Saturday, February 7, 2009

Mestinya Keanggotan Di DPRD Gugur

BANJARMASIN - Jika ternyata putusan Pengadilan Negeri (PN) Martapura terhadap HR sudah inkrah terkait perkara yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, maka HR bukan hanya tidak berhak dimasukkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT), melainkan hak keanggotannya sebagai anggota DPRD Banjar otomatis gugur.
 Jumat (6/2), praktisi hukum asal Martapura, Rusniansyah Marlim SH mengatakan, semestinya jika ada sinyalemen bahwa HR terbukti secara sah melakukan tindak pidana pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke-1 KUHP, dimana ancaman hukumannya lebih lima tahun, KPUD Banjar bisa meneliti kembali HR.
 "Jika memang putusan tiga bulan oleh PN Martapura sudah inkrah pada Maret 2008 lalu, mestinya HR tidak bisa lagi dimasukkan ke DCT sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) huruf g UU RI No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif," ungkapnya.
 Berdasar informasi, HR menjadi DCT untuk Pemilu Legislatif DPRD Banjar Dapil V, meliputi Kecamatan Sungai Pinang, Simpang Empat Pengaron dan Paramasan.
 "Selain itu, jika memang keputusan PN Martapura itu inkrah, keaggotannya di DPRD Banjar pun berdasarkan ketentuan, semestinya otomatis gugur, karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Maka partai di mana HR bernaung, bisa melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)," jelasnya.
 Ia menyarankan kepada Badan Kehormatan DPRD Banjar, untuk bergerak meneliti informasi yang beredar di masyarakat, karena bagaimana pun penegakan UU mesti diutamakan.
 Sebagaimana diberitakan, ada keanehan yang terjadi di Kabupaten Banjar, sebab seorang calon legislatif, HR ternyata tetap saja dimasukkan ke dalam DCT oleh KPU Banjar, meski HR sebenarnya pernah divonis dengan kekuatan hukum tetap akibat tersandung pasal yang ancaman hukumannya lima tahun.
 Sesuai pasal 50 ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, bakal calon anggota DPRD harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 Sebagaimana berita Mata Banua edisi Senin 5 Mei 2008, Humas PN Martapura, Jarot SH membenarkan kalau perkara H Rusli yang teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN Mtp sudah diputus dan inkrah. H Rusli sudah mendapat vonis penjara tiga bulan oleh majelis hakim PN Martapura karena terbukti secara sah melanggar pasal 78 UU Kehutanan yang ancaman hukumannya lima tahun.
 "Pada minggu pertama Maret lalu, terdakwa H Rusli sudah divonis tiga bulan penjara potong masa tahanan," jelas Humas PN Martapura, Jarot SH kepada Mata Banua, Minggu (4/5/2008) lalu.
 Rabu (4/2), Kasi Pidum Kejari Martapura, Hariyanto SH mengakui kalau dari pihak H Rusli tidak melakukan upaya banding atau upaya lain. 
 Seorang anggota KPUD Banjar, Manhuri mengakui kalau HR mereka masukkan ke dalam DCT untuk Pemilu 2009. "Memang bersangkutan masuk DCT. Namun, untuk konfirmasi lebih lanjut, silakan dengan Ketua KPUD Banjar (Djamhuri) saja," sarannya.
 Sayangnya, nomor handphone Djamhuri 08152121XXX tidak pernah aktif ketika dihubungi beberapa kali. Demikian juga handphone nomor 0811519XXX milik Fauzan Ramon SH yang pernah menjadi pengacara HR tidak aktif. adi



No comments: