan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
 Menurut Said, proyek tersebut memang dianggarkan dan diprogramkan, namun sama sekali tidak dilaksanakan. Memang, tersangka sempat mengembalikan lagi dana yang diambil itu ke kas daerah. Namun, hal itu sebagaimana diatur pasal 4 UU Tipikor, tidak serta merta menghilangkan atau menghapuskan tindak pidananya," ujarnya. 
 Sebaliknya, kasus dugaan mark-up sapi di instansi ini yang sudah dahulu mengemuka dan ditangani Sat III Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel, sampai sekarang justru tidak jelas bagaimana hasilnya.
 Padahal, sejumlah pegawai yang diduga terlibat dalam proyek tersebut pernah dimintai keterangan oleh polisi. Kasat III Tipikor AKBP Slamet bahkan dua bulan lalu pernah berjanji akan membuka lagi kasus ini dengan catatan ada bukti baru. adi