Tuesday, March 3, 2009

Empat Saksi Kodeco Diperiksa

BANJARMASIN - Pasca ditolaknya perlawanan kuasa hukum terdakwa H Amir oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, sidang perkara illegal mining di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin kembali berlanjut dengan mendengarkan keterangan empat saksi dari PT Kodeco Timber, Kamis (26/2).
 Majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH, mendengarkan keterangan masing-masing, Andi Sahrudin (Direktur Operasional Kodeco), H Johan (Kabag Perkebunan Kodeco), Daulat Thalib (Kabag HTI Kodeco) dan Ahmadi (salah satu kepala seksi di Kodeco). Keempatnya dihadirkan oleh JPU yang dikoordinir Pratikto SH.
 Para saksi dari Kodeco ini sama-sama mengakui kalau perusahaan milik H Amir, yakni PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) melakukan penambangan di kawasan milik Kodeco di Desa Serongga, Kotabaru.
 Daulat Thalib membeberkan kalau lahan yang ditambang tersebut sebenarnya adalah kawasan HTI yang hak pengusahaannya masih berada pada Kodeco.
 Sidang yang kali itu disaksikan cukup banyak pendukung dari H Amir itu, berlangsung "dingin" atau biasa-biasa saja, karena para saksi kebanyakan menjawab "tidak tahu" ketika ditanya majelis hakim.
  Dakwaan JPU Kabur
 Sementara itu, kuasa hukum H Amir, Jonky SH mengatakan, sejak awal, dakwaan yang disampaikan oleh JPU sudah kabur dan kurang jelas.
 "Saya masih menganggap bahwa dakwaan JPU sebelumnya adalah kabur dan tidak jelas. Bahkan, keterangan saksi mengenai titik koordinat kawasan Kodeco, itu bukan di Desa Serongga, di mana BCMP menambang," tukasnya.
 Jonky juga mempertanyakan kenapa tidak disinggung mengenai Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalsel seluas 1.839.494 hektar yang justru menjadi akar masalah dalam perkara tersebut, melainkan hanya disinggung sedikit masalah Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI.
 Dalam dakwaan, dari kuasa pertambangan yang dipegang terdakwa itu, terdapat kuasa pertambangan PT BCMP yang terletak pada kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999.
 Selain itu, dalam kawasan hutan yang ditetapkan Kepmenhut tersebut, ada seluas 13.090 Ha sebagai kawasan HTI yang hak pengusahaannya di bawah PT Kodeco Timber berdasar Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998.
 Hanya saja, terdakwa didakwa tetap melakukan penambangan di lokasi HTI milik Kodeco tanpa izin pinjam pakai dari Menhut. Akibatnya, areal seluas 482,278 Ha yang notabene masuk kawasan HTI ditambang dan terdakwa mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 metrik ton (MT) atau memperoleh uang Rp34.265.000.000.
 Dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. adi



No comments: