Tuesday, February 24, 2009

PN Barabai Menangkan Kajari

BANJARMASIN - Pada putusannya, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Barabai, Ari Wahyu Irawan SH memutuskan mensahkan penahanan dan penetapan pemohon praperadilan, Sug sebagai tersangka oleh termohon Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barabai, Senin (23/2).
 Dalam putusannya, termohon dinilai sudah melaksanakan ketentuan pasal 21, 24 dan 29 KUHAP dengan benar dan sah, mengingat Sug yang adalah Direktur CV Sapta Panca Karya (SPK), perusahaan pelaksana kegiatan proyek sumur dangkal di HST, sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka maupun ditahan.
 Arif Rahman SH, ketua tim termohon Kajari Barabai kemarin juga mengatakan gembira dengan hasil keputusan hakim. Menurutnya, pihaknya sebelumnya sudah berupaya menerapkan hukum KUHAP tentang penahanan tersangka dengan baik dan benar.
 "Kita memiliki keyakinan serta bukti-bukti kalau tersangka Sug, memiliki keterkaitan dengan tersangka lain, seperti kuasa Direktur CV SPK, Ika maupun tersangka lainnya," tukasnya.
 Menurutnya, pihaknya menduga keras kalau Ika memakai atau meminjam CV SPK sepengetahuan Sug. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencairan dana proyek ke rekening Ika oleh BPD.
 "Dalam aliran dana proyek, dana proyek dibayar oleh BPD ke rekening pribadi Ika, padahal, pembayaran semestinya dilakukan ke rekening CV SPK. Ada indikasi kalau pihak di BPD sudah mengetahui adanya hubungan antara Sug dengan Ika, sehingga pembayaran bisa dilakukan meski ke rekening pribadi Ika," paparnya.
 Seyogyianya, dalam pembayaran dana proyek, mesti tetap dilakukan ke rekening CV SPK. Kalaupun terjadi perubahan, maka mesti melalui mekanisme, yakni kontraktor mesti mengajukan perubahan ke satuan kerja pemberi proyek yang akan meneruskan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN). Barulah KPN memberikan rekomendasi ke bank pembayar.
 Hal itulah yang membuat kejaksaan memiliki keyakinan ada keterkaitan antara tersangka Sug dengan Ika, maupun dengan San yang masih buron.
 "Untuk tersangka San kita duga berada di Pulau Jawa. Kita upayakan terus pencarian tersangka. Kita sudah memiliki indikasi di mana posisi tersangka ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi, tersangka bisa kita tangkap," harapnya.
  Tidak sah
 Sebelumnya, Rusmadi SH dari Kantor Pengacara H Sabri Noor Herman SH MH, bertindak atas nama Sug menilai penahanan terhadap kliennya oleh Kejari Barabai adalah tidak sah, melanggar pasal 21 KUHAP.
 Ditambahkan, alasan termohon melakukan penahanan bukan bersandar pada bukti konkrit, apalagi terbukti dari hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim, kalau tandatangan kliennya sudah dipalsukan, begitu juga cap stempel perusahaan kleinnya, CV SPK Banjarbaru.
 Adapun modus penyimpangan proyek senilai Rp222 juta lebih yang berlangsung antara 1 November-15 Desember 2006 itu adalah diduga mark-up pada material proyek, mesin pompa, pekerjaan pengeboran hingga tak sesuainya kualitas pekerjaan dengan pedoman proyek. 
 Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai, juga menemukan kejanggalan pada fisik proyek, di mana kedalaman sumur air dangkal semestinya paling tidak 30 meter, namun di lapangan hanya dikerjakan 6-12 meter, sehingga mengurangi kualitas air tanah yang diperoleh. Kerugian diduga lebih dari Rp120 juta. adi



1 comment:

Said said...

hahaha kenapa bisa