Tuesday, March 3, 2009

Dugaan Langgar Sempadan DAS Perlu Ditelisik

BANJARMASIN - PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK) selain diduga "tumpangi" lahan II milik warga trans Sekapuk I, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu, juga melanggar Keppres 32 Tahun 1990 terkait garis sempadan DAS Sungai Batulaki.
 Selasa (24/2), Ketua LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel, Irwansyah mengemukakan, pihaknya turut prihatin atas nasib 100-an KK warga trans Sekapuk I, dan diduga juga menimpa warga Wonorejo, Jombang, Sei Danau dan Satui Barat.
 "Betapa tidak, pada tahun 1995, warga trans sudah diserahkan lahan oleh Departemen Transmigrasi Pemukiman Perambah Hutan Kantor Departemen Kotabaru untuk mendiami lokasi yang cukup refresentatif untuk perkebunan. Namun, beberapa waktu kemudian, lahan II mereka yang khusus untuk usaha perkebunan mereka "ditumpangi" PT GMK, tanpa ada kompensasi, atau kerja sama sistem plasma," ungkapnya.
 Belakangan, lanjutnya, pihaknya menemukan adanya kejanggalan pengelolaan kebun kelapa sawit perusahaan tersebut, di mana banyak bagian kebun yang hanya berjarak 20 sampai 30 meter dari tepi Sungai Batulaki yang cukup besar.
 "Padahal, sesuai Keppres 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, area terlarang untuk usaha perkebunan yang berbatasan dengan sungai besar, harus berjarak 100 meter dari tepi sungai. Ini dimaksudkan untuk memelihara kelestarian DAS," ujarnya.
 Pria yang akrab disapa Iwan ini berharap agar ada perhatian dari Dinas Transmigrasi Kalsel terkait permasalahan warga trans yang merasa dirugikan atas masuknya area kebun PT GMK ke lahan milik warga itu.
 Selain itu, pihak terkait supaya turun langsung mengecek ke lapangan, perihal dugaan pelanggaran kawasan lindung dan DAS Sungai Batulaki, sebab hal itu tidak memenuhi standar amdal.
 Sementara itu, salah satu pejabat Dinas Transmigrasi Kalsel, Sri mengakui kalau ada salah satu stafnya yang pernah menangani permasalahan antara warga Sekapuk I dengan PT GMK tersebut. "Saya belum bisa berkomentar, karena masih harus mengecek ke staf saya itu dulu. Berkas-berkasnya masih perlu dicari lagi, karena ini kasus lama. Kebetulan juga saya akan dinas ke Jakarta. Mungkin Senin depan, ketemu lagi," ujar pejabat itu via handphone.
  Perhatian pihak terkait Sementara itu, anggota DPRD Kalsel dari daerah pemilihan Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kotabaru, Djumadri Masrun mengatakan, permasalahan yang melibatkan ratusan KK tersebut memang perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak terkait.
 "Saya berharap, Dinas Transmigrasi Kalsel supaya turun ke lepangan menyelidiki masalah ini. Jangan sampai, masalah ini tidak tertangani, karena bisa saja berpotensi menjadi masalah sosial. Coba diupayakan win-win solution, sehingga jangan sampai masyarakat trans yang diduga memiliki hak terus dikalahkan. Di satu sisi, kita tentu juga berharap agar PT GMK bisa berbagi, namun jangan sampai juga menghambat investasi," cetus politisi Partai Amanat Nasional ini.
 Disinggung dugaan pelanggaran kawasan DAS Sungai Batulaki, Satui, Djumadri yang juga tokoh pengurus berbagai cabang olahraga ini meminta pihak terkait, seperti Bapedalda Kalsel agar menelisik dugaan tersebut. "Jika memang melanggar ketentuan, perlu dilakukan teguran agar dilakukan perbaikan," paparnya.
 PT GMK, perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, yang dituding mencaplok lahan transmigrasi sejumlah desa di Satui ternyata juga pernah bermasalah dengan warga.
  Permasalahan tersebut diduga terjadi sekitar tahun 1999/2000. Namun hingga saat ini Dinas Transmigrasi mengira permasalahan tersebut telah selesai dan tidak ada kabarnya lagi hingga akhirnya LSM LKP3M melaporkan kepada Dinas Transmigrasi.
  Untuk tindakan lebih lanjutnya, Dinas Transmigrasi akan melakukan pengecekan dilapangan sesuai informasi yang didapatkan guna menyusun langkah lebih lanjut, terang Iwan.
 Sebelumnya, Antono, Humas PT GMK mengatakan kalau pihaknya dalam mengelola kebun sawit sudah sesuai dengan HGU yang dikeluarkan pemerintah. adi



No comments: