Wednesday, March 4, 2009

Proyek PT PP Diselidiki

BANJARMASIN - Diduga, proyek besar senilai Rp81 miliar yang digarap oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) bersama PT Adhi Karya, yakni rehabilitasi jalan Trans Kalimantan, Kintap-Sebamban, Tanah Bumbu (Tanbu), sedang diselidiki oleh pihak Kejati Kalsel.
 Selasa (3/3) kemarin, satu atau dua petinggi PT PP dikabarkan menghadiri undangan intelijen Kejati Kalsel yang bertugas melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) seputar proyek yang diduga bermasalah tersebut.
 Hanya saja, wartawan kesulitan mengetahui siapa saja yang dimintai keterangan tersebut, karena ada komitmen dari Kejati Kalsel, kasus yang masih dalam tahap penyelidikan belum bisa diekspos secara resmi dan gamblang ke publik.
 Hanya saja, kuat dugaan, penyelidikan kasus tersebut, erat kaitannya dengan keluhan sejumlah pengguna jalan, termasuk tuntutan pendemo pimpinan HM Hasan agar Kejati Kalsel usut proyek yang tak tuntas meski jadwal pengerjaan sudah lewat.
 Sebagaimana diketahui, pada 21 Januari lalu, pendemo menuntut aparat berwajib mengusut adanya dugaan penggelembungan dana (mark-up) proyek pemugaran Masjid Agung Al Karomah Martapura. 
 Selain itu, Hasan dkk juga meminta Kejati Kalsel mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek jalan poros Kintap-Sebamban-Pagatan-Batulicin sepanjang 100 kilometer yang menelan biaya Rp142 miliar.
 Padahal, menurut pengunjuk rasa, penandatanganan MoU sudah dilaksanakan pertengahan Juli 2007 dan sebagai pemenang tender sebagaimana ditetapkan Departemen Pekerjaan Umum RI yaitu PT Pembangunan Perumahan dan PT Adhi Karya.
 PT Pembangunan Perumahan akan menggarap poros Kintap-Sebamban dengan nilai kontrak sebesar Rp81,9 miliar. Sedangkan ruas jalan Sebamban-Pagatan-Batulicin akan dikerjakan PT Adhi Karya dengan nilai kontrak mencapai Rp59,76 miliar lebih.
 Sementara itu, pengamat konstruksi, Ir H Abidinsyah mengatakan, sebagian proyek besar rehabilitasi jalan kerap kali tidak mampu berumur panjang. Bahkan, kurang dari setahun, jalan mengalami keretakan bahkan hancur. Hal itu disinyalir sebagai akibat "pencurian" kualitas.
 "Masyarakat kita sulit menikmati jalan yang berumur panjang. Ada yang kurang dari setahun, jalan yang baru diaspal justru sudah retak bahkan rusak. Ini tidak lebih dari akibat praktik "pencurian" kualitas," ujarnya.
 Ia bahkan berani mengatakan, sebagian kontraktor besar, yang berkelas nasional seperti PT Adhi Karya, PT Hutama Karya. PT PP dan lain-lain juga belum tentu mengerjakan proyek sesuai bestek.
 "Lapisan Pondasi Bawah (LPB) yang semestinya komposisi campuran materialnya berbeda dengan lapisan Pondasi Atas (LPA), pada kenyataannya, semua lapisan dibuat LPB. Ini baru masalah kualitas kekuatan daya tahan aspal terhadap beban alat angkutan. Belum lagi masalah ketebalan, belum tentu sesuai bestek. Ini perlu dicermati aparat hukum," ungkapnya serius. adi



No comments: