Saturday, March 7, 2009

SK Mendagri Menabrak Hukum

BANJARMASIN - Komnas Pilkada Independen menilai jika Mendagri tetap mengeluarkan SK tentang pelantikan Bupati dan Wabup Tabalong, maka Mendagri sudah berani melakukan tindakan menabrak hukum.
 "Kita maklum saja pernyataan Gubernur Kalsel (H Rudy Ariffin) bahwa ia akan melantik pasangan tersebut sesuai isi SK Mendagri, sebab gubernur memang perpanjangan tangan pusat. Hanya saja, pelantikan itu akan tetap cacat hukum, karena proses Pilkada Tabalong 2008 sudah cacat hukum sejak awal verifikasi oleh KPUD Tabalong," ujar Ketua Komnas Pilkada Independen, Jakarta Yislam Alwini, Jumat (6/3).
 Menurutnya, buat apa Mendagri memaksakan diri mengeluarkan SK jika hasil akhirnya kelak juga akan tetap cacat hukum. "Kan hanya akan buang-buang biaya saja. Perlu diingat, negara kita bukan atas dasar kekuasaan (politik), melainkan atas dasar hukum. Jadi, hukum harus tetap menjadi panglima dan dikedepankan," tandasnya.
 Ditambahkan, pihaknya tidak main-main menyikapi Pilkada Tabalong, mengingat usaha pihaknya juga banyak menuai hasil, di mana calon independen yang sebelumnya "sengaja" dijegal lawan politiknya, kembali bisa mengikuti pilkada ulang.
 "Sudah banyak contoh, kita berhasil mengadvokasi calon independen, seperti di Kabupaten Solok dan Kabupaten Batubara (Sumut), Kabupaten Rutendau (NTT), Garut dan Kubu Raya (Kalbar), termasuk sejumlah kabupaten di Papua," paparnya.
 Yislam yang masih ada keturunan habib ini menambahkan, pihaknya merasa optimis, pasangan Hasrudin H Hasbullah-Akhmad Hartani yang merupakan calon independen akan bisa mengikuti pilkada ulang, sebab sudah ada sinyal berupa putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung No 06/Pdt-G/2008/PN Tjg yang menyatakan KPUD Tabalong harus memberi ganti rugi kepada pasangan tersebut akibat kinerja KPUD yang lalai dalam verifikasi data dukungan warga bagi pasangan tersebut.
 "Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 05/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang mereview UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas mengamanatkan bila sebuah pilkada tidak melibatkan calon independen (non parpol) maka pilkada itu inkunstitusional," ucapnya.
 Hakim MK memiliki alasan bahwa calon independen adalah salah satu perwujudan aspirasi warga, selain calon lewat parpol. MK pun menilai UU No 32 Tahun 2004 itu bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menyediakan tempat bagi calon independen.
 "Bahkan, putusan MK tersebut sebenarnya tidak meminta DPR untuk membahas lagi putusan tersebut. Namun, akibat ulah politisi di DPR, calon independen mesti melampirkan KTP pendukung. Nah, KTP ini sebenarnya sudah tidak sejalan dengan azas pemilu yang bebas dan rahasia. Sebab, jika data KTP pendukung diketahui, jelas hal itu akan membuka peluang bagi politisi status quo untuk melakukan intervensi kepada pendukung calon independen. Bahkan, bisa terjadi, pendukung tersebut tidak termuat dalam daftar pemilih," jelasnya.

  Dijegal  
 Dikatakan, dalam negara hukum, pemerintah atau siapa saja tidak bisa melakukan pemaksaan kehendak, jika tidak sesuai dengan hukum. Justru hukumlah yang memiliki kekuatan untuk memaksa.
 "Kita sudah melayangkan surat kepada KPU, KPUD Kalsel, Bawaslu, Mendagri dan Gubernur Kalsel bahwa proses Pilkada Tabalong adalah cacat hukum, sehingga hasilnya pun juga cacat hukum. Kalau Mendagri tetap mengeluarkan SK berarti Mendagri sudah menabrak hukum. Oke, jika Mendagri tetap memaksakan kehendak, namun kita tetap tidak berhenti, karena SK Mendagri itu masih kita gugat lewat PTUN atau ke MK," cetusnya.
 Yislam mengaku sedih, karena Hasrudin-Hartani telah dijegal sebelum bertanding secara sehat. Menurutnya, jika saja Hartani kalah dalam perhitungan suara, mungkin pihaknya tidak akan terlalu mempermasalahkan. "Cuma, calon independen ini telah dirugikan tidak ikut pilkada karena KPUD Tabalong lalai dalam verifikasi," tandasnya.
 Sementara itu, Hasrudin, didampingi pengacaranya, Abdullah SH, serta Darmajaya, Ketua LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB) mengaku optimis kalau dirinya akan bisa kembali mengikuti pilkada ulang. "Kita ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya, jangan sampai hukum dilecehkan," katanya. adi



No comments: