Tuesday, March 3, 2009

Kepemilikan Lahan Perlu Ditelusuri

BANJARMASIN - Alas hak ratusan kepala keluarga (KK) warga trans di Sekapuk I, Wonorejo, Jombang, Sei Danau dan Satui Barat, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu (Tanbu) yang lahannya diduga "ditumpangi" PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK) perlu ditelusuri.
 Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Ibnu Sina, Rabu (25/2) tadi merasa ikut prihatin dengan kondisi yang terjadi. Menurutnya, masalah yang muncul semestinya, perlu dicermati oleh berbagai pihak, baik instansi yang mengurus masalah transmigrasi, maupun masalah perizinan usaha perkebunan kelapa sawit skala besar.
 "Masalah tersebut, perlu dicermati, terutama tentang asal mula peruntukan lahan yang dipermasalahkan tersebut. Jika awal-awalnya, lahan tersebut diperuntukkan bagi warga trans untuk bercocok tanam atau berkebun, maka semestinya, lahan tersebut tidak boleh "ditumpangi" oleh perusahaan tanpa ada kompensasi," paparnya.
 Hanya saja, Ibnu Sina yang komisinya membidangi pula masalah hukum tersebut, menyarankan agar warga juga perlu mencari alas hak mereka di atas lahan II yang dipermasalahkan tadi.
 Menurutnya, jika program penempatan warga trans di tahun 1995 itu memang program kerja Departemen Transmigrasi Pemukiman dan Perambah Hutan Kantor Transmigrasi Kotabaru, maka bisa jadi surat-surat kepemilikan lahan masih ada di Dinas Transmigrasi Kalsel, setelah era otonomi.
 Ditambahkan, ironis, jika warga trans yang sudah ditempatkan di kawasan tersebut, ternyata tidak diberikan sertifikat tanah oleh instansi terkait. Sebab, hal itu berarti sama saja mengirim orang tanpa ada kepastian nasib.
 Sebagaimana informasi dari LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel, melalui Irwansyah, beberapa waktu lalu, hingga sekarang, ratusan KK yang semestinya berhak atas lahan II, ternyata sertifikat hak miliknya belum juga diserahkan oleh instansi terkait yang menempatkan warga trans di lahan tersebut.
 "Kalau ternyata nanti, terbukti bahwa warga trans lebih berhak atas lahan II tersebut, maka perusahaan GMK mesti melakukan ganti rugi kepada warga," tandasnya.
 Selain itu, lanjutnya, ada juga cara lebih bijak, yakni perusahaan mengajak warga bekerja sama dengan sistem plasma. "Sistem plasma tentu akan lebih bijak, ketimbang perusahaan untung, namun warga sekitar tidak bisa berkembang, hanya mengharap hasil dari lahan yang cukup sempit (cuma pekarangan)," paparnya.
 Disinggung sinyalemen dari LSM bahwa sebagian lahan milik PT GMK melanggar kawasan lindung, terutama melanggar sempadan DAS Sungai Batulaki, Ibnu Sina dari PKS ini memandangnya dengan serius.
 "Bilamana memang ada bukti perusahaan melanggar kawasan lindung, apalagi membuka kebun di kawasan yang terlalu dekat dengan DAS, maka hal ini bisa dikatakan ilegal. Hal ini jika dibiarkan atau tidak berizin, maka bisa dikenakan konsekuensi hukum," tegasnya.
 Sebagaimana diketahui, ratusan KK warga transmigrasi Sekapuk I di Kecamatan Satui, Tanbu (sekarang) sejak 1996 (ketika masih bagian Kotabaru), diduga ditumpangi perusahaan besar kelapa sawit PT GMK.
  Prihatin
 Ketua LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel, Irwansyah, Senin (23/2) mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi warga trans yang sekian lama mencari keadilan, akibat lahan II usaha pertanian dan perkebunannya, digarap oleh PT GMK tanpa ada kompensasi.
 "Padahal, lahan II itu, diproyeksikan Departemen Transmigrasi sebagai lahan usaha warga trans, selain lahan pekarangan dan lahan I yang total per-KK memperoleh bagian 1,75 haktare, sejak 1995," tukas pria yang akrab disapa Iwan ini.
 Padahal, pada 28 Agustus 1996 dan 9 Januari 1999, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, Kantor Departemen Kabupaten Kotabaru pernah menegaskan bahwa lahan pekarangan, lahan I dan lahan II milik warga trans Sekapuk I, Satui, tidak bisa dikurangi untuk menambah lahan PT GMK. adi



No comments: