Saturday, April 18, 2009

Kasus Dana Setda Banjar Di Bank Swasta Waspada Hanya Dianggap Kesalahan Administrasi

BANJARMASIN - Masyarakat diharapkan mewaspadai dan turut mengawasi jalannya penyelidikan kasus-kasus dugaan korupsi. Pasalnya, bisa saja dikemudian hari, kasusnya ditutup, hanya karena dianggap kekeliruan administrasi belaka.
 Selain itu, boleh jadi, kasus tidak diteruskan lagi hanya karena uang yang diduga hasil korupsi sudah dikembalikan lagi ke kas negara atau daerah.
 "Sepertinya ada trend seperti itu, kalau kasus kemudian terhenti hanya karena dianggap sebagai kekeliruan administrasi, atau aparat berkilah bahwa tidak ada kerugian negara, karena dana sudah dikembalikan," ujar sumber yang minta identitasnya dirahasiakan.
 Menurutnya, kasus penyimpanan dana daerah di bank swasta, seperti yang terjadi pada dana pos Setda Banjar yang disimpan di Bank Mega, jelas-jelas menyalahi pasal 193 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda.  
 Menurutnya, kalau dana yang sempat disimpan di rekening pribadi atas nama Rz, sudah dikembalikan lagi ke kas daerah, namun hal itu tidak serta merta menghilangkan unsur tindak pidananya, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.
 Sebagaimana diketahui, Rabu (21/1) lalu, Bendahara Setda Banjar berinisial Rz, diundang untuk dimintai keterangan seputar penyimpanan dana yang diduga menyalahi ketentuan UU No 32 Tahun 2004 pasal 193 ayat (1) itu.
 Ia dimintai keterangan di salah satu ruangan penyelidik Kejati Kalsel. Seperti biasa, pihak berkompeten di Kejati Kalsel tak memberikan keterangan pers dengan alasan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
 Dari informasi yang terkumpul, kasus ini bermula dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada kejanggalan terkait penyimpanan sebagian dana di Setda Banjar sebesar Rp7.058.391.959 atau Rp7 miliar lebih di Bank Mega yang anehnya diduga memakai nomor rekening pribadi Rz.
 Kemudian, dalam memori hasil penelusuran BPK itu, pada 2 Oktober 2007, sebagian besar dana itu, yakni sejumlah Rp5.580.000.000 atau Rp5,5 miliar ditransfer kembali ke kas daerah, di BPD Cabang Martapura.
 Diinformasikan pula, Rz dihadapan petugas BPK mengakui kalau dana tersebut sengaja disimpan di Bank Mega untuk menutupi pengeluaran yang mendesak dan bersifat segera dibayarkan, manakala Sekda Banjar, Ir Yusni Anani MM tidak berada di tempat.
 Cuma, Rz diduga lagi tak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang kas masuk maupun kas keluar di rekening Bank Mega tersebut yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp1.854.440.694 atau Rp1,8 miliar.
 Selain itu, menurut informasi itu juga, BPK mencatat adanya bunga dari hasil simpanan di Bank Mega itu sebesar Rp52.146.715 yang juga tidak jelas ke mana alirannya.
 Sebagaimana ketentuan UU, tidak boleh dana daerah disimpan di bank swasta, karena ini sudah aturan. Kita tahu itu, makanya tidak mungkin kalau sebagian atau dana APBD yang di Setda Banjar disimpan di bank swasta. adi

 



No comments: