Tuesday, February 10, 2009

Anggap Pengadilan Tak Berwenang

BANJARMASIN - Terdakwa Bahrullah (40) menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dalam sesi menghadapi dakwaan dari JPU, Senin (9/2). Namun, dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, terdakwa menganggap PN Banjarmasin tak berwenang mengadili perkaranya itu.
 Bahrullah, Manajer Unit Usaha Otonomi Tambang (UUOT) KUD Gajahmada hadir mengenakan baju koko warna putih plus kopiah haji. Ia tampak tenang dan berbicara pelan dalam persidangan tersebut.
 JPU yang dikoordinir langsung oleh As Pidum Kejati Kalsel, Pratikto SH, didampingi Tri Sujoko SH, Sandy Rosady SH, Cipi Perdana SH dan lain-lain itu mendakwa Bahrullah telah melakukan tindakan melanggar hukum, yakni melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Ia dituding telah menambang di kawasan hutan tanaman industri yang dikelola PT Kodeco Timber seluas 16 hektare di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru. Bahrullah didakwa telah mengeruk batubara secara ilegal, sebanyak 811.000 metrik ton (MT), di mana batubara yang telah dijual terdakwa sejumlah Rp27.776.750.000. 
 JPU tak selesai sampai disitu, karena terdakwa juga masih dikenakan pasal subsidair, yakni pasal 78 ayat (2) jo pasal 30 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu juga sebagai akibat perbuatan terdakwa telah menambang tanpa izin Menteri Kehutanan (Menhut) di kawasan HTI milik PT Kodeco Timber seluas 16 haktare, di mana terdakwa telah mengeruk batubara sebanyak 811.000 MT yang kemudian dijual seharga Rp27.776.750.000.
 Dalam uraian singkat yang dibacakan tim JPU secara estafet itu, terdakwa sebagai Manajer UUOT KUD Gajahmada, mengajukan izin kuasa pertambangan ke Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada 8 September 1998. Kemudian, oleh instansi itu dikeluarkan surat No 219 K/22.I/DJP/2000 tanggal 31 Mei 2000 untuk luas 686 haktare.
 Kemudian, terdakwa juga mengajukan permohonan izin kuasa pertambangan kepada Bupati Kotabaru, yang kemudian mengeluarkan izin No 545/05/KP/DPE tertanggal 13 Agustus 2001 dengan izin seluas 100 haktare.
 Kemudian, berturut-turut setelah ada permohonan terdakwa, Bupati Kotabaru juga mengeluarkan izin eksplorasi melalui SK No 545/15.A.KP/DPE tanggal 15 Agustus 2001 tentang izin penjualan, kemudian SK No 219 K/23.01/DPE tanggal 31 Oktober 2005 tentang perpanjangan izin eksplorasi seluas 686 hektare, dan lain-lain perizinan.
 Namun, menurut JPU, seluruh perizinan yang dikeluarkan tersebut, berisi persyaratan bahwa terdakwa mesti melengkapi persyaratan lain, yakni izin Menhut, mengingat kawasan yang akan ditambang tersebut termasuk kawasan HTI milik Kodeco.
 Rupanya, terdakwa sebenarnya menyadari kalau izin Menhut tersebut mesti ada, sehingga terdakwa pernah mengajukan permohonan ke Menhut pada 16 Agustus 2006. Oleh Menhut kemudian dikeluarkan keputusan No S.153/Menhut-VII/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang isinya adalah izin prinsip.
 Menurut JPU, izin prinsip bukan merupakan izin pinjam pakai kawasan HTI, karena izin prinsip masih mengandung persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi terdakwa sebelum melakukan penambangan.
 Sementara itu, kuasa hukum Bahrullah, yakni Sahri Banu SH, Julius Setiarto SH, dan Dulman SH membeberkan bahwa PN Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara kliennya.
 Dalam eksepsi terdakwa yang dibacakan Sahri Banu, lokasi kejadian pidana adalah di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru yang berarti masih berada dalam wilayah hukum PN Kotabaru.
 Menurutnya, dalam pasal 84 KUHAP, justru mengedepankan prinsip locus de licti yang mengatur pengadilan berwenang mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukumnya.
 Dikatakan pengacara perempuan ini, memang ada pengecualian pasal 84 KUHAP tersebut, mengenyampingkan prinsip locus de licti, bila sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah lain. Namun, lanjut Julius, dari 32 saksi perkara tersebut, 16 saksi berada di Kotabaru, delapan lagi di Tanah Bumbu dan hanya delapan saja yang berada di luar Kotabaru dan Tanah Bumbu.
 Di samping itu, kawasan yang ditambang kliennya, menurut Julius masih masuk kawasan budi daya tanaman tahunan, sebagaimana diatur dlam Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002. Kemudian dalam UU No 24 Tahun 1999, sumber daya alam yang sudah menjadi garapan warga, harus dilepas dari kawasan hutan industri. Menurut mereka, kliennya sebelum menambang di lokasi, sebelumnya sudah berupa lebakan sawah garapan warga setempat dan sudah diberi ganti rugi maupun bagi hasil oleh kliennya. adi
 
 



No comments: