Tuesday, February 10, 2009

Tambang Jangan Dikelola Swasta


BANJARMASIN - Ada fenomena menarik, mengingat wilayah Indonesia khususnya Kalsel kaya akan sumber daya alam seperti hutan dan bahan tambang. Namun, 30 tahun lebih ini, masyarakat Kalsel masih belum sejahtera sepenuhnya, meski hutan sudah hampir habis, dan bukit-bukit sudah dipangkas.
 Seorang tokoh Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) asal Banjarbaru, Suwanto dalam rilisnya mengatakan, sebaran batubara di Kalsel, berada di Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala), Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Tabalong.
 Ia mengutip dari paparan Deden Koswara SH MH, cadangan batubara yang terukur mencapai 2,428 miliar ton dan yang terindikasi (belum pasti) mencapai 4,101 miliar ton, sehingga total 6,529 miliar ton.
 Produksi batubara pada tahun 2004 misalnya, adalah sebanyak 49.165.705,56 ton, lebih tinggi dibanding tahun 2003 yang mencapai 45.959.493,51 ton.
 Namun, lanjutnya, penambangan ilegal juga ternyata menyumbang produksi yang banyak, karena mencapai 10 juta metrik ton, belum termasuk hasil yang diproduksi Puskopol dan Puskopad sebelumnya. Sehingga rata-rata produksi batubara setahunnya mencapai 50-60 juta ton.
 Harga batubara di pasar internasional diperkirakan 48 US dollar hingga 49 US dollar, sedangkan di pasar nasional kurang lebih Rp300 ribu per ton. Jika dikalikan jumlah produksi 60 juta ton setahun, maka setidaknya ada sekitar Rp16 triliun yang masuk ke Kalsel setiap tahunnya.
 Hanya saja, tambahnya, bagaimana kontribusi batubara terhadap Kalsel ternyata tidak banyak mengangkat kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk peningkatan PAD.
 Menurutnya, hal itu dibuktikan masih banyaknya penduduk miskin di Kalsel, di mana dari total 3,3 juta penduduk, 31 persennya, atau sekitar 983.792 jiwa, masuk kategori miskin.
 PAD Kalsel pada 2006 juga hanya sekitar Rp582 miliar, demikian juga PAD Banjarmasin pada tahun 2005, juga cuma Rp39 miliar. Dana itu tentu saja belum cukup untuk mensejahterakan masyarakat.
 Kenapa begitu? Menurutnya, batubara yang sejatinya adalah milik bersama, justru dikelola oleh swasta, baik nasional maupun asing. Dalam kasus batubara, pemerintah ternyata tidak bertindak selaku pengayom, pelindung dan pelayan rakyat, melainkan sebagai pelayan kepentingan pemodal.
 Suwanto mengatakan, dalam pandangan Islam, batubara merupakan jenis barang yang dikategorikan milik umum. "Seorang sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, Abyad pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, karena tambang garam tersebut bagaikan air mengalir hasilnya. Kemudian Rasulullah bersabda agar menarik kembali tambang itu dari Abyad untuk kemudian dikelola oleh negara Islam pimpinan Rasul. Hadits ini dikutip dari Imam At Tirmidzi," ujarnya.
 Oleh karenanya, tambang yang jumlahnya sangat besar baik yang nampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah seperti
garam, batubara, dan sebagainya ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, 
timah dan sejenisnya adalah milik umum. "Bahan itu, baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, semuanya adalah tambang yang termasuk dalam
pengertian hadits tersebut," ungkapnya.
 Ditambahkannya, seorang ulama, Ibnu Qudamah dalam bukunya "Al-Mughni" menyatakan, barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan
tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), minyak, intan dan lain-lain, tidak boleh
dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka.
 "Dikarenakan batubara adalah milik rakyat yang pengurusan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara, maka hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat, baik berupa barang tambang itu sendiri, maupun dalam bentuk lain seperti penyediaan dan pembiayaan pendidikan dan kesehatan secara gratis atau murah, atau
sarana dan prasarana umum lainnya," paparnya.
 Dikarenakan batubara adalah milik rakyat, maka haram menyerahkan batubara tersebut kepada swasta (nasional maupun asing), sehingga harus dikelola oleh pemerintah negara untuk dijadikan alat memakmurkan rakyat.
 Suwanto kemudian mengutip Qur'an Surah Al A'raf ayat (7) yang berbunyi, "Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". adi



5 comments:

rezaldo said...

yah..itu semua sih tergantung kepada pemerintah aja bagaimana baiknya... kita sig nggak bisa berbuat apa2 kecuali nulis di blog hehehe

TPA Darul Aman said...

aww. saya setuju dengan postingan ini. sudah saatnya pengelolaan tambang batubara diatur dgn syariat islam

pondok24 said...

# rezaldo :
kalo menurut saya, kita harus (baca wajib)mengingatkan pemerintah kalo pemerintah tdk mengatur dengan aturan yg bersumber dr alqur'an/hadits. Dalam hal pengelolaan tambang batubara, saat ini pemerintah justru menggunakan UU SDA (sumber daya alam) yang lebih memihak pada swasta/asing. apa kita tetap mau ngikutin apa maunya pemerintah? kalo saya tidak. kita punya kewajiban untuk muhasabah/koreksi pemerintah

Adi Permana bin H Ali Basrah bin Barihun bin Taib bin Katar said...

Betul sekali Pondok24. Bahkan, seutama-utama jihad, adalah jihad menyampakan yang hak/kebenaran di depan penguasa/pemerintah, kemudian ia dihukum mati oleh penguasa yang ingkar akan kebenaran itu.......

Anonymous said...

menurut aku siapapun yg kelola g masalah yg ptg jurdil mau membangun dan membantu masykt sekitar, klo pemerintahnya byk yg korup percuma aja dnk...enak didia g enak dikita...