Thursday, March 5, 2009

BCMP Tidak Menambang Di Lahan Kodeco

BANJARMASIN - Agenda sidang lanjutan perkara illegal mining, yang mendudukkan Presiden Direktur PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) H Amir H Nasrudin sebagai terdakwa kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Rabu (4/3). 
 Kali ini, sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Suryanto Daulay SH mendengarkan keterangan enam orang saksi, masing-masing Robinson Sinaga, PT OBP Albert J Manurung (keduanya petinggi PT Oktasan Borneo Persada, operator alat berat Tobias, pengawas lapangan PT BCK Ahmad Made, warga sekitar tambang Serongga Kotabaru, Suni alias Kai Karim serta General Manager PT Kharisma Energi Borneo, Jurni Heriyanto.
 Hampir semua saksi mengatakan kalau lahan yang ditambang BCMP, adalah terletak di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru. Sementara lokasi yang diindikasikan ada dikuasai Kodeco, berada di Desa Cantung, Kecamatan Kelumpang Hulu.
 Robinson dalam sidang itu menjawab sejumlah pertanyaan hakim, diantaranya membenarkan bahwa antara perusahaan tempatnya bekerja ada kerja sama dengan BCMP, yakni BCMP sebagai pemilik Kuasa Pertambangan (KP) sementara PT Oktasan sebagai pekerja pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) dari BCMP. Hal yang sama juga dikemukakan Albert.
 "Kita bekerja berdasar SPK dari BCMP. Sebagai supplier batubara, sebagian batubara ada yang dijual kami dan sebagian lagi dijual BCMP. Memang, ada informasi kalau lahan yang kami garap adalah milik PT Kodeco Timber. Namun, sepengetahuan saya, lahan yang kami tambang adalah milik PT BCMP, sebab sudah ada pula rekomendasi dari Distamben (Kotabaru) yang membolehkan kami bekerja di sana," tukasnya.
 Menurutnya, ketika mulai bekerja sekitar beberapa tahun lalu, lahan tersebut tidak terdapat pohon yang besar, karena hanya berupa semak belukar. Selama menambang di lahan seluas 300 hektar, rata-rata batubara yang digali mencapai 3.000 MT setiap harinya. "Dari informasi, batubara itu ada dijual ke Suralaya di Pulau Jawa," lanjutnya.
 Albert juga mengatakan kalau BCMP sudah memberi ganti rugi lahan kepada masyarakat pemilik asal lahan. Adapun masalah ganti rugi ke Kodeco, diakuinya ia kurang mengetahuinya. 
  Sementara Ahmad Made, pengawas lapangan pit 2 PT BCK seluas 10 hektar, salah satu pemegang SPK BCMP mengatakan, sepengetahuannya, lahan yang ditambang awalnya milik masyarakat dengan dibuktikan sejumlah segel yang dimiliki masyarakat. "Ketika kami mulai bekerja, di atas lahan cuma ada semak belukar, tidak ada pohon-pohon. Letak lokasi di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir," tandasnya.
  Bukan milik Kodeco
 Ketika sampai pada pertanyaan dari Jongky SH dari Kantor Pengacara OC Kaligis, kuasa hukum H Amir, pengunjung sidang yang kebanyakan adalah karyawan BCMP, bertepuk tangan. Pasalnya, Kai Karim menjawab dengan lugu. Menurut Kai Karim, ia memiliki lahan yang dikerjasamakan dengan BCMP. "Hasilnya, cukup untuk makanlah," ujarnya.
 Menurutnya, lahan itu bukan milik Kodeco. "Sepengetahuan saya, lahan Kodeco itu adanya di Desa Cantung, Kecamatan Kelumpang Hulu. Di lahan saya ini dulu tidak ada tanaman atau pohon," katanya.
 Hanya saja, dalam BAP yang dikeluarkan penyidik Polda Kalsel, Kai Karim membuat pernyataan bahwa dirinya ketika memulai penambangan, merobohkan pohon-pohon, kemudian mengupas tanah dan menimbunnya di sekitar mulut lubang tambang, lalu membawa batubaranya ke pelabuhan.
 "Hakim yang mulia, tolong dicatat, mengenai pernyataan saksi di BAP, ternyata tidak sesuai dengan keterangan saksi di persidangan. Sebab, ketika kita tanya bagaimana proses penambangan, saksi (Kai Karim) tidak banyak mengetahui. Sementara di keterangan dalam BAP, keterangannya terperinci bagaikan seorang yang berpendidikan," papar Jongky.
 Suryanto Daulay menutup sidang untuk kemudian menjadwalkan kembali, sidang dilanjutkan pada Rabu (11/3) depan. adi/mb05

BAP Mengandung Kejanggalan
 USAI sidang, H Amir dengan sumringah mengatakan, dari keterangan enam saksi, tak ada yang menegaskan bahwa lahan yang ditambangnya berdasarkan KP yang dikeluarkan Bupati Kotabaru, masuk dalam kawasan milik Kodeco.
 "Sebab, lokasi yang diklaim milik Kodeco itu sebenarnya letaknya bukan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, melainkan di Desa Cantung, Kecamatan Kelumpang Hulu. Ketika menambang pun, lahan tersebut tidak ada pohon, melainkan cuma semak belukar. Lahan itu sudah lama digarap masyarakat sampai ada segelnya bahkan PBB-nya. Dan itu, sudah kami bebaskan dengan membayar ganti rugi atau kerja sama," cetusnya.
 H Amir pun menambahkan bahwa dirinya telah dizalimi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pihak yang sudah melakukan penahanan badan atas dirinya. 
 "Saya tidak bersalah, semua perizinan sudah dilakukan secara prosedural seperti pengumuman oleh gubernur, bupati, camat bahkan kades bahwa sebelum ditambang, apakah ada pihak yang keberatan. Nyatanyan, tidak ada yang kebaratan. Dan lahan itu bukan kawasan hutan. Ini sudah ditegaskan sendiri oleh pihak Dishut Kotabru, melalui pernyataan pejabat, diantaranya, Fatanur Kepala Tata Usaha Dishut Kotabaru, Haris, staf TU dan Sukma Muliyadi, Tata Guna Perkebunan, di mana lahan yang kami tambang berdasar hasil plot, termasuk kawasan Area Penggunanaa Lain (APL)," tuturnya.
 Hanya saja, lanjut H Amir, keterangan pejabat Dishut Kotabaru ini ketika sudah diserahkan penyidik ke JPU, ternyata ditiadakan. "Padahal, keterangan saksi ahli ini sangat penting, karena menegaskan status lahan yang kami tambang termasuk APL, bukan kawasan hutan atau milik Kodeco," imbuhnya.  
 Ditambahkan Jonky SH, jika lahan asal milik warga sudah diberi ganti-rugi, maka BCMP sudah sah melakukan penambangan, ini sesuai dengan UU Pertambangan. "Faktanya, lahan yang ditambang BCMP bukan masuk kawasan hutan apalagi milik Kodeco, itu faktanya," cetusnya.
 BAP para saksi juga terkesan dipaksakan oleh penyidik agar mengarah untuk menyalahkan H Amir. "Masa keterangan dua saksi bisa sama persis, baik isi kalimat maupun tanda bacanya, baik titik maupun koma. Lihat saja, keterangan saksi 
 Sementara Purnomo Amin SH, salah satu anggota majelis hakim mengatakan, jika ada keterangan satu saksi yang berbeda antara keterangannya di depan persidangan dibanding keterangannya di dalam BAP, maka hakim cenderung memakai keterangan di depan sidang.
 "Sebab, keterangan di depan persidangan, menurut kita lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena saksi sebelum memberi keterangan sudah bersumpah dengan nama Tuhan. Berbeda keterangan di depan penyidik, saksi tidak bersumpah," ucapnya. adi



No comments: