Friday, April 3, 2009

Ada Laporan Sebelumnya

BANJARMASIN - Sidang lanjutan perkara illegal mining yang mendudukkan Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP), Amir H Nasruddin sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Jumat (3/4), kembali berlanjut dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak penyidik Polda Kalsel.
 Hanya saja, dari empat saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), hanya tia orang yang hadir, masing-masing Bripka Agus Subrata dan dua rekan lainnya Eko dan Julianto.
 Satu saksi lainnya yang dipanggil berhalangan hadir. Ketua Tim JPU, Sandy Rosady SH menerangkan kepada Katua Majelis Hakim Suryanto Daulay SH, yang bersangkutan sedang dinas ke luar kota sehingga tidak bisa hadir di persidangan tersebut.
 Pada pemeriksaan saksi pertama, Bripka Agus, kuasa hukum H
Amir, Jongky SH sempat mempertanyakan kapasitas saksi yang hanya sebagai penyidik pembantu, bukan penyidik.
 Dalam keterangannya, Agus mengakui kalau sebelum pihaknya turun melakukan penyelidikan ke areal BCMP yang diduga masuk kawasan hutan, ada informasi dari masyarakat.
 "Ada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan. Kemudian berbekal informasi tu, kita melakukan penyelidikan, apakah informasi itu benar atau tidak," terangnya.
 Kemudian, lanjutnya, setelah dilakukan penyelidikan, dibuatlah laporan polisi. Jongky sempat menyela dan bertanya, siapa yang membuat laporan polisi tersebut, kemudian dijawab oleh Agus bahwa yang membuatnya adalah AKBP Harun Sumartha, atasannya.
 Jongky mengejar lagi dari mana penyidik tahu bahwa BCMP sudah menambang di kawasan hutan di Serongga, Kotabaru, Agus mengatakan bahwa masalah tersebut dirinya kurang mengetahui, namun saksi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru yang menurutnya mengetahui masalah tersebut.
 "Dari penjelasan dari BPKH, bahwa ada Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 di mana ada seluas satu juta hektar lebih kawasan hutan di Kalsel di mana kawasan tambang BCMP masuk di dalamnya, makanya penyidik menggunakan pasal dalam UU N 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam kasus ini, di mana penambangan dalam kawasan hutan oleh BCMP tidak mengantongi izin Menhut," tegasnya. 
 Ditanya di mana saja batas-batasnya, Agus masih mengutip keterangan orang BPKH mengatakan, sebagian ada batas-batasnya dan sebagian lagi kurang diketahui batas-batasnya.
 Jonky kemudian mempertanyakan kenapa dalam laporan polisi ada pasal 406 KUHP tentang pengrusakan sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Oleh Agus yang sudah mulai grogi kemudian diakui memang ada laporan dari orang Kodeco yang mengklaim areal tambang masuk HPHTI Kodec sesuai Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 seluas 13.000 hektar lebih.
 Bahkan, Agus mengatakan jika Kodeco dalam kasus tersebut dijadikan saksi korban oleh penyidik. "Kalau tidak salah, dari pihak Kodeco ada kita mintai keterangan juga dari direktur operasional, pengawas lapangan dan direkturnya," cetusnya.
 Atas kesepakatan bersama, kuasa hukum terdakwa, JPU dan majelis hakim, saksi kedua dan ketiga tidak lagi dimintai keterangannya, karena dianggap "berpotensi" sama dengan jawaban saksi pertama. Sidang bakal dilanjutkan Senin (6/4) depan untuk mendengarkan keterangan saksi ahli yang berjumlah delapan orang.
 Sementara, H Amir ketika diminta tanggapannya oleh hakim mengatakan bahwa dirinya baru mengerti kalau awal bermula kasusnya karena adanya laporan dari pihak tertentu, dan bukan atas temuan polisi sebagaimana klaim dari penyidik sebelumnya.
 Jongky menambahkan, saksi yang diperiksa olehnya sudah "keceplosan" mengakui bahwa memang ada laporan dari Kodeco sebelum dilakukan penyidikan. Hal itu, lanjutnya, sekaligus mementahkan klaim penyidik yang menegaskan bahwa kasusnya merupakan murni hasil temuan aparat di lapangan.
 "Polisi sendiri ternyata kurang mengerti tentang Kepmenhut, melainkan mengambil kesimpulan atas dasar keterangan ahli, sehingga polisi menindak yang berakibat 4.000-an tenaga kerja terpaksa menganggur, bukan berdasar KUHP dan UU," paparnya.
 Yang terlebih penting, lanjutnya, faktanya, keterangan ahli justru diambil setelah terjadi penangkapan atas klien kami. Jika klien kami ditangkap 24 Oktober 2008, namun keterangan ahli diambil belakangan, yakni berkisar November," jelasnya. adi



No comments: