Friday, February 13, 2009

Dugaan Korupsi Di DPRD HSU Ke Polda


BANJARMASIN - Dugaan korupsi yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) diinformasikan oleh LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB) ke Dit Reskrim Polda Kalsel.
 Rabu (11/2), Koordinator PSMB, Darmajaya mengakui kalau pihaknya sudah melayangkan surat berisi informasi tersebut ke pihak berwajib tersebut dengan surat bernomor: 12/LSM-PSMB/09 tertanggal 9 Januari 2009.
 "Terserah Anda mau sebutkan ini laporan atau sekedar informasi, yang jelas surat kami sudah disampaikan kepada pihak di Polda Kalsel," ujar Darmajaya didampingi rekannya Bahrudin.
 Menurutnya, informasi tersebut berisi dugaan korupsi dana pada pos anggaran untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pimpinan, anggota dan staf Sekretariat DPRD HSU. Secara spesifik, pos peningkatan SDM itu dianggarkan untuk belanja kursus atau pelatihan atau sosialisasi atau bimbingan teknis dalam dan luar provinsi pada APBD perubahan HSU tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.266.000.000.
 "Kami juga memperoleh informasi dugaan penggunaan anggaran secara fiktif sesuai hasil pemeriksaan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Banjarmasin," tukasnya.
 Selain melayangkan surat informasi tersebut, PSMB juga melampirkan berkas hasil pemeriksaan Perwakilan BPK RI Banjarmasin pada belanja kursus dan sejenisnya untuk pimpinan, anggota dan staf Sekretariat DPRD HSU.
 Dalam fotokopi hasil pemeriksaan tersebut, terdapat sejumlah kejanggalan, seperti belanja kursus dan sejenisnya melebihi anggaran. Terdapat pembayaran biaya kontribusi belanja kursus dan sejenisnya luar provinsi sebesar Rp249 juta yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas luar daerah.
 Berdasarkan keterangan Bendahara Sekretariat DPRD HSU, pembebanan biaya tersebut disebabkan anggaran biaya belanja kursus dan sejenisnya luar provinsi tidak cukup.
 Selain itu, lanjutnya, BPK juga menemukan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja kursus dan sejenisnya masih belum lengkap dan tidak dapat diyakini kewajarannya. Sebagai contoh, bentuk kwitansi pembayaran kontribusi diantaranya berupa kwitansi internal dan bentuk tandatangan dari ketua atau bendahara penyelenggara yang berbeda-beda.
 Atas kondisi tersebut, tambahnya, BPK kemudian melakukan perbandingan dengan daftar hadir pimpinan, anggota dan staf DPRD tahun 2007. Namun, sampai pemeriksaan tersebut berakhir, daftar yang diminta belum juga diserahkan.
 Pemeriksaan BPK kemudian dialihkan ke lembaga penyelenggara kursus dan sejenisnya. Pertama pada Lembaga Pro-Otda Institute, yang sesuai bukti pengeluaran tanggal 30 Oktober 2007 diketahui terdapat kegiatan Workshop Nasional Mekanisme Hak Interpelasi, Impeachment dan Hak Angket dalam Tata Cara Persidangan dan Protokoler DPRD tanggal 26 dan 27 Oktober 2007 di Hotel Aston Atrium Senen yang diikuti tujuh orang pimpinan, anggota DPRD HSU. 
 Biaya kontribusi sebesar Rp31.500.000. Selain kontribusi tersebut juga ada biaya perjalanan dinas tujuh orang tersebut sebanyak Rp32.345.600. Hasil konfirmasi ke penyelenggara, bukti keikutsertaan ketujuh orang tersebut tidak ditemukan pada lembaga penyelenggara.
 Kemudian, sesuai bukti pengeluaran tangga 28 Desember 2007, terdapat kegiatan Lokakarya Nasional Susduk DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu 2009 tanggal 9-12 Desember 2007 diikuti 14 orang pimpinan dan anggota DPRD HSU dengan biaya kontribusi Rp63 juta.
 Sementara itu, kegiatan Lokakarya Nasional Susduk DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu 2009 pada 14-15 Desember 2007 di Hotel Jayakarta Tower Jakarta diikuti tiga orang Sekretariat DPRD HSU dengan biaya Rp13.500.000. 
 Kemudian, BPK mengkonfirmasi ke Badan Pelaksana Lokakarya Nasional (Bapelnas) sebagai penyelenggara kedua kegiatan tersebut. Hasilnya, 14 pimpinan dan anggota DPRD HSU dan tiga orang Sekretariat DPRD HSU itu tidak pernah mengikuti kedua kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara.
 Bahkan, ironisnya, kwitansi pembayaran kontribusi yang rata-rata berisi nama Ade Darmawan selaku penerima kontribusi, dari keterangan penyelenggara tidak pernah ditandatangani oleh Ade Darmawan selaku ketua badan pelaksana kegiatan. BPK pun berasumsi kalau sudah terjadi pengeluaran kegiatan fiktif.
 Selain itu, masih banyak kejanggalan lain penggunaan dana belanja kursus dan sejenisnya bagi pimpinan, anggota dan staf Sekretariat DPRD HSU, seperti pada kegiatan LKPDI dan Laspin yang diduga merugikan keuangan daerah Rp302 juta lebih, kegiatan di Lembaga Jamus Negeri yang diduga merugikan keuangan daerah Rp70 juta lebih.
 Menurut Darmajaya, BPK mensinyalir kerugian daerah akibat pengeluaran fiktif tersebut sebesar Rp592.156.800. adi
 



No comments: