Thursday, February 19, 2009

Bahrullah Lakukan Perlawanan

BANJARMASIN - Secara berani, terdakwa perkara illegal mining, Bahrullah (40) didampingi pengacaranya, Julius Setiarto SH menolak putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (16/2). Julius memilih melakukan perlawanan.
 Mulanya, Julius mengatakan akan banding terhadap putusan sela dari majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH, didampingi hakim anggota Suprapto SH dan Dwi Djatmiko SH.
 Oleh Suryanto, istilah banding tidak dikenal dalam putusan sela, karena banding berarti tidak terima terhadap putusan hakim dalam perkara pokok. "Jika tidak menerima putusan sela, berarti Anda melakukan perlawanan," ucap Suryanto.
 Namun, entah mengerti atau tidak, Julius mengatakan bahwa hak melakukan perlawanan terhadap putusan sela hanya bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
 Dengan nada yang cukup tinggi, Suryanto yang juga Ketua PN Banjarmasin ini menjelaskan kalau dalam ketentuan KUHAP, terdakwa dan kuasa hukumnya bisa saja melakukan perlawanan atas putusan sela pengadilan di tingkat pertama, dengan catatan, perlawanan dilakukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.
 "Coba Anda baca bunyi pasal ketentuan ini dalam KUHAP. Anda bawa tidak bukunya," cecar Suryanto. Dengan agak tergagap, Julius mengatakan dirinya khilaf dan lupa membawa buku KUHAP.
 "Baik kalau Anda melakukan perlawanan, supaya disiapkan juga memori perlawanan termasuk materi perkara hari ini, agar bisa dikirimkan ke PT Banjarmasin, sebab perlawanan ini mesti diputus dengan cepat, baik putusan sela maupun pokok perkaranya," tukasnya.
 Sebelumnya, dalam putusan sela, majelis hakim menolak keberatan kuasa hukum terdakwa dan memutuskan untuk tetap melanjutkan pokok perkara sampai ada vonis.
 Majelis berpendapat, keberatan kuasa hukum terdakwa bahwa PN Banjarmasin tidak berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut, tidak dapat diterima.
 Kalau terdakwa beralasan bahwa sesuai pasal 84 KUHAP yang mengenyampingkan prinsip locus de licti, bila sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah lain. Namun, lanjut Julius, dari 32 saksi perkara tersebut, 16 saksi berada di Kotabaru, delapan lagi di Tanah Bumbu dan hanya delapan saja yang berada di luar Kotabaru dan Tanah Bumbu.
  Terima alasan JPU
 Sementara, putusan sela majelis hakim mengatakan, tetap menganggap bahwa alasan JPU tetap bisa diterima, karena sebagian besar saksi berada di atau dekat Banjarmasin.
 Kemudian, keberatan terdakwa atas dakwaan JPU yang dinilai kabur, dinilai majelis hakim tidak kuat, mengingat dalam surat dakwannya, JPU dianggap sudah cukup jelas menyebutkan identitas terdakwa, waktu kejadian maupun tempat kejadian perkara.
 Begitu juga penahanan terhadap terdakwa yang dilakukan JPU pada 30 Januari 2009 yang dianggap kuasa hukum terdakwa tidak sah, mengingat status terdakwa semestinya sudah berada dalam tahanan hakim, dimentahkan majelis hakim dengan alasan bahwa pada tanggal itu, sudah ada penetapan majelis hakim bahwa terdakwa menjadi tahanan hakim.
 Keberatan lain yang dimentahkan majelis hakim, adalah kuasa hukum terdakwa tidak terima kalau terdakwa didakwa telah menambang di kawasan hutan tanaman industri yang dikelola PT Kodeco Timber seluas 16 hektare di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru. Julius beranggapan kalau kawasan itu masuk Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan.
 Soal ini, menurut majelis hakim, tidak bisa diputus dalam putusan sela karena sudah masuk pokok perkara. adi


No comments: