Wednesday, April 15, 2009

Dugaan Penyerobotan Lahan Jadi Pelsus Reskrim Polda Turut Menangani

BANJARMASIN - Kasus dugaan penyerobotan lahan milik Hj Rahmaniah, warga Desa Sei Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala), oleh perusahaan pembangun pelabuhan khusus (pelsus), mulai ditangani Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel.
 "Memang, kita ada mendapat sebagian berkas awal, yang diajukan oleh Hj Rahmaniah. Berkas itu akan kita pelajari. Kemudian, yang bersangkutan kita minta datang lagi Jumat (17/4) depan untuk membuat laporan resmi," ujar Kasat I Krimum AKBP Endro Kiswanto mewakili Dir Reskrim Kombes Pol Machfud Arifin, Selasa (14/4).
 Menurutnya, kasus tersebut akan ditangani secara bersama dengan Polsek Kintap dan Polres Tala, sebagai aparat berwenang di wilayah hukum, di mana lokasi tanah yang diduga diserobot itu berada.
 "Kata yang bersangkutan, kasus ini pernah dilaporkan ke Polsek Kintap, makanya kita akan coba koordinasi dengan Polsek Kintap dan juga Polres Tala, tentang bagaimana duduk perkaranya. Nanti, setelah yang bersangkutan membuat laporan resmi, kita akan memulai penanganannya," cetusnya.
 Hj Rahmaniah yang didampingi Habib Muhdar mengaku bahwa pada Senin (13/4), dirinya memang telah menyerahkan sebagian berkas dan bukti-bukti kepemilikan lahan atas nama almarhum ayahnya.
 "Berkas itu sudah diserahkan kepada Pak Endro langsung, dan beliau meminta kita supaya datang lagi beberapa hari lagi untuk membuat laporan resmi, sementara berkas itu dipelajari," bebernya.
 Sebagaimana pernah disampaikannya, hingga saat ini belum ada niat baik dari dua perusahaan pelabuhan khusus (pelsus) untuk membayar ganti rugi lahannya, Rp15.000/meter persegi. 
 "Saya hanya berharap, dua perusahaan, yakni PT Batu Hitam Mulia (BHM) dan PT Alkatara mau kembali meluruskan niatnya yang pada awalnya mau membeli lahan saya. Saya ingin Rp15.000/meter persegi. Namun, kalau tidak, karena mereka jelas-jelas telah menyerobot lahan saya, maka saya akan melapor ke Polda Kalsel," ujar wanita yang didampingi Habib Muhdar ini.
 Menurutnya, pengusaha dari PT Alkatara, yakni Hj Id, pernah berniat membeli lahannya. Bahkan, sempat dicapai kesepakatan harga tanah Rp15.000/meter persegi. Kesepakatan bahkan tertuang dalam kertas, di mana Hj Id akan memberi panjar sebagai uang muka sebesar Rp1 miliar.
 Namun, hingga sekarang, aku Rahmaniah, Hj Id tidak pernah lagi berhubungan, malah perusahaannya (PT Alkatara) sudah menggarap lahannya untuk dijadikan pelsus, tanpa ada ganti rugi sepeserpun kepadanya.
 Kasus ini sendiri kabarnya mencuat sejak 2005 lalu. Bahkan, sempat terjadi ketegangan antara buruh pembangunan pelsus dengan keluarga besar Hj Rahmaniah. Dipimpin Habib Muhdar, kegiatan pembangunan pelsus sempat dihentikan lewat aksi blokade, sehingga aktivitas pembangunan sempat terhenti.
 Hj Rahmaniah mengaku tanah miliknya sudah digarap tanpa ganti rugi oleh dua pelsus tersebut tersebut, masing-masing PT BHM seluas kurang lebih 40 hektar dan PT Alkatara seluas kurang lebih 20 hektar.
 Dikisahkan, pada 2003, dirinya pernah didatangi kades yang menginformasikan bahwa ada seorang pengusaha, berinisial Hj Id dari PT Alkatara yang berminat memakai lahannya untuk dijadikan pelsus.
 Tiba-tiba, lanjutnya, PT Alkatara mulai membangun pelsus tanpa sepengetahuannya. Setelah dicek, ternyata PT Alkatara mengklaim sudah mengantongi 15 buah segel seluas 20 hektar, yakni berdasar hasil pembelian dari Kades Sei Cuka, H Him. 
 Ironisnya, PT BHM yang disinyalir milik R Bng, pengusaha asal Teluk Tiram, Banjarmasin, juga dituding H Rahmaniah telah menduduki lahan miliknya seluas 40 hektar, di mana PT BHM merasa memiliki setelah membeli tanah itu juga dari H Him. adi




No comments: