Monday, February 16, 2009

Antara HTI Kontra KBTTP

BANJARMASIN - Persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, perkara illegal mining PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) yang mendudukkan petinggi perusahaan, H Amir H Nasrudin sebagai terdakwa bakal semakin menarik.
 Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan para kuasa hukum terdakwa bakal menggelontorkan argumentasi-argumentasi hukum, beserta saksi-saksi yang dianggap membenarkan tindakan masing-masing.
 Dari catatan sementara, baik diambil dalam surat dakwaan maupun eksepsi terdakwa, maka terdapat benang merah yang menjadi pertentangan keduanya. JPU beranggapan, kawasan yang ditambang BCMP dan Gajahmada masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Kodeco Timber yang memerlukan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut), di sisi lain para terdakwa berpendapat, kawasan yang ditambang masuk Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan (KBTTP), yang tak perlu izin Menhut.
 JPU dalam dakwaannya menyatakan, dalam kuasa pertambangan yang dipegang terdakwa Amir, terdapat kuasa pertambangan PT BCMP yang terletak pada kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalsel seluas 1.839.494 Ha.
 Selain itu, dalam kawasan hutan yang ditetapkan Kepmenhut tersebut, ada seluas 13.090 Ha sebagai kawasan HTI yang hak pengusahaannya di bawah PT Kodeco Timber berdasar Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI.
 Dari luasan itu, JPU menuding terdakwa telah menambang di lokasi HTI milik Kodeco tanpa izin pinjam pakai dari Menhut, seluas 482,278 Ha dan mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 metrik ton (MT) atau memperoleh uang Rp34.265.000.000.
 Sementara itu, OC Kaligis beserta rekannya yang menjadi kuasa hukum H Amir menyatakan, justru Kepmenhut 453 tersebut sebenarnya merubah fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
 Dikatakan, berdasar PP No 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah diatur masalah bidang urusan daerah, termasuk urusan pilihan, yakni kehutanan dan pertambangan, di mana Kotabaru sesuai Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRWK memilih kawasan yang kini ditambang BCMP seluas 99 hektar sebagai KBTTP, bukan HTI lagi.  
 Kemudian, jika mendasar lagi pada SE Menhut No SE.3/Menhut/II/2008 pada 5 September 2008, maka KBTTP yang diistilahkan sebagai APL yang sudah dibebani hak, maka tidak memerlukan izin pinjam pakai Menhut, untuk menggarapnya.
 Bahkan, antara BCMP dengan PT Kodeco Timber yang dimanajemeni Yulia S sudah ada kerja sama. Demikian pula adanya fee ke Kodeco dari tiap ton batubara yang dieksploitasi.
 Selain itu dikatakan, berdasar keterangan para ahli dari Dishut Kotabaru, seperti Drs Ftahannoor MSi, Ir Haris Mugni MSi, dan Sukma Mulyadi SHut, kawasan yang dikerjakan oleh BCMP, justru di luar dari HTI.
 Di samping itu, tambahnya, jika mengacu juga pada SE Mendagri No 061/2888/SJ tanggal 22 September 2008, diimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan penguatan kelembagaan di bidang penataan ruang daerah, seperti Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan melaksanakan mekanisme konsultasi dan evaluasi penyusunan rancangan perda rencana tata ruang daerah. BCMP, lanjut Kaligis, sudah mengikuti rapat BKPRD itu bersama instansi terkait di Kotabaru, seperti BPN, Distam, Dishutbun dan Tapem Pemkab Kotabaru.
 Dalam pertemuan 6 Agustus 2007 di Pemkab Kotabaru, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur tata ruangnya sendiri, sebab perda lebih tinggi ketimbang SK Menhut.
 Mengutip pernyataan politisi di DPR RI dari Kalsel, Zulkifli Halim dalam sebuah perbincangan interaktif di TVRI beberapa waktu lalu, jika dibanding yang mana yang lebih berkekuatan hukum apakah perda ataukah SK menteri, maka yang lebih kuat dan tinggi adalah perda. Menurutnya, perda termasuk dalam tata urutan perundang-undangan negara RI, sementara SK menteri tidak masuk.
 Maka, tinggal ditunggu, yang manakah lebih kuat, apakah argumentasi JPU ataukah argumentasi kuasa hukum H Amir. adi



1 comment:

RiNie_08_of Forestry said...

hehhee.. sebagai anak kehutanan rinie mau HTI na di perbaiki aja dehh (gak nyambung yaa) hhe