Thursday, February 12, 2009

JPU Yakin Pengadilan Tetap Sah

BANJARMASIN - Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa H Amir, tetap berpegang pada keyakinan bahwa persidangan perkara itu oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin tetap sah dan sesuai ketentuan KUHAP.
 Tim JPU yang dipimpin Praktikto SH, didampingi Sandy Rosady SH, Tri Sujoko SH dan lain-lain menyatakan bahwa keberatan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa pada sidang sebelumnya, adalah tidak beralasan.
 Dengan demikian, JPU menolak seluruhnya eksepsi terdakwa yang disampaikan OC Kaligis pada sidang pada Kamis (5/2) lalu. Selain itu, JPU menilai, perpanjangan penahanan yang dilakukan PN Banjarmasin terhadap terdakwa H Amir pada 30 Januari lalu, sudah sesuai ketentuan, sehingga sah.
 Pratikto dalam tanggapan terhadap eksepsi terdakwa menharapkan agar majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH menerima seluruhnya dakwaan JPU terhadap terdakwa, sehingga persidangan tetap bisa dilanjutkan sampai vonis terhadap terdakwa.
 Kepada Mata Banua, Sandy menambahkan, dalam tanggapan tersebut JPU berkeyakinan bahwa PN Banjarmasin sudah tepat dan sah mengadili perkara tersebut.
 "Sebagaimana ketentuan pasal 84 KUHAP, jika sebagian besar saksi berada dekat dengan wilayah hukum Banjarmasin, maka PN Banjarmasin bisa saja mengadili perkara tersebut. Nah, faktanya, 36 saksi berada di seputar Banjarmasin, sedangkan 33 saksi lainnya berada di Kotabaru dan sekitarnya," bebernya.
 Sementara itu, Yongky SH salah satu kuasa hukum H Amir mengatakan, dakwaan yang disampaikan JPU seluruhnya kabur dan tidak jelas, sehingga ia mengharapkan agar majelis hakim menolak dakwaan JPU.
 "Selain itu, aturan hukum yang dijadikan pijakan oleh JPU juga tidak tepat dan terkesan disimpangkan. Demikian juga penahanan terhadap terdakwa yang semestinya sudah menjadi kewenangan PN Banjarmasin justru dilakukan oleh kejaksaan," tukasnya.
 Selain itu, lanjutnya, sebagian besar saksi berada di Kotabaru, sehingga pihaknya beranggapan, PN Banjarmasin tidak berhak mengadili perkara tersebut, sehingga lebih efektif dan efisien bila PN Kotabaru yang mengadilinya.
 "Kalau perkara ini diadili di PN Banjarmasin, justru kurang efisien, mengingat sebagian besar saksi berada di Kotabaru. Menurut kami, yang lebih berhak mengadili adalah PN Kotabaru, karena lokasi terjadinya perkara ada di wilayah Kotabaru, demikian juga sebagian besar saksinya," cetusnya. 
  H Amir H Nasruddin, Presiden Direktur (Presdir) PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) kemarin, menghadapi sidang kedua kasus penambangan secara ilegal. Ia datang ke PN Banjarmasin menggunakan mobil tahanan, berbeda dengan sebelumnya, naik mobil Avanza.
 Terdakwa didakwa telah melakukan penambangan di lokasi HTI milik Kodeco tanpa izin pinjam pakai dari Menhut. Akibatnya, areal seluas 482,278 Ha yang notabene masuk kawasan HTI ditambang dan terdakwa mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 metrik ton (MT) atau memperoleh uang Rp34.265.000.000.
 Dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. adi



No comments: