Thursday, February 12, 2009

Momentum Pembuktian Polri

BANJARMASIN - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel menilai, kinilah saatnya bagi polisi membuktikan diri sebagai penegak hukum bagi siapapun di negeri ini, termasuk menegakkan hukum di bidang lingkungan.
 Selasa (10/2), Hegar Wahyu Hidayat, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel mengatakan, kasus sembilan truk kayu ulin, meranti dan sintuk tanpa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sebanyak 72 meter kubik yang ditangani Polres Tabalong, mesti tetap dilanjutkan dan diproses.
 Menurutnya, meskipun hal itu melibatkan ulama berpengaruh, HB pimpinan Ponpes Al Mursyidul Amin, polisi mesti tetap bekerja secara profesional dan proporsional, mengingat negara ini adalah negara hukum.
 "Di negara hukum, siapa pun mesti sama di depan hukum, apakah dia orang terpandang ataupun hanya seorang jaba atau rakyat biasa," tandasnya.
 Menurutnya, distribusi kayu sebanyak sembilan truk tersebut, jika tidak dilengkapi SKAB dari dinas kehutanan setempat, maka boleh dikata kayu ilegal atau tidak sah.
 "Sebab, berdasar ketentuan, kayu-kayu yang legal, mesti dilengkapi SKAB, yang berarti segala kewajiban pemilik kayu terhadap negara, baik berupa pajak, retribusi untuk reboisasi sudah dibayarkan kepada negara. Jika kayu-kayu tidak dilengkapi SKAB, berarti ada kewajiban kepada negara yang belum diselesaikan, yang berarti kayu tersebut menyalahi ketentuan dan menjadi ilegal," ungkap aktivis pemerhati lingkungan ini.
 Disinggung diduga adanya surat rekomendasi dari Bupati Banjar HG Khairul Saleh yang dikantongi HB, Hegar mengatakan mesti diteliti terlebih dahulu keabsahan surat tersebut.
 "Jika surat rekomendasi tersebut benar, maka Bupati Banjar telah menyalahi prosedur bagaimana syarat sahnya kepemilikan kayu hutan. Namun, jika ternyata surat rekomendasi itu palsu, maka siapa pun yang membuat surat tersebut harus diusut karena telah membuat surat palsu," cetusnya.
 Menurutnya, kinilah saatnya polisi bisa membuktikan diri sebagai penegak hukum yang adil, tidak hanya sekedar menindak masyarakat kecil. "Sebab, jika kasus ini ternyata menguap begitu saja, maka justru akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di bidang lingkungan," ungkapnya.
 Sebagaimana diketahui, HB diperiksa penyidik Polres Tabalong terkait kepemilikan 72 meter kubik kayu ulin, meranti dan sintuk yang dimuat dalam sembilan truk.
 HB di depan penyidik mengakui kalau kayu tersebut adalah miliknya yang akan digunakan untuk merehab dan membangun sejumlah ruang belajar, termasuk asrama untuk para santri yang menimba ilmu di Ponpes Al Mursyidul Amin, Gambut.
 Sembilan truk berisi kayu tersebut, mulanya ditahan aparat Koramil 1008/01 Muara Uya, Minggu (8/2) malam. Selanjutnya, aparat Koramil 1008/01 Muara Uya menyerahkannya ke Kodim 1008 Tanjung. Oleh Dandim Letkol Sun Suripto, kasus dan barang bukti, termasuk sembilan sopir dan empat kernet, diserahkan ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 Menurut Hegar, hutan di Kalsel sudah sangat kritis dan tidak sepi dari pembalakan. Jika hukum tidak ditegakkan, maka hutan Kalsel akan lebih cepat mengalami kepunahan. Sayangnya, Kapolres Tabalong AKBP Taufik S yang dihubungi ke ponselnya 081349472XXX tak berhasil dikonfirmasi. Meski aktif, handphone tidak juga diangkat. adi 




No comments: