Wednesday, April 22, 2009

Berkas Kasus Guest House Di Mabes?

BANJARMASIN - Lama tidak terdengar penanganan kasus dugaan mark-up proyek pengadaan guest house Pemkab Banjar di Jakarta pada tahun 2007 lalu, ternyata ada kabar kalau berkas laporan kasus ada di Bareskrim Mabes Polri.
 Padahal, pada awal tahun 2008, kasus ini pernah diselidiki oleh Sat Tipikor Polda Kalsel ketika masih dipimpin AKBP Suci Hartari. Namun, entah kenapa, penanganan kasus ini tidak jelas ujungnya. Padahal, salah satu bawahan Suci mengakui terus-terang kalau dirinya turut terlibat dalam penyelidikan kasus tersebut.
 Selasa (21/4), Mata Banua memperoleh informasi dari warga Martapura yang minta identitasnya dirahasikan. Ia mengaku memiliki seorang teman di LSM tertentu yang kebetulan berada di Jakarta. "Teman saya itu bertemu dengan salah seorang perwira menengah di bagian analisa kasus Bareskrim Mabes Polri. Perwira itu memberitahukan kalau tidak lama lagi, kasus tersebut akan digelar," tuturnya.
 Menurut sumber, perwira tersebut optimis kalau kasus tersebut bakal ditindaklanjuti. Sebab, laporan dari LSM tertentu tersebut, disertai data-data yang cukup akurat.
 "Perwira tersebut kebetulan di bagian analisa kasus. Nah, saya meyakini kalau sampai perwira itu mengatakan kalau kasusnya bakal berlanjut, berarti laporan tersebut sudah dianalisa dan layak untuk ditingkatkan penanganannya," bebernya.
  Ditambahkan, bangunan guest house itu sebelum dibeli oleh Pemkab Banjar diduga keras adalah milik salah sorang kerabat pejabat tertentu di Pemkab Banjar.
 Sebagaimana diketahui, pembelian bekas rumah di Jakarta untuk guest house Kabupaten Banjar plus rehabnya, senilai kurang lebih Rp6,5 miliar diduga tidak dilakukan melalui tender atau lelang. Alhasil, ini tidak sesuai Keppres 18/2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah.
 Pembelian guest house itu diduga sama sekali tidak dilakukan melalui tender. Padahal, sesuai aturan, pembelian barang apapun di atas Rp100 juta yang sifatnya tidak darurat, kemudian bersumber dari APBD harus dilakukan lewat tender.
 Pembelian gedung untuk guest house itu terindikasi menyalahi aturan dan potensial menimbulkan kongkalikong antara pejabat dengan pemilik asal gedung.
 Pada Januari 2008, Kabag Perwat Setda Banjar Abidinsyah mengatakan, pengadaan gedung untuk guest house di bawah pagu Rp7 miliar yang disiapkan di APBD.
 "Tak benar kalau diadakan tanpa tender, karena sebelumnya sudah dibuat pengumuman lelang di media nasional, Media Indonesia," tukasnya kala itu. adi














No comments: