Saturday, February 7, 2009

Mantan Napi Tetap Masuk DCT

BANJARMASIN - Ada keanehan yang terjadi di Kabupaten Banjar, sebab seorang calon legislatif, H Rusli ternyata tetap saja dimasukkan ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) oleh KPU Banjar, meski H Rusli sebenarnya pernah divonis dengan kekuatan hukum tetap akibat tersandung pasal yang ancaman hukumannya lima tahun.
 Senin (2/2), Rusniansyah Marlim SH, praktisi hukum yang juga mantan anggota KPUD Banjar mempertanyakan hal tersebut. "Ada apa sehingga KPUD Banjar bisa kembali memasukkan H Rusli ke dalam DCT. Padahal, yang bersangkutan pernah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Martapura akibat kasus kayu ulin ilegal," ujarnya.
 Menurutnya, sesuai pasal 50 ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, bakal calon anggota DPRD harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 Nah, sementara H Rusli pada awal Maret 2008 lalu, sudah divonis bersalah dan dihukum tiga bulan penjara potong masa tahanan oleh PN Martapura karena terbukti melanggar pasal 
78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No 41/1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke-1 KUHP, dimana ancaman hukumannya lebih lima tahun.
 "Jadi, penafsiran yang benar terkait pasal dalam UU Pemilu Legislatif itu adalah perkara yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, jadi bukan besarnya tuntutan oleh JPU di depan persidangan. Ini harus diluruskan," ujarnya.
 Sepengtahuannya, H Rusli tidak pernah melakukan upaya banding, kasasi atau PK. "Memang ada informasi kalau H Rusli melakukan PK, namun, hal itu tidak bisa menghilangkan ketentuan pasal UU Pemilu Legislatif mengingat yang dianggap inkrah adalah putusan kasasi. Apalagi, menurut kabar keputusan PN Martapura sudah inkrah," tukasnya.
 Sebagaimana berita Mata Banua edisi Senin 5 Mei 2008, Humas PN Martapura, Jarot SH membenarkan kalau perkara H Rusli yang teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN Mtp sudah diputus dan inkrah. H Rusli sudah mendapat vonis penjara tiga bulan oleh majelis hakim PN Martapura.
 "Pada minggu pertama Maret lalu, terdakwa H Rusli sudah divonis tiga bulan penjara potong masa tahanan," jelas Humas PN Martapura, Jarot SH kepada Mata Banua, Minggu (4/5/2008) lalu.
 Rabu (4/2), Kasi Pidum Kejari Martapura, Hariyanto SH mengakui kalau dari pihak H Rusli tidak melakukan upaya banding atau upaya lain. "Sepengetahuan saya, selepas vonis tersebut, yang bersangkutan tidak banding," ujarnya. 
 Disinggung apakah para pihak melakukan banding. ia menerangkan bahwa dalam persidangan itu, kedua pihak, baik pihak H Rusli maupun JPU dari Kejari Martapura, tidak melakukan banding, sehingga keputusannya pun sudah inkrah (berkekuatan hukum yang tetap).
 Sebagaimana diketahui, diduga memperoleh kayu ulin secara ilegal, berupa 30 buah ulin dalam bentuk pelat, 76 buah jenis balokan ukuran 18 cm x 2 cm x 4 m dan enam buah ukuran 10 cm x 7 cm x 4 m, H Rusli ditahan Polres Banjar sejak 24 September 2007 dan perkaranya dibawa JPU Kejari Martapura ke PN Martapura. adi



No comments: