Wednesday, March 11, 2009

Ketua DPRD HSU Akui Pernah Beri Keterangan

BANJARMASIN - Mencuatnya dugaan penyimpangan dana untuk peningkatan SDM pimpinan dan anggota DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) tahun 2007 ternyata sudah ditindaklanjuti oleh aparat Polda Kalsel.
 Seperti biasa, jika kasus masih dalam tahap penyelidikan, pejabat di Dit Reskrim Polda Kalsel, khususnya Sat Tipikor bakal tutup mulut. Namun, indikasi bahwa penyelidikan sudah berjalan, telah diakui sendiri oleh Ketua DPRD HSU, Abdul Wahid, Selasa (10/3).
 "Memang ada dimintai keterangan," ujar Wahid singkat. Namun, komunikasi beberapa kali sempat terputus karena Wahid sepertinya tidak mendengar jelas pertanyaan dari Mata Banua. Ia beberapa kali menyebut "Halo", seolah-olah suara Mata Banua tidak jelas terdengar. Padahal, suara Wahid begitu jelas terdengar di handphone Mata Banua.
 Beberapa saat kemudian, Wahid seperti mendengar jelas maksud pertanyaan Mata Banua yang mengkonfirmasi kasus tersebut. "Susah saya ngomongnya kalau lewat telepon," paparnya. Kemudian, lagi-lagi Wahid seperti tidak mendengar lagi suara Mata Banua. Ia kembali berulang-ulang mengatakan "Halo".
 Meski demikian, Wahid beberapa waktu lalu pernah mengirim SMS kepada wartawan yang menjelaskan bahwa dirinya pernah dihubungi via telepon oleh anggota Polda Kalsel. 
 "Ulun padahakan sudah tidak masalah dan sudha ditindaklanjuti, sesuai aturan," ujarnya dalam SMS. Kemungkinan, Wahid menjelaskan kepada penyelidik dari Polda Kalsel bahwa kasus dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas untuk mengikuti diklat dan pelatihan unsur pimpinan dan anggota DPRD HSU itu sudah ditindaklanjuti dengan penjelasan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pengembalian dana ke kas daerah.
 Namun, Wahid dalam isi SMS-nya berharap agar wartawan tidak memuat masalah tersebut, dengan alasan masalah tersebut kental dengan muatan politis, sehubungan menjelang proses pemilihan cawabup HSU. "Ulun mengharapkan tidak dimuat karena ini ada muatan karena sekarang lagi proses cawabup HSU," tulisnya dalam SMS.
 Harapan Wahid dinilai sejumlah wartawan kurang beralasan, mengingat masalah proses pemilihan cawabup dengan masalah indikasi penyimpangan dana peningkatan SDM DPRD HSU, adalah masalah yang berbeda.
 Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi yang diduga dilakukan oknum pimpinan dan anggota DPRD HSU diinformasikan oleh LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB) ke Dit Reskrim Polda Kalsel.
 Rabu (11/2), Koordinator PSMB, Darmajaya mengakui kalau pihaknya sudah melayangkan surat berisi informasi tersebut ke pihak berwajib tersebut dengan surat bernomor: 12/LSM-PSMB/09 tertanggal 9 Januari 2009.
 Secara spesifik, pos peningkatan SDM itu dianggarkan untuk belanja kursus atau pelatihan atau sosialisasi atau bimbingan teknis dalam dan luar provinsi pada APBD perubahan HSU tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.266.000.000.
 Dalam fotokopi hasil pemeriksaan tersebut, terdapat sejumlah kejanggalan, seperti belanja kursus dan sejenisnya melebihi anggaran. Terdapat pembayaran biaya kontribusi belanja kursus dan sejenisnya luar provinsi sebesar Rp249 juta yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas luar daerah.
 Selain itu, lanjutnya, BPK juga menemukan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja kursus dan sejenisnya masih belum lengkap dan tidak dapat diyakini kewajarannya. Sebagai contoh, bentuk kwitansi pembayaran kontribusi diantaranya berupa kwitansi internal dan bentuk tandatangan dari ketua atau bendahara penyelenggara yang berbeda-beda.
 Atas kondisi tersebut, tambahnya, BPK kemudian melakukan perbandingan dengan daftar hadir pimpinan, anggota dan staf DPRD tahun 2007. Namun, sampai pemeriksaan tersebut berakhir, daftar yang diminta belum juga diserahkan.
 Pemeriksaan BPK kemudian dialihkan ke lembaga penyelenggara kursus dan sejenisnya. Pertama pada Lembaga Pro-Otda Institute, yang sesuai bukti pengeluaran tanggal 30 Oktober 2007 diketahui terdapat kegiatan Workshop Nasional Mekanisme Hak Interpelasi, Impeachment dan Hak Angket dalam Tata Cara Persidangan dan Protokoler DPRD tanggal 26 dan 27 Oktober 2007 di Hotel Aston Atrium Senen yang diikuti tujuh orang pimpinan dan anggota DPRD HSU. 
 Biaya kontribusi sebesar Rp31.500.000. Selain kontribusi tersebut juga ada biaya perjalanan dinas tujuh orang tersebut sebanyak Rp32.345.600. Hasil konfirmasi ke penyelenggara, bukti keikutsertaan ketujuh orang tersebut tidak ditemukan pada lembaga penyelenggara.
 Kemudian, sesuai bukti pengeluaran tangga 28 Desember 2007, terdapat kegiatan Lokakarya Nasional Susduk DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu 2009 tanggal 9-12 Desember 2007 diikuti 14 orang pimpinan dan anggota DPRD HSU dengan biaya kontribusi Rp63 juta. Kemudian, BPK mengkonfirmasi ke Badan Pelaksana Lokakarya Nasional (Bapelnas) sebagai penyelenggara kedua kegiatan tersebut. Hasilnya, 14 pimpinan dan anggota DPRD HSU dan tiga orang Sekretariat DPRD HSU itu tidak pernah mengikuti kedua kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara.
 Bahkan, ironisnya, kwitansi pembayaran kontribusi yang rata-rata berisi nama Ade Darmawan selaku penerima kontribusi, dari keterangan penyelenggara tidak pernah ditandatangani oleh Ade Darmawan selaku ketua badan pelaksana kegiatan. BPK pun berasumsi kalau sudah terjadi pengeluaran kegiatan fiktif. Menurut Darmajaya, BPK mensinyalir kerugian daerah akibat pengeluaran fiktif tersebut sebesar Rp592.156.800. adi
 



No comments: