Tuesday, April 21, 2009

Di Disdukcapil Banjar Ada Korupsi

BANJARMASIN - Gerak laju pemberantasan korupsi yang digulirkan Kejagung RI, turut didukung oleh Kejari Martapura. Senin (20/4) kemarin, lembaga ini meningkatkan kasus korupsi di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Banjar dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
 Akibat peningkatan status kasus tersebut, maka ada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), War, serta An, pihak kontraktor dari CV Cipta Saudara, Teluk Dalam, Banjarmasin. Nilai yang diduga dikorupsi mencapai ratusan juta rupiah.
 Hanya saja, pihak Kejari Martapura berhasil menyita barang bukti yang diduga hasil korupsi sebesar Rp100 juta. Barang bukti itu sendiri, kini sudah dititipkan penyidik ke BPD Cabang Martapura, supaya lebih aman.
 "Pada 14 April tadi, kita sudah melakukan ekspos kasus ini di Kejati Kalsel. Kemudian, keluar surat perintah peningkatan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan, pada 15 April lalu. Kasusnya, dugaan korupsi pada proyek training operator dan biaya pemeliharaan tahun 2007 lalu," ujar Kajari Martapura Zulhadi Safitri SH, didampingi Kasi Pidsus-nya Dody SH dan Kasi Intel A Rozani SH, kemarin.
 Menurut Zulhadi, kasus tersebut memang terjadi pada 2007 lalu, namun berkat informasi, yang kemudian ditindaklanjuti lewat pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) hingga penyelidikan, diketahui kalau proyek tersebut tidak dilaksanakan secara semestinya.
 "Kedua proyek itu bernilai Rp546 juta atau setengah miliar lebih, kemudian di salah satu item, ternyata kegiatan tidak dilaksanakan, namun, dinyatakan sudah selesai, sehingga dana proyek dicairkan. Hal ini kami pandang jelas bertentangan dengan hukum (UU Tipikor)," ucapnya.
 Ditambahkan Rozani, dalam penyelidikan, ada sekitar 20-an orang, baik dari pihak Disdukcapil Banjar maupun kontraktor proyek yang sudah diperiksa.
 "Termasuk War dan An yang juga sudah kita mintai keterangan, meski waktu itu masih sebatas saksi. Nah, dalam waktu dekat ini, kita akan memanggil kembali mereka dengan status tersangka," kata Zulhadi, yang adalah mantan pejabat di Kejati Kalsel ini.
 Disinggung apakah pihaknya sudah meminta audit independen dari Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Kalselteng untuk menaksir nilai kerugian, Kajari Martapura menerangkan masih belum perlu, mengingat kasus tersebut hasil temuan pihaknya.
 Ia menambahkan, pihaknya berhasil menyita Rp100 juta dari tersangka, uang yang diduga hasil korupsi proyek. "Ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan kekayaan negara. Meski demikian, sesuai pasal 4 UU Tipikor, tindak pidana tidak hapus, meski uang telah kembali ke kas daerah. Lagi pula, tidak ada itikad baik dari tersangka untuk mengembalikannya. Ini berkat upaya kita sehingga berhasil melakukan penyitaan itu. Jika saja kita tidak tahu, mungkin sudah lenyap uang hasil korupsi tersebut," bebernya. 
 Kejari Martapura dalam sejumlah kasus korupsi, memang berhasil menyita sebagian dana hasil korupsi yang dilakukan tersangka. Uang sitaan akan dijadikan barang bukti di persidangan. adi























No comments: