Friday, April 24, 2009

Kasus Dana Pemerintah Di Bank Swasta Jika Ada Kerugian Perlu Ditingkatkan Ke Penyidikan

BANJARMASIN - Terkait penyelidikan kasus dana daerah Pemkab Banjar di Bank Mega, hingga sekarang masih bergulir di Kejati Kalsel. Entah kapan akan berlanjut ke penyidikan.
 Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH beberapa waktu lalu menginformasikan kalau penyelidikan masih terus berjalan dengan meminta keterangan sejumlah pihak.
 Kamis (23/4), ahli hukum Masdari Tasmin SH MH ketika dimintai pendapatnya mengatakan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda pasal 193 ayat (1) jelas mengamanatkan agar setiap dana daerah dan negara, mesti disimpan di bank milik pemerintah, sehingga tidak boleh disimpan di bank swasta.
 "UU itu dibuat untuk dijalankan apa adanya. Kalau tidak dilaksanakan atau malah dilanggar, maka setidaknya hal itu sudah bisa dianggap telah melanggar UU. Kalau sampai ada dana daerah disimpan di bank swasta, maka ini sudah melanggar UU," paparnya.
 Hanya saja, lanjutnya, perlu juga dilihat, apakah akibat hal ini telah ada kerugian negara atau belum. "Maka dari itu, perlu penyelidikan yang mendalam. Kalau memang Kejati Kalsel sedang menjalankan penyelidikan, maka mari kita dorong sama-sama agar dilaksanakan penyelidikan dengan seksama," ucapnya.
 Masdari menambahkan, setiap kasus dugaan korupsi, bilamana tidak terpenuhi unsur merugikan negara, maka setidaknya, telah terjadi pelanggaran prosedur. Sejauh mana, akibat hukum dari hal itu, tentunya ada diatur oleh UU.
 Namun, ketika diberitahu bahwa kasus tersebut bermula dari temuan kejanggalan oleh BPK, seperti pengeluaran yang tidak jelas peruntukkannya, termasuk bunga dana yang tidak jelas alirannya, Masdari agak terkejut.
 "Padahal, setiap dana daerah atau negara, baik masuk maupun keluar, mesti ada hitam di atas putihnya. Bahkan, satu rupiahpun dari pengeluaran dana daerah, itu harus ada bukti konkritnya, berupa hitam di atas putih, termasuk untuk apa pengeluaran itu," jelasnya.
 Ia pun lantas menambahkan, jika memang temuan BPK demikian, maka memang hal yang patut bagi Kejati Kalsel untuk menyelidikinya. Sebab, jika memang dana tersebut tidak jelas pembukuannya, maka layak diduga ada indikasi korupsi.
 Masdari juga berpendapat, perlu juga ditelusuri apakah dana yang diduga disimpan atas nama pribadi Rz, bagian bendahara Setda Banjar, memang atas inisiatif Rz sendiri, ataukah atas suruhan atau sepengetahuan pejabat di atasnya. 
 Selain itu, alasan-alasan kenapa sampai dana daerah disimpan di bank swasta harus jelas. Jika ternyata alasan tersebut tidak berdasar secara hukum, maka sudah pasti melanggar UU Pemda. "Mungkin saja ada hal darurat, sehingga hal itu dilakukan. Namun, tentunya, alasan itu harus didukung oleh peraturan yang lebih tinggi dari UUU Pemda. Hanya saja, kecil kemungkinan ada peraturan lain yang bertentangan dengan UU Pemda," katanya menganalisa.
 Sebagaimana diketahui, Rabu (21/1) lalu, Bendahara Setda Banjar berinisial Rz, diundang untuk dimintai keterangan seputar penyimpanan dana yang diduga menyalahi ketentuan UU No 32 Tahun 2004 pasal 193 ayat (1) itu.
 Ia dimintai keterangan di salah satu ruangan penyelidik Kejati Kalsel. Seperti biasa, pihak berkompeten di Kejati Kalsel tak memberikan keterangan pers dengan alasan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
 Dari informasi yang terkumpul, kasus ini bermula dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada kejanggalan terkait penyimpanan sebagian dana di Setda Banjar sebesar Rp7.058.391.959 atau Rp7 miliar lebih di Bank Mega yang anehnya diduga memakai nomor rekening pribadi Rz.
 Hasil penelusuran BPK itu, pada 2 Oktober 2007, sebagian besar dana itu, yakni sejumlah Rp5.580.000.000 atau Rp5,5 miliar ditransfer kembali ke kas daerah, di BPD Cabang Martapura.
 Diinformasikan pula, Rz dihadapan petugas BPK mengakui kalau dana tersebut sengaja disimpan di Bank Mega untuk menutupi pengeluaran yang mendesak dan bersifat segera dibayarkan, manakala Sekda Banjar, Ir Yusni Anani MM tidak berada di tempat.
 Rz diduga lagi tak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang kas masuk maupun kas keluar di rekening Bank Mega tersebut yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp1.854.440.694 atau Rp1,8 miliar. Selain itu, BPK mencatat adanya bunga dari hasil simpanan di Bank Mega itu sebesar Rp52.146.715 yang juga tidak jelas ke mana alirannya. adi



No comments: