Saturday, February 7, 2009

Tiga Tahun Baru Terungkap

BANJARMASIN - H Amir H Nasruddin, Presiden Direktur (Presdir) PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) Kamis (5/2) kemarin, menghadapi sidang perdana kasus penambangan secara ilegal. Di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, terungkap dalam dakwaan, kalau tindakan melawan hukum terdakwa didakwa sudah terjadi sejak 2005 sampai tahun 2008.
 Pada memori dakwaan yang dibacakan ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pratikto SH didampingi Sandy Rosady SH, Thailani SH, Johanes SH dan lain-lain itu, terdakwa dianggap sejak 2005 sampai 2008, bertempat di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan.
 Hal itu kontan saja membuat sejumlah pihak bertanya-tanya, ada apa selama tiga tahun terakhir, sehingga perbuatan terdakwa baru saja terungkap, pada Oktober 2008 sejak jabatan Kapolda Kalsel dipegang Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. 
 Lalu, kenapa pada kepemimpinan perwira tinggi semacam Bambang Hendarso Danuri, kemudian Basyir Achmad Barmawi, Sudibyo hingga Halba R Nugroho, perbuatan H Amir tidak terungkap ke permukaan? Belum ada jawaban yang sahih terkait pertanyaan sejumlah pihak ini.
 Yang jelas, H Amir sejak 4 September 1998 mengajukan permohonan kuasa pertambangan kepada Direktur Jendral Pertambangan Umum. Atas permohonan tersebut, Direktur Jendral Pertambangan Umum mengeluarkan SK No 216 K/23.01/DJP/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 7.630 Ha kepada PT BCMP dengan penjelasan mesti memenuhi kewajiban-kewajiban serta peraturan perundang-undangan.
 Kemudian, berturut-turut, terdakwa memperoleh sejumlah surat dari pejabat setelah terdakwa mengajukan permohonan, antara lain SK Bupati Kotabaru No 216 K/23.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 7.430 Ha, SK No 216 K/23.01/DJP/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Eksplorasi seluas 7.430 Ha.
 Selanjutnya, ada juga SK No 545/62.I/KP/D.PE tanggal 27 Juni 2005 tentang Relokasi Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 199 Ha, lalu SK No 545/79.I.a/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 300 Ha, SK No 545/79.A/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 288,8 Ha, dilanjutkan SK lainnya hingga berjumlah enam SK dari Bupati Kotabaru.
 Bahwa dari kuasa pertambangan yang dipegang terdakwa itu, terdapat kuasa pertambangan PT BCMP yang terletak pada kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalsel seluas 1.839.494 Ha.
 Selain itu, dalam kawasan hutan yang ditetapkan Kepmenhut tersebut, ada seluas 13.090 Ha sebagai kawasan HTI yang hak pengusahaannya di bawah PT Kodeco Timber berdasar Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI. Dari luasan itu, pada lokasi di wilayah Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru terdapat kawasan yang seluas 1.000 Ha yang ditanami pohon karet dan pohon sungkai, yang diklaim Kodeco sebagai Kompartemen E.
 Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian dan didengarkan secara seksama oleh terdakwa dan kuasa hukumnya, OC Kaligis dan rekan itu, JPU mendakwa lagi bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui kawasan yang ditambangnya masuk kawasan HTI milik Kodeco.
 Hal itu terbukti dengan surat terdakwa pada 2 Juni 2004 kepada Kodeco yang isinya meminta persetujuan kepada Kodeco untuk menambang kawasan HTI. Kodeco membalas surat pada 10 September 2004 yang isinya menolak.
 Upaya yang sama kembali dilakukan terdakwa, namun Kodeco dalam suratnya tanggal 9 Maret 2005 membalas dengan isinya menyetujui sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
 Hanya saja, terdakwa didakwa tetap melakukan penambangan di lokasi HTI milik Kodeco tanpa izin pinjam pakai dari Menhut. Akibatnya, areal seluas 482,278 Ha yang notabene masuk kawasan HTI ditambang dan terdakwa mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 metrik ton (MT) atau memperoleh uang Rp34.265.000.000.
 Dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Menariknya, dalam sidang perdana yang dipimpin majelis hakim
Surianto Daulay SH, Purnomo Amin Cahyo SH dan Didik J SH ini, kuasa hukum H Amir, langsung melakukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU.
 OC Kaligis yang didampingi dua stafnya, Aga Khan SH dan Narisqa SH menganggap dakwaan JPU tidak berdasar, mengingat tindakan yang dilakukan kliennya adalah sudah sesuai ketentuan yang berlaku alias sudah prosedural, dibuktikannya dengan sejumlah perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pertambangan, termasuk sejumlah SK dari Bupati Kotabaru.
 Menurutnya, kliennya semestinya tidak menjadi terdakwa karena tidak ada kesalahan yang dilakukan apalagi sampai melawan hukum sebagaimana dakwaan JPU.
 OC Kaligis menambahkan, dalam pemanfaatan tata ruang kewilayahan, semestinya disandarkan pada hak otonomi Pemkab Kotabaru yang lebih berhak mengatur tata ruang tersebut. Selain itu, sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (2) UU No 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Tata Ruang, pemanfaatan tata ruang sebelum pemetaan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut sesuai prosedur maka kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
 Juga dalam tambahan lembaran negara peraturan tersebut bernomor 4725, ada masa transisi selama tiga tahun sejak UU itu terbit, maka pihak manapun tidak dapat melakukan penertiban secara paksa. Penertiban dapat dilaksanakan bilamana masa transisi berakhir, Oktober 2010. adi 



No comments: