Tuesday, March 3, 2009

Polda SP3 Kasus Pajak Bupati HST

BANJARMASIN - Bupati HST, Drs H Saiful Rasyid MM bakal bisa bernafas lega. Pasalnya, Sat III Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel bakal mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut.
 Seperti biasa, sebelum benar-benar mengeluarkan SP3 itu, pejabat di Polda Kalsel menggelar jumpa pers menyangkut rencana SP3 tersebut, sebagai upaya melihat-lihat situasi dan kondisi atau umpan balik dari berbagai pihak.
 Sebab, kasus dugaan pemalsuan keterangan pajak yang melibatkan Saiful ini sudah berlangsung setahun lebih dan mengundang perhatian hangat berbagai pihak.
 "Polda memang berencana meng-SP3 kasus dugaan pemalsuan keterangan pajak Bupati HST. Sebab, dari hasil gelar bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banjarmasin, kasus tersebut masuk dalam tataran UU No 16 Tahun 2000 tentang Pajak, bukan tindak pidana, melainkan pelanggaran administrasi pajak. Dan itu, oleh DJP dianggap sudah selesai seiring telah dibayarnya utang pajak oleh Saiful Rasyid," ujar Kasat III Tipikor AKBP Slamet mewakili Dir Reskrim Kombes Pol Machfud Arifin, Jumat (27/2) kemarin.
 Dikatakan, pihak Polda Kalsel tidak bisa serta merta melakukan penyidikan di bidang pajak, mengingat setiap kasus dalam pajak, telah memiliki aturan tersendiri. "UU Pajak merupakan lex specialis, sehingga bisa mengenyampingkan aturan umum dalam KUHP. Apalagi pihak pajak memiliki PPNS yang berhak menyidik setiap kasus yang berkaitan dengan pajak," bebernya. 
  Akan praperadilkan
 Sementara itu, via handphone, Ketua LSM Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat (KSHNM), Bahrudin alias Udin Palui dengan tenang mengungkapkan, silakan saja Polda Kalsel meng-SP3-kan kasus tersebut, namun, Polda Kalsel akan menghadapi risiko dipraperadilankan pihaknya.
 "Kami sebagai pelapor kasus tersebut berhak mengambil langkah mempraperadilankan Polda Kalsel, karena tidak mau mengusut dugaan pemalsuan surat keterangan pajak tersebut. Padahal, berdasar legal opini dari ahli hukum Unlam Banjarmasin, kasus tersebut layak diusut secara pidana," paparnya.
 Selain itu, lanjutnya, Polda Kalsel juga akan mereka laporkan ke Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), karena tidak benar-benar menjalankan fungsinya sebagai polisi yang profesional. "Kita juga akan layangkan surat protes ke Kompolnas," tuturnya.
 Sebelumnya, LSM KSHNM didukung sejumlah LSM lainnya melakukan demo di Mapolda Kalsel menuntut Kapolda Kalsel mengusut tuntas kasus pemalsuan keterangan oleh Bupati HST Drs H Saiful Rasyid MM, Senin (2/2) lalu.
 M Saleh, Waket KSHNM meneriakkan agar polisi tidak hanya sekadar mendengarkan saja tuntutan pihaknya, melainkan mengikutinya dengan tindakan nyata mengusut dugaan pemalsuan surat keterangan tersebut.
 "Sudah 18 bulan sejak kami melaporkan kasus dugaan pemalsuan keterangan pajak tersebut, di mana Saiful Rasyid menyatakan tidak memiliki tanggungan pajak terutang kepada negara, namun hingga sekarang belum jelas penanganan kasusnya oleh Polda Kalsel," bebernya.

 Uniknya, dalam demo tersebut, pendemo membentangkan empat baliho ukuran raksasa, diantaranya berisi bukti laporan ke Polda Kalsel STPL No Pol: STPL/40a-3/IV 2007 Dit Reskrim tertanggal 2 April 2007 serta Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor: W12.DF.HN.01.10-48 tanggal 30 Maret 2005. adi



No comments: