Friday, April 3, 2009

Baru Triwulan I, Sudah 3 Bakal Di-PTDH

BANJARMASIN - Jika di tahun 2008 ada tujuh oknum polisi yang diberhentikan dengan status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka baru tiga bulan berjalan di tahun 2009, sudah tiga yang bakal di-PTDH.
 Tiga yang di-PTDH ini rata-rata terkait kasus narkoba. Sementara secara keseluruhan, ada 57 oknum yang diberikan sanksi disiplin secara bervariasi, mulai teguran tertulis hingga penundaan kenaikan pangkat.
 Kesalahan meliputi pelanggaran disiplin, mulai tidak berdinas beberapa hari, sampai melanggar kewenangan. Ironisnya, dari jumlah itu, ada lima perwira pertama yang juga mesti menjalani sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum).
 "Dari data triwulan I 2009 ini, ada 57 oknum anggota kita yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga mesti dihukum sesuai tingkat kesalahannya. Dari jumlah itu, tiga diantaranya sudah menunggu untuk di-PTDH. Mereka yang akan diajukan ke Sidang Kode Etik ini karena terlibat narkoba," jelas Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Kadarusman, Jumat (3/4).
 Menurutnya, dalam jumlah itu juga, ada lima perwira pertama yang juga tersangkut berbagai pelanggaran disiplin, sehingga diberi sanksi administrasi, seperti mutasi.
 Hanya saja, Kadarusman menganggap kurang penting kalau membeberkan nama-nama anggota yang melanggar disiplin tersebut. "Kurang etis kalau saya beberkan nama-namanya. Yang terpenting, kita sudah melakukan tindakan kepada mereka yang memang melanggar disiplin, dan juga melanggar kode etik kepolisian," tuturnya.
 Ditambahkan, dibanding di instansi lain, di tubuh kepolisian, akan lebih berat bagi anggota yang terbukti secara sah di pengadilan telah melakukan tindak pidana. "Kalau memang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum di atas tiga bulan, maka yang bersangkutan sudah layak diajukan ke Sidang Kode Etik dan bakal di-PTDH," cetusnya.
 Kadarusman menegaskan, polisi adalah hamba hukum yang mesti mengetahui masalah hukum, sehingga akan menerima sanksi yang lebih berat jika terbukti melanggar hukum. "Jadi, semua warga sama di mata hukum, tidak terkecuali polisi. Jika polisi melakukan tindak pidana, ya tetap saja dihukum di pengadilan, bahkan ditambah lagi untuk dibawa ke Sidang Kode Etik," timpalnya.
 Disinggung jumlah kasus melibatkan anggota polisi yang cukup besar tersebut, meski baru tga bulan pertama tahun 2009, Kadarusman mengatakan bahwa hal itu bukan berarti pelanggaran meningkat, melainkan karena proaktifnya Bid Propam Polda Kalsel bersama jajarannya di kesatuan wilayah menanggapi keluhan dan laporan warga masyarakat yang kecewa dengan oknum anggota polisi.
 "Sebagaimana arahan dari Kapolri dan Kapolda, kita baik melalui Provos maupun Paminal, mesti cepat tanggap (quick respon) terhadap berbagai keluhan dan laporan masyarakat atas kinerja maupun pelanggaran yang dilakukan oknum anggota. Ini demi memperbaiki citra polisi di mata masyarakat," tegasnya.
 PTDH oknum polisi di lingkungan kepolisian Kalsel, tahun 2008 lalu menurun tipis dibanding 2007. Jika di tahun 2007 ada delapan oknum polisi yang di-PTDH, maka di tahun 2008 ini turun satu menjadi tujuh oknum polisi. Pemberhentian dari kesatuannya itu beragam, yakni karena tersangkut penyalaghunaan psikotropika serta meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan. adi



No comments: