Saturday, February 21, 2009

Mestinya Pemda Berani Lakukan Uji Materi

BANJARMASIN - Adanya sejumlah keputusan menteri yang dinilai berseberangan dengan peraturan daerah di Kalsel, jika hal itu merugikan kepentingan daerah, sebaiknya dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 "Selama ini kan sering terjadi, peraturan daerah di Kalsel seperti tidak berdaya begitu dianggap bertentangan dengan keputusan menteri. Bahkan, banyak perda yang dibatalkan secara sepihak oleh Mendagri. Lho, kenapa pemerintah daerah di sini diam saja. Kenapa tidak sekalian saja melakukan upaya hukum seperti meminta MK melakukan uji materi terhadap keputusan menteri itu," ujar Yusuf Fanie Andin Kasim SH, Jumat (20/2).
 Menurut praktisi hukum sekaligus politisi ini, pemerintah daerah seperti tidak berdaya begitu menghadapi persoalan seperti itu. Padahal, lanjutnya, semestinya pemerintah daerah gigih membela peraturan daerah yang dibuatnya, demi memajukan kesejahteraan masyarakat daerahnya.
 "Kalau tidak berani, biar saya yang bantu jadi pengacara pemerintah daerah untuk sidang di MK guna menguji materi produk menteri-menteri itu. Bahkan, jika perlu, saya tidak perlu dibayar," tantang pria yang pernah menjadi anggota DPR RI 2004-2008 dari Partai Bintang Reformasi ini.
 Yusuf yang kini mencalonkan diri sebagai salah satu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalsel dalam Pemilu 2009 ini menegaskan, dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI, kedudukan peraturan daerah sudah jelas dan diakui negara. Berbeda dengan keputusan menteri atau peraturan menteri yang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut.
 "Jika demikian, kedudukan peraturan daerah itu sebenarnya lebih tinggi dibanding keputusan menteri," tandasnya. 
 Ia memberi contoh tentang masalah Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 yang sebagiannya tidak bersesuaian dengan Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002. Di sisi Kepmenhut, suatu kawasan tertentu diusulkan sebagai kawasan hutan, namun dalam peraturan daerah tersebut, dinyatakan sebagai kawasan budidaya tanaman tahunan. 
 Untuk kasus seperti itu, lanjutnya, bisa saja Pemkab Kotabaru melakukan hak uji materi ke MK, sehingga diperoleh kepastian tentang tidak adanya dualisme peraturan yang dianggap tidak bersesuaian tersebut.
 Politisi vokal ini pun meminta supaya pemerintah daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat daerah ketimbang hanya kepentingan segelintir pengusaha.
 "Menurut saya, pemerintah daerah masih bisa menggali SDA tanpa selalu bergantung dari royalti batubara. Contoh Palembang, pemerintah daerahnay kreatif menggenjot pemasukan daerah, tanpa terus bergantung dari royalti. Untuk itu, semua komponen, baik DPD, anggota DPR RI dari Kalsel dan pemerintah daerah untuk duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai daerah tidak menikmati hasil SDA-nya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Ke depan, masyarakt harus lebih cerdas agar memilih wakilnya yang muda, enerjik dan mau berjuang keras memajukan daerah," sarannya. adi  



















  



No comments: