Tuesday, March 10, 2009

Oknum Karyawan BPD Bisa Tersangkut

BANJARMASIN - Kasus korupsi proyek sumur dangkal di Hulu Sungai Tengah (HST) memang melibatkan empat orang tersangka. Namun, Kejari Barabai dikabarkan bakal membuka kasus baru yang masih berkaitan dengan kasus sumur dangkal ini. Pasalnya, korupsi yang terjadi, juga diakibatkan kelalaian oknum karyawan BPD.
 Bahkan, Kejari Barabai, kabarnya sudah meminta keterangan kedua karyawan tersebut, meski baru sebatas diambil kesaksiannya untuk tersangka Ika (pemilik rekening yang memperoleh transfer dana proyek) serta Sug (Direktur CV Sapta Panca Karya), masing-masing Abdul Wahid (bertugas di BPD Barabai) dan Siti Nurliati, karyawan BPD Kalsel.
 Menurut sumber terpercaya di Kejari Barabai, ada kejanggalan dalam transfer dana proyek sumur dangkal milik Dinas Pertanian HST ini. Pasalnya, dalam kontrak proyek, pembayaran termin dana proyek semestinya dialirkan ke rekening CV SPK milik tersangka Sug. Namun, kenyataannya, dana proyek justru dimasukkan ke dalam rekening pribadi, Ika, anak tersangka San, yang melaksanakan kegiatan proyek di lapangan. San sendiri hingga kini masih buron.
 Pembayaran dana proyek via BPD tersebut, sebenarnya tidak lazim, karena dana tidak dibayar ke rekening resmi perusahaan (kontraktor), melainkan langsung ke rekening pribadi.
 Dilanjutkan sumber lagi, jika terjadi perubahan rekening, pihak BPD, semestinya mengantongi surat keterangan dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) bahwa telah dilakukan perubahan rekening untuk pembayaran proyek tersebut.
 Adapun mekanisme yang mesti dilakukan adalah, kontraktor mengajukan surat secara resmi tentang perubahan rekening untuk pembayaran dana proyek kepada satuan kerja pemberi proyek (Distan HST).
 Kemudian, pemberi proyek melakukan pemberitahuan resmi kepada KPN yang mencatat setiap arus keluar masuk dana rakyat (negara). Jika, KPN menyetujui, barulah KPN memberikan rekomendasi kepada BPD untuk mentransferkan ke rekening terbaru.
 Sayangnya, ujar sumber, mekanisme baku tersebut tidak dilalui dan karyawan BPD seolah-olah lalai melaksanakan mekanisme tersebut. Diduga, karyawan BPD tersebut sudah mengenal tersangka Sug dan Ika, sehingga dengan mudah mentransfer dana proyek non-prosedural tersebut. 
 Mata Banua sebenarnya sudah berupaya mengkonfirmasi masalah tersebut ke BPD Kalsel, melalui Humas BPD, Suhaili. Namun, beberapa kali Suhaili selalu berkilah bahwa pihaknya, khususnya pimpinan BPD Kalsel selalu sibuk rapat menyambut HUT BPD.
 "Maaf Pak, kita belum bisa memberikan keterangan resmi, karena pimpinan masih sibuk terus, berkaitan persiapan menjelang HUT BPD. Mungkin, tunggu beberapa hari lagi. Pasti Bapak kami kabari," ujar Suhaili via telepon, akhir pekan tadi.
 Sebagaimana diketahui, proyek sumur dangkal senilai Rp222 juta lebih yang berlangsung antara 1 November-15 Desember 2006 itu adalah diduga mark-up pada material proyek, mesin pompa, pekerjaan pengeboran hingga tak sesuainya kualitas pekerjaan dengan pedoman proyek. 
 Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai, juga menemukan kejanggalan pada fisik proyek, di mana kedalaman sumur air dangkal semestinya paling tidak 30 meter, namun di lapangan hanya dikerjakan 6-12 meter, sehingga mengurangi kualitas air tanah yang diperoleh. Kerugian diduga lebih dari Rp120 juta.
 Empat orang dijadikan tersangka, masing-masing Ika, Sug, San serta Ard (pejabat di Dinas Pertanian HST). San masih buron, sementara Ika dan Sug, masih ditahan dan berkasnya masih diselesaikan. Adapun Ard, berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Barabai untuk menunggu disidangkan. adi



No comments: