Saturday, March 7, 2009

Banding Terdakwa Korupsi SA Ditolak?

BANJARMASIN - Beredar kabar di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dan Kejati Kalsel jika memori banding tiga terdakwa
kasus dugaan korupsi Sentra Antasari (SA), masing-masing Widagdo, Edwan Nizar (Eed) dan Midpai Yabani, ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.
 Hanya saja, kabar tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya, sebab belum ada keterangan resmi dari PT Banjarmasin, PN Banjarmasin, Kejati Kalsel maupun dari kuasa hukum masing-masing terdakwa.
 Kabar tersebut menyebutkan kalau banding Direktur PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Widagdo, mantan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar SA (P3SA) Eed serta mantan Walikota Banjarmasin Midpai, ditolak PT Banjarmasin. Bahkan, yang lebih mengejutkan, kabar menyebutkan kalau masa hukuman Midpai justru ditingkatkan sehingga menjadi empat tahun dari sebelumnya keputusan PN Banjarmasin, dua tahun penjara.
 "Kalau isu yang saya dapatkan begini, banding dari pihak Midpai, ditolak dan hukumannya ditambah dua tahun, sehingga menjadi empat tahun. Namun, kabar ini tidak bisa dipastikan kebenarannya," terang Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Johansyah SH, Jumat (6/3).
 Sementara itu, kuasa hukum Widagdo, Akhmad Busirie SH mengatakan, dirinya belum mendengar kabar tersebut. "Biasanya, salinan putusan banding, diserahkan ke terdakwa. Namun, hingga saat ini, Pak Widagdo belum memperoleh salinan putusan tersebut," ucapnya.
 Dikatakan, dirinya belum bisa memberikan komentar banyak, sebab belum melihat secara langsung bagaimana bunyi putusan hakim PT Banjarmasin, apakah memori banding kita ditolak seluruhnya, ataukah sebagian saja atau bagaimana.
 "Namun, jika kemungkinan terburuk bahwa banding kami ditolak, maka tentunya kami akan tetap melakukan upaya hukum, yakni kasasi ke Mahkamah Agung (MA), tegasnya.
 Senada, Masdari Tasmin SH MHum, kuasa hukum Eed mengaku belum mendengar adanya isu kalau banding kliennya ditolak PT Banjarmasin. "Belum mendengar kabar tentang itu. Biasanya, jika sudah keluar putusannya, maka salinan putusan akan disampaikan kepada kita. Namun, sampai sekarang, klien kita belum mendapat salinan putusan tersebut. Tetapi, jika memang benar ditolak kita akan kasasi ke MA," tandasnya.
  Terbukti bersalah
 Sebagaimana diketahui, pada 18 Desember 2008 lalu, dalam amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim, Setyaningsih SH, Widagdo dinilai hakim terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer.
 Menurut hakim, terdakwa terbukti meraih keuntungan secara tidak sah yang berakibat kerugian negara hingga Rp6.332.361.516. Akibatnya, terdakwa, selain mesti menjalani hukuman enam tahun penjara, dibebani mengganti kerugian negara sebesar Rp6.332.361.516 atau menjalani hukuman tambahan empat tahun jika mangkir dari memberi ganti rugi. Tak hanya itu, terdakwa juga didenda sebesar Rp200 juta atau tiga bulan kurungan.
 Vonis majelis hakim ini sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tri Sujoko SH dan kawan-kawan yang menuntut 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta serta mengganti kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp32 miliar lebih.
 Pada 11 Desember 2008, Midpai divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta, karena dinilai hakim telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menguntungkan orang lain yang berakibat kerugian negara.
 Terdakwa lainnya, Edwan Nizar, divonis enam tahun penjara, denda Rp300 juta dan diwajibkan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp1.072.473.710.
 Ganti kerugian Rp1 miliar lebih itu, menurut hakim mesti dibayar Eed, satu bulan setelah keputusan hukum berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta benda Eed harus disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara tersebut.
 Korupsi SA terjadi akibat penggelembungan jumlah dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan, sehingga negara diduga merugi mencapai Rp31 miliar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 miliar dan kewajiban lain Rp6,6 miliar, kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 miliar dan lain-lain. adi



No comments: