Saturday, February 21, 2009

Dasar Penindakan Adalah UU Kehutanan

BANJARMASIN - Persoalan penggunakan Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 beberapa waktu belakangan jadi polemik untuk penertiban sejumlah pertambangan. Namun, Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin menegaskan bahwa dasar penindakan sejumlah penambang mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 "Kalau Kepmenhut itu berisi penunjukan kawasan hutan di Kalsel, di sana tidak ada ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar. Tentunya, penyidik memakai UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena di sana jelas sanksi pidana bagi yang melanggar kawasan hutan," ujar Machfud, Jumat (20/2).
 Mengenai Kepmenhut itu, lanjutnya, hal itu sesuai dengan pendapat saksi ahli baik dari Departemen Kehutanan dan instansi lainnya yang berkaitan yang membenarkan jika di kawasan yang ditambang tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dimaksud oleh Kepmenhut 453.
 Ketika wartawan menyinggung apakah ada laporan dari pihak PT Kodeco Timber, sehingga polisi pada 9-10 Oktober 2008 melakukan police line di kawasan tambang milik PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) dan KUD Gajahmada, Desa Serongga, Kotabaru, Dir Reskrim mangatakan bahwa tindakan polisi hanya bersandar pada hasil penyelidikan.
 Sehingga, lanjutnya, kasus tersebut sebenarnya berupa hasil temuan polisi sendiri. Meskipun diakuinya, memang ada laporan tertulis dari pihak Kodeco. Laporan tersebut, hanya menjadi salah satu bahan untuk melakukan penyelidikan, sampai kemudian dilakukan penindakan.
 Ia mengatakan, kasus tersebut kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, apalagi perkaranya sudah ditangani oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Kalsel. "Sebaiknya, kita tunggu saja proses hukumnya bagaimana," kata Machfud yang didampingi Wadir Reskrim AKBP Kliment serta Kasat IV Tipiter Dit Reskrim AKBP Firdaus.
 Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan JPU, penambang, baik BCMP maupun KUD Gajahmada dianggap telah menambang tanpa izin pinjam pakai dari Menhut, mengingat kawasan yang ditambang adalah masuk kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalsel seluas 1.839.494 Ha.
 Selain itu, dalam kawasan hutan yang ditambang tersebut, termasuk dalam 13.090 Ha sebagai kawasan HTI yang hak pengusahaannya di bawah PT Kodeco Timber berdasar Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI.
 Akibatnya, kedua terdakwa, baik H Amir (BCMP) maupun Bahrullah (Gajahmada) dianggap telah melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Kemudian, dalam fotokopi P-19 atau petunjuk dari Kejati Kalsel terkait proses kasus tersebut, termaktub kalau ada sejumlah nama yang dianggap sebagai pelapor yang disinyalir berasal dari Kodeco, masing-masing, Andi Syahrudin, H Johan Noor, Daulat Thalib dan Ahmadi. Andi Syahrudin menurut sumber adalah saudara H Syamsuddin alias H Isam, yang memiliki 35 persen saham Kodeco melalui perusahaannya PT Bintang Bengawan. adi



No comments: