Friday, February 13, 2009

Majelis Hakim Tolak Eksepsi H Amir

BANJARMASIN - Majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH MH menolak eksepsi terdakwa perkara illegal mining, H Amir H Nasrudin, Dirut PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) dalam putusan sela sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Kamis (12/2).
 Menurut majelis, penolakan tersebut mengingat PN Banjarmasin tetap berhak menyidangkan perkara tersebut, sepanjang sebagian besar saksi berada atau dekat dengan wilayah Banjarmasin.
 Di samping itu, mengenai alas hak yang diargumentasikan kuasa hukum H Amir, yakni OC Kaligis dan rekan dalam eksepsi yang disampaikan beberapa waktu lalu, sudah terkait materi persidangan.
 Alhasil, dengan keputusan tersebut, maka persidangan akan tetap dilanjutkan sampai ada vonis. Agenda sidang berikutnya yang dijadwal, Senin (16/2) mendatang adalah pemeriksaan saksi-saksi.
 Tim JPU yang dipimpin Pratikto SH MH didampingi Tri Sujoko SH, Sandy Rosady SH, Cipi Perdana SH, Johanes SH tampak gembira dengan keputusan majelis menolak eksepsi terdakwa.
 Sandy usai persidangan kepada Mata Banua membeberkan, dengan ditolaknya eksepsi terdakwa, maka persidangan akan terus berlanjut sampai ada vonis.
 "Persidangan tetap dilanjutkan dan diagendakan pada Senin depan, pemeriksaan saksi-saksi di depan persidangan," ungkapnya.
 Ditambahkan, sebagian besar saksi-saksi yang diperiksa penyidik, memang lebih dari separuhnya bertempat tinggal di kawasan Banjarmasin atau setidaknya lebih dekat ke Banjarmasin.
 "Selain dari KTP para saksi, penyidik dilanjutkan JPU mengetahui jika sebagian besar saksi, domisili aslinya di kawasan Banjarmasin dan sekitarnya. Di Kotabaru, jika memang pernah tinggal, itu hanya berkaitan dengan tugas-tugas mereka saja ketika aktif di BCMP," paparnya.
 Sementara itu, dalam rilisnya ke media massa, ada sejumlah masalah yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang didakwa oleh JPU.
 Pertama, masalah Area Penggunaan Lain (APL), jika menurut JPU masalah APL perlu pinjam pakai sedangkan menurut Mentri Kehutanan (Menhut) melalui Surat Edaran No 3/Menhut-II/2008 tgl 5 September 2008 bahwa APL tidak perlu pinjam pakai.
 Kedua, untuk masalah Hutan Tanaman Industri (HTI), bila JPU berkeyakinan BCMP telah melakukan penambangan batubara dikawasan HTI, akan tetapi menurut Menhut dengan SK No 253/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan diperkuat dengan SK HPH No 1625/Menhut/IV/1992 tanggal 15 September 1992 bahwa lokasi eksploitasi PT BCMP bukan pada kawasan HTI.
 Hal itu, ujar Amir, diperkuat lagi dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Kotabaru Kalsel No 522/44/TGBTP/2009 tgl 4 Februari 2009 tentang penjelasan status KBTTP menurut RTRWK bahwa lokasi eksploitasi PT BCMP bukan areal HTI PT. Kodeco Timber yang artinya tidak memerlukan ijin pinjam pakai dari Menhut.
 Ketiga, tambahnya, masalah pinjam pakai yang menurut JPU
harus dimiliki oleh BCMP, maka menurut Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRWL Kotabaru, lokasi ekploitasi PT BCMP tidak perlu ijin pinjam pakai Menhut.
 Menurutnya, dalam melakukan penambangan, PT BCMP cukup banyak berpedoman pada Surat Edaran Menhuta, SK Menhut, Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRWK Kotabaru.
 Di samping itu, Amir berkeyakinan, jumlah dan domisili saksi 
yang menurut JPU adalah 69 orang, maka ada selisih dengan yang tercantum dalam BAP jumlah saksi yang diperiksa berjumlah 71 orang
 Dikatakan, alasan JPU bahwa domisili para saksi adalah, pertama, domisili saksi dalam wilayah PN Kotabaru atau lebih dekat adalah 33 orang, kemudian saksi di wilayah PN Banjarmasin atau lebih dekat adalah 36 orang.
 Sementara, ucap Amir, berdasar berkas perkara yang ia pelajari, perincian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang berdomisili di Tanah Bumbu (Tanbu) sebanyak 22 orang, saksi yang berdomisili di Kotabaru sebanyak 16 orang, saksi yang berdomisili di Banjarmasin sebanyak delapan orang (dua orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru).
 Kemudian saksi yang berdomisili di Banjarbaru sebanyak tujuh orang (dua orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru), saksi yang berdomisili di Pulau Jawa sebanyak delapan orang (lima orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru), saksi yang berdomisili di kabupaten lainnya di Kalimantan sebanyak enam orang (satu orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru).
 Selain itu, saksi yang berdomisili di Pulau Sulawesi sebanyak dua orang (keduanya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru) serta saksi yang berdomisili di Pulau Sumatra sebanyak dua orang (satu orang diantaranya bertempat tinggal di Kotabaru).
 Ia menyimpulkan, domisili saksi dalam wilayah PN Kotabaru atau lebih dekat berdasarkan kartu identitas berjumlah 40 orang, sedangkan yang berdomisili di wilayah PN Banjarmasin atau lebih dekat berdasarkan kartu identitas berjumlah 31 orang.
 Sedangkan bila dilihat dari tempat tinggal terakhir, domisili saksi dalam wilayah PN Kotabaru atau lebih dekat berjumlah 51 orang, sedangkan saksi dalam wilayah PN Banjarmasin atau lebih dekat berjumlah 20 orang.
 Alhasil, Amir berpendapat, atas dasar apa jaksa maupun polisi melakukan penahanan pada dirinya dan atas dasar sidang digelar di PN Banjarmasin. adi



No comments: