Friday, February 20, 2009

Pemohon Tetap Anggap Penahanan Tidak Sah

BANJARMASIN - Pada penyampaian kesimpulan di depan Ari Wahyu Irawan, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Barabai, Kamis (19/2), Rusmadi SH, kuasa hukum Sug, tetap beranggapan bahwa penahanan kliennya oleh termohon, Kejari Barabai, sebagai tidak sah.  
 Menurut Rusmadi dari Kantor Pengacara H Sabri Noor Herman SH MH, berdasar ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan terhadap tersangka dilakukan bila tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti yang cukup. "Sementara, penahanan terhadap klien kami yang dijadikan tersangka korupsi proyek sumur dangkal di HST, adalah tidak berdasar bukti yang cukup. Sebab, klien kami jelas tidak pernah menandatangani berita acara perjanjian proyek, apalagi menerima dana hasil keuntungan proyek," paparnya.
 Ditambahkan, alasan termohon melakukan penahanan bukan bersandar pada bukti konkrit, apalagi terbukti dari hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim, kalau tandatangan kliennya sudah dipalsukan, begitu juga cap stempel perusahaan kleinnya, CV Sapta Panca Karya (SPK) Banjarbaru.
 Sementara, ucapnya, jawaban termohon, Kejari Barabai yang diwakili Arif Rahman SH hanya menanggapi mengenai mekanisme atau syarat formal penahanan dari bukti-bukti surat internal Kejari Barabai. Padahal, syarat sahnya penahanan mesti mencakup dua syarat, yakni formal dan materiil. 
 "Nah, syarat materiil inilah yang tidak diajukan oleh termohon. Padahal, bukti yang cukup adalah prasyarat untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa. Ini berarti, termohon sudah melanggar pasal 21 KUHAP," tandasnya.
 Sebagaimana diketahui, tersangka korupsi proyek sumur dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis (Distan) HST, Sug, Direktur CV Sapta Panca Karya (SPK) Banjarbaru, melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Barabai.
 Menurut Rusmadi, dalam serangkaian pemeriksaan terhadap kliennya, baik waktu itu sebagai saksi maupun tersangka, kliennya sudah beberapa kali membantah bahwa dirinya maupun perusahaannya tidak pernah terlibat proyek, baik melakukan penawaran dalam tender maupun menandatangani kontrak perjanjian.
 Di samping itu, yang lebih meyakinkan pihaknya jika kliennya tidak berkaitan dengan proyek, adalah tandatangan kliennya dalam kontrak tersebut berbeda jauh dengan tandatangan kliennya yang asli.
 Kasus korupsi sumur dangkal yang ditangani Kejari Barabai diduga melibatkan Ard, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Distan HST, Sug, termasuk San (pelaksana di lapangan), serta Ika. 
 Ard berkasnya sudah dilimpahkan ke PN Barabai, sementara Ika yang sempat buron berhasil ditangkap kembali oleh Kejari Barabai. Adapun San masih buron hingga saat ini. 
 Terbongkarnya dugaan korupsi pada proyek yang dilaksanakan CV SPK yang berlangsung di 15 titik atau desa yang tersebar di HST, diantaranya di Desa Matang Ladung, Banua Asam, Walatung dan lain-lain, adalah berkat laporan warga.
 Adapun modus penyimpangan proyek senilai Rp222 juta lebih yang berlangsung antara 1 November-15 Desember 2006 itu adalah diduga mark-up pada material proyek, mesin pompa, pekerjaan pengeboran hingga tak sesuainya kualitas pekerjaan dengan pedoman proyek. 
 Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai, juga menemukan kejanggalan pada fisik proyek, di mana kedalaman sumur air dangkal semestinya paling tidak 30 meter, namun di lapangan hanya dikerjakan 6-12 meter, sehingga mengurangi kualitas air tanah yang diperoleh. Kerugian diduga lebih dari Rp120 juta. adi



No comments: