Tuesday, February 3, 2009

Penanganan Kasus Sapi Tak Jelas


BANJARMASIN - Meski H Tab, pejabat di Dinas Peternakan (Disnak) Kalsel sudah mengakui sudah pernah memberikan keterangan kepada Sat Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel, Agustus 2007 lalu, namun sampai sekarang kasus tersebut tak jelas ujungnya.
 Padahal, kasus tersebut menurut informasi pernah mengundang debat sengit di Komisi I dan II DPRD Kalsel. Bahkan, kedua komisi memberikan lampu hijau bagi polisi untuk menyelidiki kejanggalan lelang proyek yang bernilai Rp9,1 miliar itu.
 Senin (2/2), mantan Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Wahyu Adi dan mantan Kasat Tipikor Polda Kalsel AKBP Suci Hartari yang coba dikonfirmasi dan dihubungi beberapa kali via telepon, kebetulan handphone keduanya selalu terdengar nada tidak aktif dan sibuk.
 Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin mengaku tidak pernah mendapat limpahan kasus tersebut. "Saya tidak tahu ada kasus ini. Coba kamu konfirmasi ke Kasat Tipikor (AKBP Slamet)," ujarnya.
 Sayangnya, AKBP Slamet dihubungi ke 08129286XXX meski aktif tidak juga mengangkat handphone-nya. Begitu pun ketika di SMS dengan makasud ada respon juga tak memberikan tanggapan positif.
 Dengan sinyalemen ini, semakin mendekati kebenaran saja tudingan sejumlah kalangan kalau kasus penyelidikan tipikor di Polda Kalsel hampir mustahil meningkat ke penyidikan. Entah betul atau tidak hal itu belum ada konfirmasi resmi dari pihak berkompeten dari kesatuan itu.
 Mata Banua mencoba mengkonfirmasi perihal masalah tender sapi di Disnak Kalsel kepada Anang Rosadi, salah satu mantan anggota Komisi II DPRD Kalsel. Sayangnya, Anang dengan buru-buru menyatakan kalau dirinya kurang menguasai masalah tersebut. Padahal, menurut informasi di gedung dewan, Anang termasuk politisi yang vokal dengan masalah ini.
 "Coba kamu hubungi Pak Puar Junaidi, karena beliau yang lebih paham masalah tersebut," sarannya.
 Sayangnya, begitu Puar berhasil dikonfirmasi, ia justru bertingkah sama dengan Anang Rosadi. "Wah, yang lebih memahami kasus ini Pak Anang Rosadi, karena dari komisi beliaulah, awal mula tender bermasalah itu dikemukakan. Kalau saya di Komisi I hanya sekedar mem-beckup saja sifatnya," ujarnya.
 Ketika Mata Banua menyampaikan bahwa sebelumnya malah Anang Rosadi yang menginformasikan kalau dirinya menguasai permasalahan, barulah Puar mau berkomentar meski terkesan hati-hati.
 "Sepengetahuan saya, perusahaan pemenang tender pengadaan sapi itu nilai penawarannya tertinggi dibanding peserta lainnya. Padahal, dalam aturan dalam keppres, semestinya penawar terendah dan logis yang diutamakan menjadi pemenang. Nah, dari situlah kita memberi semacam rekomendasi bagi polisi untuk menyelidiki kasus tersebut jika memang menyalahi ketentuan tender," ungkapnya.
Dugaan menyimpang 
 Sementara itu, dari berita Mata Banua sebelumnya, proyek pengadaan bibit sapi yang dilaksanakan Disnak Kalsel tahun anggaran 2007 lalu kembali mencuat menyusul adanya dugaan konspirasi atas proyek yang menghabiskan dana APBD Kalsel sebesar Rp9,1 miliar lebih ini.
 Diduga beberapa pihak terkait yang terlibat konspirasi tingkat tinggi demi mengeruk keuntungan pribadi.
 Diinformasikan sumber yang layak dipercaya, berkat kelihaian konspirasi yang dilakukan sejumlah oknum pejabat itu, proyek pengadaan bibit sapi yang disebar ke peternak di berbagai kabupaten dan kota di Kalsel ini gol. 
 Sebagaimana diketahui, awalnya proyek pengadaan bibit sapi Bali sebanyak 1.890 ekor dan sapi unggulan sebanyak 267 ekor dengan nilai kontrak Rp9,1 miliar yang dimenangkan CV TMS ini sempat muncul kepermukaan dan menjadi sorotan Komisi I dan Komisi II DPRD Kalsel.
 Dibeberkannya, skenario itu dibuktikan melalui ungkapan suplier sapi dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hampir tidak pernah berhubungan dengan kontraktor (PT TMS) melainkan justru sering berhubungan dengan oknum pegawai Disnak yakni H Tab.
 Ditekankannya, indikasi kuat bahwa proyek tersebut dilakukan sendiri oleh oknum Disnak Kalsel terbukti dari dokumen pengiriman sapi tahap I yang dilakukan CV KUM3 sebanyak 620 ekor tanggal 10 Agustus 2007 tertulis penerima pesanan adalah H Tab, bukan pemenang tender.
 Bukti kuat lain proyek ini dikerjakan oleh pegawai Disnak Kalsel, lanjut sumber, adalah temuan berupa slip pengiriman uang via transfer antar bank sebesar Rp300 juta yang dilakukan H Tab dan ditujukan kepada Direktur CV Amanah tanggal 16 Agustus 2007 melalui bank BPD cabang Banjarbaru dan diterima bank Mandiri cabang Mataram dengan nomor rekening 0041142663.
 Dirincikan sumber pula, proyek yang dikerjakan sendiri oleh Disnak Kalsel ini diduga memberikan keuntungan bagi Kadisnak dan oknum pegawainya karena diperhitungkan harga pembelian bibit sapi Bali betina langsung dari NTB sebesar Rp3.150.000 per ekor dikalikan 1.890 ekor hasilnya Rp5,9 miliar lebih. 
 Kemudian, harga pembelian sapi kualitas bibit unggul dari Jawa Timur sebesar Rp3.750.000 per ekor dikalikan 267 ekor hasilnya Rp990 juta sehingga dana total pembelian sapi Bali dan PO yang harus keluarkan Disnak adalah sebesar Rp6,9 miliar lebih.
 Saat dikonfirmasi, H Tab membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya seperti melaksanakan langsung proyek hingga menyerahkan draft kontrak perjanjian dengan pimpinan suplier yakni CV Amanah dan CV KUM3 yang disebutkan berlangsung di lobby Hotel Lombok Raya Jalan Panca Usaha, Lombok.
 "Kita bicara bukti saja, kalau saya terlibat langsung menangani proyek hingga menyerahkan draft perjanjian, mana buktinya. Kapasitas saya hanya menjalankan tupoksi dinas sebagai kasubbag keuangan, jadi bisa saja orang memfitnah," ujar H Tab yang ditemui di kantornya Jalan Jendral Sudirman Banjarbaru, Kamis (29/1) siang lalu. adi/yoi

Tipikor Mestinya Transparan
 KELUHAN atas kinerja Sat Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel juga mengemuka dari aktivis LSM Sanksi Borneo, Arif Furqon. Menurut Arif, hampir mustahil kalau sepanjang 2007 sampai 2008, kesatuan tersebut hanya mampu menangani kasus run way yang juga sebagian kasusnya belum tuntas hingga sekarang.
 "Kami memperoleh informasi dari masyarakat kalau banyak kasus korupsi yang diselidiki di kesatuan tersebut, namun mengapa tak ada satupun yang meningkat ke penyidikan. Pernah kami konfirmasi, petugas di kesatuan ini selalu berkilah bahwa mereka kerap terbentur di Kejati Kalsel. Jadi, mereka seolah-olah menyalahkan kejaksaan," tutur Arif.
 Padahal, jika mau jujur, semestinya petugas di kesatuan ini bisa lebih transparan, tentang kasus apa saja yang terpaksa dihentikan penyelidikannya, kemudian apa kendalanya. "Nah, ini perlu diekspos ke media dan masyarakat, supaya masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kinerja dari aparat di kesatuan ini yang digaji dari uang pajak masyarakat," cetusnya.
 Kasus-kasus yang kesulitan diselidiki bisa dijelaskan di mana kendalanya, sehingga pihak lain yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi bisa menyumbang pemikiran dan tenaganya. "Sehingga polisi tidak jalan sendiri dalam memberantas korupsi dan terkesan diam-diam," paparnya. adi  



3 comments:

Nirwana said...

Pasang iklan atau banner gratis selama 3 bulan... klik disini http://nirwanagroups.blogspot.com/2009/02/gratis-iklan-selama-3-bulan.html

Ersis Warmansyah Abbas said...

Jalan-jalan malam nich, selalu membaca tayangan tulisan sampeyan. Salam.

Anonymous said...

SAYA JUGA TERTARIK DENGAN KASUS SAPI TERSEBUT KALAU ADA PERKEMBANGAN INFORMASI TOLONG KIRIM KE EMAIL SAYA dan44_ny@yahoo.co.id. TERIMA KASIH BANYAK