Thursday, February 19, 2009

Mantan Kadisospora Dituntut 2 Tahun

BANJARMASIN - Terdakwa Ahmad Gazali, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Kadisospora) Banjarmasin dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dua tahun penjara pada sidang
kasus dugaan korupsi di instansi tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (16/2) sore.
 Selain itu, Gazali juga dituntut membayar denda Rp50 juta atau subsider enam bulan penjara jika tidak membayar denda tersebut. 
 JPU berkeyakinan, terdakwa secara sah melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
 Hanya saja, dalam tuntutan yang dibacakan JPU Margono SH dan rekan-rekan tersebut, tidak dicantumkan ganti kerugian negara, dengan pertimbangan terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan uang hasil korupsinya sebesar Rp16.117.750 pada 7 November 2008 lalu.
 Di depan majelis hakim yang diketuai Suprapto SH, terdakwa Gazali didampingi penasehat hukumnya, Fahmi Amrusi SH mengatakan akan menyampaikan pembelaannya pada sidang selanjutnya.
 Gazali ketika memimpin Disospora Banjarmasin, didakwa bersama-sama bawahannya menikmati uang hasil pemotongan dana yang seyogyianya disampaikan secara utuh untuk 11 panti asuhan/sosial dan lima masjid di Banjarmasin, anggaran APBD Banjarmasin tahun 2006.
 Dari sumber di Kejari Banjarmasin, Gazali diduga memperoleh bagian sebesar Rp60 juta dari total kerugian negara yang mencapai Rp200 juta lebih.
 Sebelumnya, kasus berantai ini telah menyeret anak buah Gazali, yakni Kasubdin Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan, Hasbi Imran dan Kasi Bina Pahlawan dan Tempat Ibadah, Drs Hasanuddin (48).
 Imran sebelumnya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim PN Banjarmasin dalam kasus dana bantuan sosial jilid II. Adapun dalam kasus jilid I, PN Banjarmasin sudah memvonis terdakwa Hasanuddin dengan hukuman penjara 18 bulan, Rabu 23 Juli 2008 lalu.
 Berkembangnya kasus pemotongan dana bantuan sosial dari instansi tersebut, menurut sumber di Kejari Banjarmasin karena sudah terjadi budaya "dana partisipasi". Alhasil, sejumlah pejabat di dinas itu terseret dalam masalah hukum.
 Padahal, "rahasia perusahaan" ini justru terungkap dalam beberapa kali persidangan terhadap terdakwa Drs H Hasanuddin (48) dan Imran. adi



No comments: