Friday, March 6, 2009

Pejabat PU Menghindar Ditanya Trans Kalimantan

BANJARMASIN - Berhembusnya dugaan penyimpangan sejumlah megaproyek jalan trans Kalimantan mengundang tanya bagi kalangan wartawan. Seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel, Mar yang kebetulan menjadi salah satu pembicara pada pemaparan jalan alternatif angkutan batubara di Aula Bhayangkara Polda Kalsel gagal diwawancarai wartawan, karena mendadak menghilang beberapa saat usai doa penutup acara.
 "Padahal, Pak Mar tadi ada pada acara itu. Namun, baru saja doa penutup acara selesai dibacakan, beliau mendadak sudah tidak kelihatan lagi di deretan kursi depan. Kita tadi maunya wawancara dengan beliau soal kasus di Dinas PU Kalsel yang kini diselidiki Kejati Kalsel," ujar salah seorang wartawan TV lokal, seraya dibenarkan oleh rekan-rekannya yang ngepos di Polda Kalsel.
 Seminggu terakhir, pihak intelijen Kejati Kalsel memang sedang giat-giatnya mengadakan penyelidikan dugaan penyimpangan megaproyek jalan trans Kalimantan, Kintap-Sebamban, Tanah Bumbu (Tanbu) yang bernilai Rp81 miliar.
 Selepas meminta keterangan salah satu petinggi PT Pembangunan Perumahan (PP) yang menjadi kontraktor megaproyek tersebut, intel Kejati Kalsel juga sempat meminta keterangan pimpinan proyek, yakni Makmur. 
 Menurut sejumlah kalangan, sudah saatnya proyek-proyek yang notabene kualitasnya jauh dari harapan masyarakat diusut oleh aparat berwajib. Pasalnya, masyarakat sudah lama dirugikan, meski sudah membayar pajak, namun tetap saja tidak memperoleh kenyamanan berlalu-lintas. Belum berumur panjang, jalan yang sudah diaspal kembali rusak dan rusak lagi.
 "Belum setahun, jalan-jalan yang dibangun sudah berlubang dan retak-retak. Kalau begini, kita rugi bayar pajak," keluh satu warga kepada Mata Banua, Kamis (5/3).
 Sementara, pengamat konstruksi, Ir H Abidinsyah menyatakan, wajar kalau Kejati Kalsel melakukan penyelidikan, mengingat dugaan penyimpangan pada megaproyek yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar berskala nasional, sudah begitu kental.
 "Kalau Kadis PU Kalsel, Arsyadi mengklaim bahwa megaproyek di Kintap-Sebamban tidak bermasalah karena konsultan pengawasnya adalah dari Asian Development Bank (ADB), maka hal itu tidak sepenuhnya betul. Benar kalau ADB adalah lembaga yang berdedikasi dan kapabel, namun itu belum bisa menjamin bahwa tidak akan ada oknum ADB yang "bermain" dalam proyek tersebut," cetusnya.
 Abidin menambahkan, dari hasil pengamatannya di lapangan terkait sejumlah megaproyek, memang mengandung sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada indikasi penyimpangan, pemborosan dan bisa ke arah merugikan negara.
 "Pertama, dalam hal review design atau perencanaan ulang yang jarak waktunya sangat berjauhan dengan terbitnya Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK). Idealnya, tenggat waktu antara SPMK dengan review design adalah tiga bulan. Nah, jika lebih lama dari itu, boleh jadi terjadi, lubang yang sebelumnya dalam desain awal diplot satu meter, kemudian berkembang menjadi dua atau tiga meter. Ini membuka peluang bagi membenggaknya anggaran daripada anggaran semula. Baik dengan adanya review design maupun untuk membayar konsultan pengawas," tuturnya.adi/mb05

 Hal tersebut menurutnya, akan lebih memprihatinkan kalau instansi PU Kalsel ternyata tidak memiliki field enginering atau data lapangan serta data visual yang akurat, mengenai volume kerusakan. 
 Sebagai contoh, kesepakatan kontrak salah satu proyek dengan sistem multiyears tersebut yang terjadi pada Juli 2008, ternyata pelaksanaan di lapangan baru dimulai sekitar Desember 2008. "Jika benar ini terjadi, maka boleh jadi terjadi membengkaknya anggaran proyek, karena dengan waktu yang banyak terbuang, justru membuat kondisi jalan semakin parah tingkat kerusakannya. Entah disengaja atau bagaimana, ini berpotensi memboroskan keuangan negara dan daerah atau bisa jadi merugikan negara," bebernya.
  Pengamat asal Banjarbaru ini mengatakan, kalaupun ada peningkatan anggaran proyek (addendum), mestinya tidak boleh lebih dari 10 persen dari nilai kontrak awal, sebagaimana diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003. "Nah, ada indikasi kalau addendum justru sudah lebih dari 10 persen, bahkan disinyalir kuat mencapai 20 persen dari nilai kontrak awal," ucapnya.
 Indikasi lain, lanjutnya, dari pengamatan langsung di lokasi proyek diduga bermasalah itu, test coredrill atau pengambilan sampel aspal untuk dites, semestinya diambil satu titik dalam jarak 50-100 meter. Namun, yang terjadi, dalam beberapa puluh kilometer, hanya terdapat beberapa titik untuk test coredrill itu. "Padahal, test coredrill adalah untuk mengetahui tingkat kualitas aspal itu sendiri. Idealnya, kadar aspal adalah lebih dari enam persen. Namun, jika pihak berwajib mau melakukan test coredrill sendiri dengan bantuan akademisi, saya yakin kadar aspal bisa di bawah enam persen. Silakan tes," imbuhnya.
 Abidin juga mengkritik pengerjaan proyek jalan di Asam Asam, di mana pengerjaan peching atau perkerasan pada tabukan bekas aspal yang rusak kurang sempurna. Ironisnya, meski kondisi peching masih labil, pelaksana proyek sudah melakukan over lay (pelapisan aspal/peningkatan). Akibatnya, jalan yang sudah diaspal baka tidak berumur panjang.
 "Contoh lain adalah proyek over lay di Jl A Yani Km 19 yang dikerjakan PT Nandya Karya sebuah perusahaan berskala nasional juga terkesan aneh. Belum setahun jalan itu diaspal, dilakukan lagi over lay. Padahal, masih banyak ruas jalan lain yang rusak parah, seperti jalan dari Jembatan Barito menuju Anjir menjelang perbatasan dengan Kalteng," paparnya seraya mengaku malu dengan Kalteng yang kondisi jalannya jauh lebih bagus. adi



No comments: